artikel

Artis, Tokoh Lokal, atau Wajah Lama di Banten I

2008-10-19T15:57:00.000-07:00

Penulis : Kennorton Hutasoit

DI daerah pemilihan Banten I, 38 parpol peserta pemilu memperebutkan sekitar 1,5 juta suara pemilih yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk 6 kursi DPR.

Daerah pemilihan Banten I menjadi arena pertarungan sejumlah artis, tokoh intelektual, dan tokoh lokal yang diajukan sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR oleh partai politik.

Ada perbedaan daerah pemilihan bila dibandingkan dengan Pemilu 2004. Pada waktu itu, Provinsi Banten terbagi menjadi dua daerah pemilihan. Banten 1 yang meliputi Serang, Pandeglang, dan Lebak memperebutkan 11 kursi. Sedangkan pada Pemilu 2009, Banten terbagi menjadi tiga daerah pemilihan.

PDI Perjuangan mengandalkan pelawak TB Dedi Suwandi Gumelar atau yang akrab dipanggil Miing di nomor urut 1. Sosok artis juga dijagokan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengajukan penyanyi Ahmad Zulfikar Fawzi yang lebih dikenal dengan nama Ikang Fawzi di nomor urut 1. Partai Demokrat menempatkan artis sinetron Jane Shalimar di nomor urut 6.

Penempatan artis tidak diikuti Partai Golkar di daerah itu. Partai berlambang beringin itu menjagokan tokoh lokal dan tokoh intelektual sebagai caleg. Di daerah tersebut, Golkar mengusung Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Mamat Rahayu Abdullah di nomor urut 1. Mamat sudah teruji pada Pemilu 2004 dengan berhasil menjadi anggota DPR dari daerah Banten 1. Golkar juga mengajukan Ketua DPD Golkar Kabupaten Lebak Herry Djuhaeri sebagai caleg nomor urut 4.

Selain tokoh lokal, Golkar juga mengajukan peneliti Indonesian Institute for Civil Society (Incis) Tubagus Ace Hasan Syadzily sebagai tokoh intelektual dengan nomor urut 2.

Staf ahli Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Entjeng Shobirin maju sebagai caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 2. Partai berlambang Kabah itu juga menjagokan Bupati Pandeglang Achmad Dimyati Natakusuma di nomor urut 6.

Sejumlah wajah lama yang sudah menjadi anggota DPR juga masih diajukan sebagai caleg dari daerah pemilihan itu.

Ikang Fawzi berkeyakinan bisa meraup suara signifikan. Sebab, ia sudah berkeliling ke daerah untuk menghibur masyarakat. "Saya mendatangi masyarakat ke desa-desa sambil menghibur dengan gitar. Rakyat kan sudah susah, jadi mereka harus dihibur. Ini bentuk kepedulian saya kepada masyarakat sebagai artis, politisi, sekaligus putra daerah," katanya di Jakarta, kemarin.
Ikang juga sudah melakukan kalkulasi politik dan mempelajari peta politik di Banten I. "Setiap parpol punya pemikiran dan strategi. Saya putra daerah nomor 1 dari PAN. Saudara saya di sana banyak. Saya melakukan pola yang berbeda dengan parpol lain. Saya memperkuat hubungan interpersonal," katanya.

Sedangkan mengenai kehadiran Miing, menurut dia, tidak masalah. "Saya akan bertarung dengan artis lain di sana seperti Mas Miing. Tapi kami akan bertarung sehat, karena selama ini sesama artis memiliki hubungan baik," katanya.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar menjelaskan partainya lebih memilih kader dan intelektual sebagai caleg di Banten I. Menurutnya, Golkar sudah cukup dikenal, jadi tidak perlu menggunakan figur terkenal seperti artis.

"Kalau mengambil figur dari luar, berarti partai gagal melakukan kaderisasi. Kami yakin mempertahankan bahkan menambah perolehan kursi dengan menempatkan kader senior yang memiliki kedekatan dengan Banten I seperti Mamat Rahayu," katanya.

Sementara itu, Entjeng Shobirin mengaku tidak terlalu ngotot dalam berkampanye. Pasalnya, PPP tidak menerapkan sistem pemeringkatan perolehan suara dalam penentuan caleg terpilih.
"Karena masih pakai sistem nomor urut, tidak usah ngoyo karena nomor urut teratas yang menikmati. Kalau sistem suara terbanyak, orang harus bekerja keras untuk menguji akseptabilitas dirinya di masyarakat," katanya.(P-1)

ken@mediaindonesia.com

PEMILU 2009

Kesimpulan, Pemilu 2009 & Demokrasi

2008-10-19T15:50:00.000-07:00

Menjadi sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, apakah reformasi yang telah kita jalani selama kurang lebih 10 tahun terakhir adalah sesuatu yang telah gagal. Reformasi, yang tadinya dibangga-banggakan sebagai jalan terang dan pintu masuk kepada era baru pemerintahan yang mengutamakan rakyat dan mau mendengar segala keluhannya melalui lonceng pagi parlemen ternyata, menurut banyak orang adalah sistem yang gagal. Demokrasi itu mahal, Demokrasi itu bodoh, Demokrasi itu terlalu bebas, terlalu liar! Kata orang. Kembali menjadi satu pertanyaan, benarkah tuduhan akan keberhasilan Demokrasi di Indonesia ini benar adanya? Tergantung dari sudut pandang dalam memandang permasalahan, jawaban dari pertanyaan diatas bisa benar atau salah. Tapi apa sebenarnya dasar dari kesimpulan bahwa reformasi yang menghasilkan Demokrasi dan membebaskan rakyat dari rezim otoriter Soeharto telah dan hanya menghasilkan kegagalan?

Well, salah satu dasar yang jelas atas opini ini adalah banyaknya koruptor yang tertangkap. Menurut banyak orang, jaman Soeharto damai, kriminalitas lebih terkontrol, koruptor yang keluar masuk penjara hampir tidak ada, bisa dibilang setiap harinya televisi hanya mengabarkan berita yang menciptakan opini di luar negeri sedang terjadi keributan dengan skala massal sementara di Indonesia semuanya adem ayem. Gemah ripah loh jinawi, seperti senyum sang Smiling General Soeharto. Ada lagi yang mendasarkan kesimpulannya bahwa Demokrasi telah gagal ke mahalnya harga sembilan bahan pokok atau sembako. BBM, yang dalam 5 tahun terakhir telah naik tidak kurang dari dua kali dan seringnya terjadi kelangkaan keperluan dasar membuktikan bahwa pemerintah saat ini telah gagal dalam menjalankan fungsi micro-managementnya. Mereka tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak seperti Soeharto, yang tiap minggunya rajin menyapa kaum menengah kebawah lewat acara Dari desa ke Desa dan pidatonya di Istana yang bisa serentak memberhentikan seluruh tayangan televisi. Kaget, mereka bahwa pemerintah kini hanya muncul di TV untuk mengomentari isu-isu negatif dan isu positif yang pada akhirnya akan dikomentari negatif juga. Jujur, kadang kita kelewat cepat menelan mentah-mentah air rangkuman yang setiap harinya dikabarkan di televisi. Kalau TV dengan tendensinya menciptakan suatu isu sebagai sesuatu yang negatif, maka ya, ia adalah jelas negatif. Kalau TV melakukan pemberitaan yang sifatnya netral atau positif maka ia bisa berarti positif atau negatif. Jarang dapat kita temukan komentar yang muncul di TV dari rakyat lewat hubungan hotline sebagai komentar yang dalam, penuh pemikiran dan kebijaksanaan. Kebanyakan adalah ungkapan emosi, tumpahan masalah dan perkiraan atau interpretasi yang berlebihan. Semakin sering seseorang muncul di TV dengan imej positif, maka ia adalah seorang yang positif.

Contoh yang paling jelas bisa kita lihat dari iklan salah satu kandidat Capres dari satu partai politik yang menayangkan iklan berkali-kali dalam sehari dengan teks penuh retorika yang sangat jelas adalah hapalan. Lucunya, retorika ini betul-betul mentah, apalagi ditambah dengan kehadiran sang pengisi suara yang membisikkan nama partai berkali-kali ditengah kalimat, seakan ingin menciptakan kesan magis. Sepertinya saking inginnya si kandidat menjadi Presiden, ia memenuhi satu spot iklan itu dengan list issue yang akan ia selesaikan saat ia menjadi Presiden. Pembahasannya pendek dan cepat, walau sama sekali tidak padat. Karakternya muncul justru seperti pengemis setengah gila dengan safari berharga jutaan rupiah yang muncul tiba-tiba berteriak kalau ia bisa membuat orang terbang dalam sekejap tanpa menjelaskan caranya. Wow. Bayangkan bagaimana excitednya para penonton yang memang mendambakan agar bisa terbang selama bertahun-tahun. Mereka sekejap percaya. Padahal belum dijelaskan caranya. Mereka juga tidak ingin tahu apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan si kandidat di pengalaman masa lalunya. Apa memang di masa lalu ia mamnpu menerbangkan orang ke angkasa atau mengirim darah muda masa depan ke alam baka?

Cerita mudahnya rakyat kita dibohongi oleh penampilan dan retorika memang bukan barang baru. Bahkan Presiden pun, dalam langkahnya untuk mendapat popularitas dan “pengalaman” untuk memenangkan pemilu berikutnya, bisa dibohongi oleh “penemu” jadi-jadian yang ternyata memang cuma jadi-jadian. Dan woop, secepat kilat Presiden disalahkan, semua orang disalahkan, minta ganti rugi, padahal sendirinya sudah gagal mempelajari dan menciptakan kesimpulan yang benar. Salah duga, salah kata, kena tipu. Bukan maksud untuk menyalahkan petani yang mungkin dalam kenyataan tekhnisnya memang sudah rumit hidupnya dengan kesulitan hingga menginginkan sesuatu yang cepat dan mudah, tapi kadang kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. SBY-JK kini disumpah-sumpah bagai kambing bau yang berlari ditengah barisan massa, lalu kenapa mereka mendapat suara mayoritas saat pemilu kemarin? Bukankah kita semua harusnya sudah tahu bahwa dua orang ini di masa lalu bukanlah orang yang memprioritaskan rakyat sebagai segalanya? Media pun sepertinya tidak pernah mau memasuki sisi rumit dari mempelajari masa lalu seorang kandidat. Mungkin karena takut kehilangan penonton yang malas melihat kerumitan ditengah hidup yang sudah penuh kerumitan, tapi memberitakan salah satu kandidat tidur dirumah nelayan tidak akan membantu rakyat untuk menciptakan penilaian yang fair. Ia hanya menimbulkan simpati, meminta darah popularitas untuk diminum! Ini membuat kampanye pemilu 2009 seperti ajang pencarian idola yang tidak mementingkan isu, hanya menarik simpati rakyat. Jelas, bahwa kita semua selalu terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan berdasarkan emosi dan simpati, bukan berdasarkan logika dan data. Padahal yang kita akan pilih disini bukan sarung guling, tapi Presiden.

sumber: setengahmateng.com

PEMILU 2009

Prospek Partai-Partai Islam dalam Pemilu 2009

2008-10-19T15:49:00.001-07:00

Oleh Burhanuddin Muhtadi

Mengikuti asumsi politik aliran, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut muslim kurang taat cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan kelompok santri dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam. Warga NU lebih nyaman mencoblos partai yang dekat dengan NU. Sebaliknya, pendukung Muhammadiyah dan organisasi modernis lain cenderung memilih partai yang berlatar belakang Islam modernis.

Peta politik di Indonesia sulit dilepas dari pertarungan kelompok Islam versus nasionalis. Polarisasi Islam-nasionalis ini biasanya merujuk pada politik aliran yang diteoritisasi Clifford Geertz pada 1950-an. Inti dari teori ini adalah adanya kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif Mengikuti asumsi politik aliran, kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut muslim kurang taat cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan kelompok santri dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam. Warga NU lebih nyaman mencoblos partai yang dekat dengan NU. Sebaliknya, pendukung Muhammadiyah dan organisasi modernis lain cenderung memilih partai yang berlatar belakang Islam modernis.

Pertanyaannya, apakah politik aliran masih relevan untuk menjelaskan pemilu pasca Orde Baru? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua penelitian pada skala nasional. Pertama, studi R. William Liddle dan Saiful Mujani yang menyimpulkan politik aliran telah pudar. Tesis Liddle dan Mujani ini didasarkan pada survei skala nasional pada 1999 yang menyebutkan bahwa mayoritas pemilih PDIP (63%) dalam pemilu 1999 adalah santri.

Kedua, studi Dwight Y. King yang menyimpulkan bahwa politik aliran masih viable pada tingkat grassroot. Dengan data hasil Pemilu 1955 dan 1999, King menyatakan bahwa partai Islam dan Golkar mendapatkan suara di daerah-daerah yang pada tahun 1955 merupakan kekuatan utama partai-partai santri (misalnya Masyumi, NU). Sementara partai nasionalis seperti PDIP mendapatkan dukungan di daerah-daerah yang pada tahun 1955 merupakan lumbung suara partai abangan (misalnya PNI dan PKI). Jika studi King benar, maka perlu redefinisi politik aliran. Bahwa parameter menjalankan shalat dan ritual lainnya tak lagi akurat untuk membedakan afialiasi politik Islam dan nasionalis. Juga, pertanyaan semisal “apakah anda sering, cukup, atau tidak pernah menjalankan shalat” termasuk kategori socially desirable. Kalau politik aliran berlaku, seharusnya suara partai Islam melonjak pada pemilu 1999 dan 2004. Karena, sebagaimana dalam survei Liddle dan Mujani (1999), tingkat ketaatan umat Islam Indonesia dalam menjalankan ibadah makin tinggi.

Faktanya, perolehan partai Islam pada pemilu 1999 dan 2004 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu 1955. Gabungan partai Islam pada pemilu 1955 sebesar 43.7%, sedangkan total suara partai-partai nasionalis sebanyak 51.7%. Pada pemilu 1999, total suara partai Islam (PKB, PPP, PAN, PK, PKNU) anjlok menjadi 36.8%. Pada pemilu 2004 lalu, suara partai Islam naik menjadi 38.1%. Perlu dicatat, total suara ini masih memasukkan PAN dan PKB. Jika PAN dan PKB dikeluarkan dari partai Islam, maka suara partai Islam lebih sedikit.

Karakteristik partai Islam biasanya dilihat dari dua hal, asas dan basis massa. Dari asas partai, PPP, PBB dan PKS bisa disebut partai Islam karena asas dan ideologinya adalah Islam. Sementara PKB dan PAN bisa dikelompokkan Islam karena meskipun menjual ideologi pluralis, dua partai itu mengandalkan basis massa muslim. Namun, partai Islam tak homogen. PKS, PPP, dan PBB bisa dikategorikan Islamis. Ketiganya memosisikan Islam bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara (Monshipuri, 1998; Roy, 1993). Tak heran jika ketiga partai itu masih memiliki agenda semisal penerapan Piagam Jakarta atau mendukung pelaksanaan perda Syariat. Sebaliknya, PAN dan PKB tak bisa disebut Islamis karena keduanya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai niversal Islam dan tak punya agenda menghidupkan Piagam Jakarta.

Uniknya, perbedaan karakter ideologis Islamis dan non-Islamis itu tak terlalu berpengaruh dalam perolehan suara partai Islam. Hasil korelasi pemilu 1999 dan 2004 yang dilakukan Baswedan, suara PDI-P beralih ke partai nasionalis. Sementara, peningkatan suara PKS berasal dari partai berbasis Islam (PAN dan PPP). Suara PKB relatif tetap karena partai ini menangguk suara dari kalangan Islam tradisionalis di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah.

Kesimpulan Baswedan di atas sejalan dengan exit polls yang diadakan LP3ES pada hari pemilu 5 April 2004; bahwa peningkatan suara PKS merupakan hasil migrasi dari suara pemilih berbasis Islam, kecuali PKB. Sebanyak 16 persen PAN dan PPP pada pemilu 1999 berpindah ke PKS. Tingkat loyalitas pemilih tertinggi juga jatuh ke PKS (56%), disusul pendukung PKB (54%). Ini menunjukkan, kenaikan suara satu partai Islam lebih disebabkan turunnya suara partai Islam lain. Papartai Islam tidak atau belum berhasil meluaskan pangsa pasarnya. Hubungan antara satu partai Islam dengan partai Islam yang lain bersifat zero-sum game.

Bagaimana prospek partai Islam pada pemilu 2009? Hasil survei opini publik yang diadakan lembaga jajak pendapat menunjukkan bahwa perolehan suara partai Islam tak akan jauh dari hasil pemilu 2004. Survei CSIS Jakarta misalnya, bisa dipakai sebagai tolok ukur untuk melihat pemilu tahun depan. Benar bahwa suara yang belum menentukan pilihannya (undecided voters) masih cukup besar, 30%. Ini artinya, jika ditanyakan partai apa yang dipilih pada saat survei itu digelar, sepertiga pemilih belum menentukan pilihan. Di antara yang sudah menentukan pilihan, menurut survei CSIS, 20.3% menyatakan akan memilih PDI-P. 18.1% memilih Golkar, 11.8% sudah menyatakan pilihannya ke PKS. Pemilih yang sudah menentukan pilihan ke PKB sebesar 6.8%, PD sebesar 5.2%, PPP sebesar 2.7%, dan PAN sebesar 1.7%.

Sementara itu, dilihat dari tingkat loyalitas pemilih, pemilih PKS pada pemilu 2004 yang akan tetap memilih PKS pada pemilu 2009 sebesar 75,4%. Ini rekor tertinggi loyalitas pemilih. Peringkat kedua, Golkar (61%), disusul PDI-P (55,1%) PKB (48, 5%). Sementara tingkat loyalitas PAN terhitung rendah; 31% pemilih PAN pada pemilu 2004 yang akan tetap memilih PAN pada 2009 nanti. Uniknya, ada sekitar 22,5% pemilih PAN pada pemilu 2004 yang akan menjatuhkan pilihan pada PKS pada pemilu 2009 nanti. Tingkat loyalitas pemilih partai Demokrat terhitung paling rendah (18.7%). Ini bukti bahwa pemilih partai Demokrat adalah swing voters dan fenomena sesaat.

Suara PKS yang menanjak menurut hasil survei ini sebagian besar mengambil dari suara PAN dan PPP. Ini berarti, pangsa suara PKS bersinggungan langsung dengan partai Islam modernis lain; PAN, PPP dan PBB. Suara PKB yang akan jatuh ke PKS diprediksi kecil. Di samping karena pemilih PKB memiliki loyalitas tinggi, juga karena karakteristik sosio-religious dan demografis pemilih PKB dan PKS berbeda. Pemilih PKB rata-rata berdomisili di wilayah rural, berpendidikan rendah dan berpendapatan menengah ke bawah.

Mengaca pada hasil jajak pendapat tersebut, partai-partai yang berasas Islam atau berbasis massa Islam perlu mencari strategi yang matang untuk mengembangkan suara di luar suara tradisional Islam. Cara yang paling tepat adalah dengan membidik suara pemilih pemuda karena segmen suara inilah yang relatif bebas dari historical baggage dan immune dari polarisasi Islam dan nasionalis. Apakah partai-partai Islam mampu mengembangkan jaringan suaranya? Kita lihat hasilnya nanti!

PEMILU 2009

Membaca Potensi Golput pada Pemilu 2009

2008-10-19T15:33:00.000-07:00

Pengantar

Dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) diketahui tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah. Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilih atau lazim disebut golongan putih (golput) semakin banyak, bahkan melampaui perolehan suara pemenang pilkada. Wartawan SP Alex Madji, Kiblat Said, dan Aries Sudiono, menuliskan laporan seputar fenomena golput menjelang Pemilu 2009.

Pilkada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah digelar. Meskipun, pilkada Jawa Timur terpaksa harus melalui dua putaran karena tidak ada satu pun pasangan calon yang meraih suara minimal 30 persen untuk menjadi pemenang, seperti disyaratkan undang-undang. Tetapi yang menarik dari pilkada-pilkada itu, juga di daerah-daerah lain, adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Bahkan, persentase masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih atau golput lebih tinggi dari pasangan calon terpilih.

Contoh paling anyar adalah pilkada Jawa Timur. Pada putaran pertama angka golputnya mencapai 39,20 persen. Sedangkan, pasangan peraih suara terbanyak, berdasarkan hitung cepat berbagai lembaga, yakni pasangan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf hanya berkisar 25-26 persen. Sedangkan urutan keduanya Khofifah Indarparawansa-Mudjiono hanya 25 persen. Keduanya diprediksi maju pada putaran kedua.

Sebelumnya, dalam pilkada Jawa Tengah angka golput cukup tinggi. Sebanyak 10.744.844 pemilih atau 41,5 persen dari 25.861.234 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah golput. Sementara itu, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipilih 43,44 persen pemilih.

Dalam pilkada Jawa Barat, angka golput mencapai 9.130.604 suara. Sementara Ahmad Heriawan-Dede Yusuf terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat hanya memperoleh 7.287.647 suara atau 40,50 persen. Dua pasangan lainnya, Agum Gumelar-H Nu'man Abdul Hakim (Aman) meraih 6.217.557 suara (34,55 persen) dan pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Da'i) memperoleh 4.490.901 suara (24,95 persen).

Dalam pilkada DKI Jakarta, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 39,2 persen atau 2.241.003 orang dari total 5.719.285 pemilih. Fauzi Bowo-Prijanto yang dicalonkan oleh banyak partai politik, termasuk Partai Golkar dan PDI-P, hanya meraih 2.010.545 atau 35,1 persen suara. Sedangkan pesaingnya yang dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Daradjatun dan Dani Anwar hanya meraih 1.467.737 atau 25,7 persen suara.

Sedangkan dalam pilkada Sumatera Utara, golput mencapai 40,01 persen. Pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) yang menjadi pemenang hanya meraup 28, 31 persen suara. Sedangkan pasangan peraih suara terbanyak kedua, yakni pasangan yang diusung PDI-P Tritamtomo-Benny Pasaribu (Triben) meraih 21,97 persen suara.

Sementara itu, dalam pilkada Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, yang dimenangi pasangan calon dari PDI-P, angka golputnya cukup rendah. Bali, misalnya, angka golputnya hanya 25,32 persen dan NTT 20 persen. Pilkada NTT dimenangi Frans Lebu Raya-Esthon L Foenay, pilkada Bali dimenangi Made Mangku Pastika-Anak Agung Ngurah Puspayoga, dan pilkada Maluku dimenangi mutlak oleh pasangan Karel Albert Ralahalu-Said Assagaff

Amburadul

Tingginya angka golput dalam pilkada itu disebabkan oleh macam-macam faktor. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat, penyebab paling dominan adalah proses pendaftaran pemilih yang amburadul. Persoalan dasarnya ada pada data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dibuat pemerintah. DP4 itu diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Selanjutnya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memverifikasi data itu, kemudian menyusun daftar pemilih sementara (DPS). Ternyata, banyak DP4 yang diserahkan itu tidak valid. Berkali-kali, data itu dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi tidak ada perbaikan signifikan.

Akibatnya, kata Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow, data fiktif masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena data dasarnya saja sudah kacau. Maka, tidak heran kalau angka orang yang tidak menggunakan hak pilih sangat tinggi. Bahkan di hampir setiap tempat pemungutan suara (TPS), jumlah angka fiktif itu mencapai 50 persen.

Jeirry mencontohkan dalam pilkada Jawa Timur, berdasarkan pemantauan JPPR di Kabupaten Banyuwangi, ada sebuah TPS yang seluruh pemilihnya fiktif. Orang-orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap ternyata sudah lama pindah, ada yang sudah meninggal, dan sedang ke luar kota. Akibatnya, tidak satu pun pemilih yang memberikan suara di TPS itu. Yang memilih di situ hanya petugas TPS.

Contoh lain, dalam pilkada di Sumatera Utara. Jeirry menemukan tumpukan kartu pemilih yang tidak terbagi. "Artinya kan orang-orang itu tidak mungkin memilih," ujarnya.

Jeirry yakin, bila data awalnya akurat, maka DPS dan DPT juga akan akurat. Pada akhirnya, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada juga akan tinggi.

Meski demikian, dia juga mengakui adanya faktor apatisme dari masyarakat terhadap pilkada. Tetapi, menurut dia, persentasenya sangat kecil.

Kesaksian yang sama juga disampaikan mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah. Berdasarkan pembicaraannya dengan sejumlah anggota KPU provinsi, disimpulkan bahwa tingginya angka golput dalam pilkada karena proses pendataan pemilih yang amburadul. Dan itu semua berawal dari data yang diserahkan pemerintah ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Apalagi, metode pendaftarannya menggunakan sistem daftar pemilih aktif, di mana masyarakat sendiri yang aktif bertanya dan mendaftarkan diri sebagai pemilih, bila belum tercantum dalam DPS. Sementara itu, petugas sifatnya pasif menunggu.

Sistem ini, kata Mulyana, turut menyumbang tingginya angka golput. Sebab, masyarakat yang sudah jenuh, masa bodoh, dan apatis, dengan seluruh proses pemilu, tidak terbantu untuk terdaftar sebagai pemilih.

Sedangkan, HM Darwis, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyatakan seseorang yang tak menggunakan hak suara, tidak selalu berarti golput. Penyebabnya, justru bersumber dari kelalaian pemerintah saat melakukan pendataan pemilih.

"Ada orang mau memilih tetapi namanya tak terdaftar, ada yang namanya terdaftar tetapi orangnya tidak ada, bahkan ada yang sudah meninggal. Semua itu bersumber dari ketidakakuratan data dari Dinas Kependudukan kabupaten dan kota," ujarnya.

Pemilu 2009

Tingginya angka golput pada hampir seluruh pilkada di Indonesia itu, potensial terjadi lagi pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2009. Jeirry melihat, proses pendaftaran pemilih untuk pemilu 2009 tidak beda dengan proses pendataan pemilih dalam pilkada di berbagai daerah itu. KPU mendasarkan diri pada data yang diserahkan pemerintah. Sementara data itu tidak valid. Padahal, data pemerintah itu menjadi penentu valid-tidaknya data pemilih sementara dan pemilih tetap yang akan dibuat KPU.

"Kalau kita tanya ke KPU, mereka bilang data yang diterima dari Depdagri tidak valid. Tetapi kan KPU kita ini tidak mau ngomong itu ke publik," kata Jeirry.

Belum lagi sosialisasi KPU tentang pendaftaran pemilih, sampai saat ini masih sangat sepi. Tidak ada gaungnya sama sekali. Masyarakat tidak mendapat informasi sepotong pun tentang bagaimana, di mana, dan kapan masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai pemilih untuk Pemilu 2009. Padahal, pengumunan DPS tidak lama lagi diumumkan. "Nah, coba kita tanya masyarakat, siapa yang tahu sedang melakukan pendataan pemilih, pasti tidak ada yang tahu. Apalagi sosialisasi KPU tidak ada sama sekali. Sementara waktu perbaikan DPS oleh masyarakat hanya satu minggu," tuturnya.

Dengan dua fakta itu saja, baik Jeirry maupun Mulyana, menyimpulkan bahwa angka golput pada pemilu 2009 akan sangat tinggi. Kecuali, kalau KPU cepat sadar dan segera membenahi sistem pendataan pemilih dan mengintensifkan sosialisasi. Bila masih seperti saat ini, kesimpulan seperti itu akan valid.

Senada dengan mereka, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Imam Suprayogo memprediksi golput akan mencapai lebih dari 35 persen pada Pemilu 2009, jika semua pihak tidak menyosialisasikan pemahaman pentingnya pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Sosialisasi itu bukan hanya dengan berpidato, namun dengan teladan. "Kalau mayoritas rakyat merasa pemilu itu memilih pejabat, dapat diprediksi golput akan menggelembung, karena mereka merasa aneh, pejabat kok dipilih. Beda lho kalau rakyat diminta memilih pemimpin. Tanpa diminta, mereka pasti datang berbondong-bondong, karena mereka memang butuh pemimpin, bukan butuh pejabat," ujarnya.

Untuk menekan golput, semua pihak, baik pemerintah, KPU, partai politik, serta seluruh elemen masyarakat sipil, harus bekerja keras. KPU harus gencar melakukan sosialisasi dam memastikan bahwa semua pemilih sudah terdaftar dalam DPS. Karena itu, KPU jangan lagi menggunakan sistem daftar pemilih aktif. Sebab di tengah situasi rakyat yang mengalami kejenuhan politik, sistem seperti itu tidak berjalan. Petugas KPU harus aktif mendatangi masyarakat, kapan dan dimana pun mereka berada.

Selain itu, partai politik juga harus memobilisasi pendukungnya untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Partai politik harus memastikan konstituen dan masyarakat pada umumnya terdaftar sebagai pemilih. Apalagi, dalam undang-undang yang baru, diatur bahwa DPS sebelum ditetapkan sebagai DPT harus diserahkan ke partai politik peserta pemilu. Dengan aturan seperti itu diharapkan, bila dalam DPS ada konstituen partai yang belum terdaftar, partai politik bersangkutan segera melapor ke petugas KPU untuk kemudian didaftarkan sebagai pemilih. Apalagi, pengurus partai politik itu ada sampai tingkat kecamatan.

Hanya dengan memperbaiki DP4, sosialisasi yang gencar, mengubah sistem pendaftaran pemilih oleh KPU, pendidikan politik dan mobilisasi masyarakat dan konstituen oleh partai politik peserta pemilu serta oleh berbagai elemen masyarakat sipil lainnya agar terdaftar sebagai pemilih, maka partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 bisa meningkat, dibanding pilkada-pilkada di seluruh Indonesia, terutama pilkada di Jawa. Usaha-usaha seperti itu diharapkan mampu menggairahkan masyarakat terlibat dalam pesta demokrasi paling akbar, sekaligus dapat menekan angka golput pada Pemilu 2009. Semoga. *

sumber: suarapembaruan.com

PEMILU 2009

Meragukan Kualitas Legislatif Hasil Pemilu 2009

2008-10-19T15:29:00.000-07:00

“Tulisan ini bukan sebuah pengingkaran atas hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, namun lebih kepada pengkritisan atas inkonsistensi profesi, sekiranya politisi kita kategorikan sebagai profesi. Karena kami percaya profesi apapun selalu membutuhkan proses untuk melahirkan skil profesi yang matang. Karena sejujurnya hadirnya fenomena penyimpangan yang dilakukan partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif, yang lebih mengutamakan popularitas ketimbang kualitas. Serta turut bersimpati kepada kawan-kawan aktivis, tokoh LSM, OKP dan Ormas yang telah berproses puluhan tahun karena tuntutan profesionalisme pilihan karir, namun pada akhirnya tidak terpakai dalam perekrutan calon politisi senayan atau diabaikan karena partai politik sedang latah untuk lebih memilih artis “pelawak dan pesohor sinetron.

Pemilu 2009, adalah pemilu yang diawal persiapan perhelatannya telah melahirkan banyak kontroversi, menarik perhatian publik, fenomena yang mengusik atau mungkin bisa dikatakan anomali. Mulai dari pra seleksi anggota KPU yang menendang figur-figur ternama dan bahkan anggota KPU incumbent, sampai muncul gugatan salah satu pengamat politik atas tidak transparannya pola seleksi calon anggota KPU. Lalu kita kembali dikejutkan dengan terpilihnya anggota KPU dan muncul persoalan terkait dengan penundaan pelantikan salah satu anggota KPU. Hingga kinerja KPU perlahan-lahan semakin diragukan bakalan bisa mulus mengawal pemilu, entah karena minim pengalaman pada level nasional atau memang lemah kinerjanya.

Tidak berhenti sampai disitu, produk calon legislatif yang dimunculkan dari tiap partai politik belakangan juga menuai banyak kritikan dan cercaan. Munculnya banyak kalangan artis yang tampil menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2009, bagi banyak kalangan patut dipertanyaan kesiapan partai dalam mencetak kader-kader partai. Minimnya pengalaman berorganisasi dan pengalaman politik para artis yang banyak menempati nomor urut jadi dalam DCS anggota DPR RI pemilu 2009 melahirkan pesimisme baru akan produk legislatif 2009 yang bakalan diisi oleh kalangan pelawak, pesohor dan para pemain sinetron.

Fakta teranyar dan sungguh ironis merujuk pada hasil suvey LSI yang dikutip dari (RM dan Berpolitik.com) popularitas politisi ternyata masih jauh dibawah caleg artis yang nota bene adalah pelawak, pemain sinetron dan foto model. Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum misalnya, masih berada di bawah pelawak Eko Patrio.

Dari hasil survei tersebut, popularitas Eko yang jadi caleg dari PAN ini mengantongi 5,6 persen, Tifatul Sembiring 1,5 persen, dan Anas Urbaningrum 1,9 persen. Selebihnya, Ketua Umum PBB MS Kaban 1 persen, Pramono Anung 2,5 persen, Muhaimin Iskandar 2,9 persen. Sedangkan Ferry Mursidan Baldan menempati posisi buncit dengan tingkat popularitas 0,1 persen.

Sangat tragis nasib para aktivis kepemudaan, mahasiswa dan perempuan yang berproses begitu lama, melewati berbabagai tahapan proses, mempelajari kitab-kitab ideologi, stratag, metode persidangan, hingga menuju kematangan berpolitik dan menguasai berbagai persoalan dan dinamika kebangsaan, namun kalah bersaing karena popularitas bisa menjadi faktor yang lebih penting ketimbang kompentensi dalam mengarahkan perilaku pemilih.

Pada akhirnya Curiculum vitae menjadi tidak penting, rakyat sakit mata membaca kurikulum vitae, rakyat lebih suka melihat pelawak. Terbukti Anas Urbaninggrum mantan Ketua Umum PBHMI (periode 1997-1999) yang menjadi kebanggaan kader-kader HMI tidak populer dibanding eko Patrio-sang pelawak.

Kalau demikian situasinya kita pantas mempertanyakan kualitas produk pemilu legislatif 2009 yang meraup anggaran triliunan rupiah. Pesta rutin lima tahunan rakyat ini tidak menjanjikan harapan, justeru melahirkan pesimisme yang dalam. Kami meragukan kemampuan anggota ledislatif hasil pemilu 2009 untuk memikirkan nasib rakyat karena kualitas caleg yang tidak jelas latar belakang karir politiknya. Memang benar kata Rasulullah Muhammad SAW, jika sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Dapat ditebak bahwa udah pasti legislatifnya bakalan amburadur, kalau gedung senayan isinya para pelawak dan pemain sinetron serta caleg dari latar belakangan lainnya yang selama ini tidak bersentuhan dengan substansi persoalan politik kebangsaan.

Coba kita simak petikan komentar Pakar komunikasi politik UI Effendi Ghazali mengatakan, jika ingin menjadi wakil rakyat, para politisi sekarang harus rajin mejeng di media massa, dan menjadi selebriti politik. "Selebriti politik itu artinya orang yang terus-menerus tampil di koran, televisi, dan media lainnya dengan menyuarakan isu tertentu yang menarik perhatian publik," katanya. Namun, Effendy khawatir dominasi kalangan artis dalam perolehan suara pada Pemilu 2009 ini dikhawatirkan akan membuat kualitas DPR menurun, meskipun ada caleg artis yang memiliki pendidikan tinggi.

Kalau sudah demikian faktanya, nampaknya semakin lama nasib bangsa ini semakin tidak jelas arahnya. (Allahu allam ………..)

Jay Paranddy
Aktivis Barisan Muda Merah Putih

PEMILU 2009

Kiat Sukses Menjadi Caleg 2009

2008-10-19T15:25:00.000-07:00

JAKARTA, KAMIS - Para calon legislatif (caleg) harus mempunyai strategi baru dalam berkampanye dan dianjurkan untuk melakukan terobosan dalam berkomunikasi selama kampanye. Oleh karenanya, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan para caleg agar para pemilih menangkap pesan inti yang disuarakan. Demikian diungkapkan Managing Partner Veloxxe Consulting, AM Putut Prabantoro, praktisi komunikasi dan konsultan PR, di Jakarta, Kamis (16/10).

Pernyataan Putut Prabantoro ini dilatarbelakangi oleh banyaknya partai, caleg, dan calon anggota DPD yang bertarung dalam Pemilu 2009. Pesta demokrasi Indonesia ketiga, katanya setelah Reformasi ini, katanya terhitung ada 44 partai, 10.073 caleg dan juga ditambah 1132 para calon anggota DPD.

"Dalam kondisi seperti ini, kesuksesan pemilu kali ini masih merupakan tanda tanya besar mengingat ancaman para pemilih Golput cukup banyak. Menurut data yang ada Golput dalam pilkada berkisar 25% hingga 45%. Bahkan menurut perkiraan Gus Dur dalam pernyataannya pekan lalu, Golput akan mencapai 70%," katanya.

Putut Prabantoro menjelaskan bahwa demokrasi di dunia itu menjiplak budaya demokrasi bangsa Romawi. Ada peribahasa bangsa Romawi yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemilu itu harus dilihat. “Humana vita est alea, in qua vincere tam fortuitum quam necesse perdere – hidup manusia itu seperti permainan dadu, di mana kemenangan merupakan suatu kebetulan dan kekalahan menjadi sebuah keharusan.”

Dengan jumlah partai dan para caleg peserta pemilu sedemikian besar, para calon harus berhitung seberapa besar peluang kemenangannya. Faktor pertama yang harus diketahui oleh para caleg sebelum berkampanye adalah sistem perhitungan suara yang digunakan partai yakni nomor urut atau suara terbanyak.

Jika nomor urut yang digunakan, sistem ini akan melemahkan semangat para caleg ketika harus bertempur untuk partainya. “Masukan yang saya dapatkan di lapangan adalah, para caleg tidak akan mengikuti pemilu jika nomor urut sebagai sistem perhitungan suara. Para caleg melihat nomor urut hanya menempatkan para caleg dengan nomor urut besar sebagai poin getter (pengumpul suara/nilai) bagi nomor urut kecil atau di atasnya,” jelas Putut Prabantoro.

Menurut mantan wartawan Surya Surabaya itu, faktor-faktor seperti branding partai - personal branding - kesesuaian antara daerah asal dan dapil - media komunikasi yang digunakan - profil pemilih (dan bukan profil caleg) merupakan tantangan bagi para caleg. "Personal branding adalah yang paling utama untuk dikerjakan. Pemetaan yang akurat terhadap faktor-faktor tersebut akan sangat membantu para caleg dalam sukses berkampanye," katanya. Ditambahkan, nomor urut pada sistem suara terbanyak, tidak memberi dampak yang cukup berarti karena semua caleg mempunyai kesulitan dan kans yang sama.

Visi dan Misi Nyaris Mirip

Target utama dalam berkampanye adalah bagaimana para calon pemilih mengingat nama caleg, nomor urut, dan nama partai. Sementara itu, slogan, visi, dan misi tidak perlu ditekankan karena para pemilih tidak akan memikirkan slogan yang dibuat para caleg yang hampir mirip semua. Oleh karena itu, menurut pengamatannya, dari keseluruhan faktor yang harus ditaklukan, cara dan jenis media berkomunikasi akan sangat menentukan pencapaian target dalam berkampanye.

Berdasar pengamatan di lapangan, para caleg masih menggunakan pola lama dalam berkomunikasi, seperti spanduk dan sms. Dengan perubahan peta jumlah partai peserta pemilu dan jumlah caleg seharusnya harus diubah pola dan media komunikasi yang digunakan.

“Para caleg harus pandai menentukan media komunikasi yang tepat untuk mengedukasi pemilih agar mengingat nama caleg, partai dan nomor urut. Untuk pemilu 2009, era spanduk sudah selesai. Spanduk hanya diingat sesaat dan tidak meninggalkan ingatan (memori) yang mendalam bagi para pembacanya yang sebagian besar adalah pelintas jalan dengan kendaraan bergerak. Pembaca tidak mungkin diedukasi untuk mengingat karena pemasang spanduk tidak sedikit dan para pembaca sebagian terkonsentrasi pada jalan,“ ujar Putut Prabantoro.

Hal yang sama juga terjadi pada alat komunikasi melalui Short Message Service (SMS), Putut Prabantoro menambahkan, juga tidak bisa digunakan sepenuhnya. Bagi para caleg yang tempat tinggal adalah sama dengan daerah pilihan (dapil), ada kemungkinan untuk menggunakan SMS. SMS itu hanya salah satu alternatif komunikasi yang bisa digunakan sebagai tambahan, namun bukan yang pokok. Jika memang dipilih untuk digunakan, SMS memiliki kelemahan karena nomor yang dituju adalah acak sehingga tidak terjamin keberhasilannya dan efektifitas media ini sangat kurang dan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Pada pokoknya, strategi yang dipilih harus benar-benar tepat sasaran dan tidak dapat menggunakan benchmarking atau duplikasi pola komunikasi yang digunakan caleg lain. Masyarakat pemilih kota dan desa berbeda cara berkomunikasinya dan media yang digunakan.

ABI
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network
sumber: kompas.com

PEMILU 2009

Menghapus Pilkada Langsung

2008-10-19T13:57:00.000-07:00

Oleh : Eko Prasojo

Dikutip dari Kompas, Selasa, 5 Februari 2008

Polemik tentang pemilihan kepala daerah langsung muncul kembali.

Jika pada pembahasaan naskah akademik UU No 32 Tahun 2004, polemik terkait pertanyaan apakah pilkada langsung dapat meredam politik uang selama 2001-2004, kini debat terarah pada mahal dan rendahnya kualitas pilkada. Maka, Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi mengusulkan agar pilkada dihapus (Kompas, 26/1/2008).

Demokrasi itu lokal

Pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi.

Meski demikian, di negara-negara lain, keberhasilan pilkada langsung tidak berdiri sendiri. Ia ditentukan kematangan partai dan aktor politik, budaya politik di masyarakat, dan kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan pilkada. Kondisi politik lokal yang amat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat yang rendah, jeleknya sistem pencatatan kependudukan, dan penyelenggaraan pemilihan (electoral governance) sering menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung.

Manor dan Crook (1998) menyebutkan, dalam banyak hal pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan antara mayor (kepala daerah) dan counceilor (anggota DPRD) di negara berkembang menyebabkan praktik pemerintahan kian buruk. Faktor utamanya adalah karakter elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang rendah, dan tidak adanya pengawasan DPRD terhadap kepala daerah.

Faktor-faktor itu terefleksi di Indonesia. Kooptasi kekuasaan dilakukan incumbent dengan memanfaatkan akses birokrasi. Akibatnya tidak jarang data kependudukan dimanipulasi, proses penyelenggaraan pilkada tidak obyektif dan tidak independen.

Sebagian besar problem dan gugatan pilkada di Indonesia bermula dari data kependudukan yang tidak valid. Demikian pula, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap esensi pilkada menyebabkan praktik politik uang dalam pilkada. Khusus untuk Indonesia, problem pilkada diperberat kualitas partai politik dan aktor politik yang tidak memadai. Kasus Pilkada Malut dan Sulsel menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan pilkada berkualitas dan diterima semua pihak.

Demokrasi ”versus” efisiensi

Tuntutan untuk menghapus pilkada langsung bukan tanpa alasan. Di negara-negara demokrasi modern yang memiliki tradisi pemilihan langsung, penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terintegrasi dengan sistem birokrasi lokal. Lebih konkret, pilkada langsung di negara-negara itu dilakukan Biro Statistik Lokal atau Dinas Kependudukan Lokal yang memiliki perangkat dan sistem kependudukan memadai.

Dengan cara itu, ada dua manfaat efisiensi. Pertama, penyelenggara pemilu tidak dibayar hanya untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini kontradiktif terjadi di Indonesia, bahwa biaya KPUD menjadi amat mahal untuk menyelenggarakan semua tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan pemenang.

Kedua, pilkada adalah pesta demokrasi biasa yang menjadi hal biasa pula sehingga tidak dibutuhkan persiapan dan biaya khusus untuk penyelenggaraan. Mahalnya pilkada di Indonesia karena merupakan pesta akbar dan harus dibiayai secara khusus, mulai dari pendaftaran ulang yang sering tidak valid, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan yang berulang tiap pemilihan, sampai kampanye jorjoran yang dilakukan parpol dan calon. Dengan kata lain, pilkada adalah ”proyek besar”, harus dibiayai anggaran besar pula. Akibatnya, inefisiensi terjadi dalam paradigma proyek pilkada.

Logika berpikir proyek dalam pilkada ini tidak saja merasuki pemikiran penyelenggara pilkada, tetapi juga partai politik, aktor politik, calon kepala daerah, birokrasi di pusat dan daerah, serta masyarakat pemilih. Proyek ini berlanjut sampai esensi dan tujuan kemenangan pilkada. Tidak heran jika partai politik dan aktor politik rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk dapat mengikuti kompetisi pilkada.

Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya memengaruhi pilihan masyarakat. Tentu saja tidak ada yang gratis dalam pesta akbar pilkada. Biaya yang dikeluarkan ini harus diganti oleh uang rakyat dalam APBD melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pilkada. Jadi, apa yang dikhawatirkan banyak pihak tentang mahal pilkada mendekati kebenaran. Pilkada bukan hanya mahal dari sisi biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung APBD, tetapi juga mahal dari ongkos yang harus dibayar masyarakat dalam arisan proyek bagi investor politik. Cukup valid untuk mengatakan pilkada langsung memboroskan uang negara dan belum memberi hasil optimal.

Meski demikian, saya kurang sependapat jika pilkada langsung dihapus. Perubahan kebijakan yang radikal dapat menimbulkan situasi chaos. Yang harus dilakukan, mengubah cara pandang pilkada sebagai pesta biasa.

Untuk jangka panjang, birokrasi yang netral dan profesional dapat menjadi pilihan penyelenggara pilkada untuk menjadikan pilkada sebagai hal biasa dalam kehidupan parpol, aktor politik, dan masyarakat pemilih.

Eko Prasojo Guru Besar FISIP UI; Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Memahami Eksistensi Golput Dalam Demokrasi

2008-10-19T13:39:00.000-07:00

Oleh: GANDUNG ISMANTO

Tertarik dengan judul berita “Ketua MUI Serang Haramkan Golput” sebagaimana diberitakan harian ini akhir Juli lalu (31/07), serta pernyataan serupa dari KH. Hasyim Muzadi saat kunjungannya ke Serang pada waktu yang berdekatan. Tanpa bermaksud ”menghakimi” pernyataan kedua Ulama yang saya cintai tersebut, penulis merasa perlu untuk menghadirkan perspektif lain guna memenuhi tanggung jawab untuk melakukan check and ballances dalam kehidupan politik dan demokrasi kita.

Perspektif Sejarah

”Tiada asap tanpa api”, demikian kira-kira pepatah yang tepat untuk memahami eksistensi golput. Golput tidak terjadi secara serta merta, tanpa ada penyebabnya. Inilah fakta empiris yang harusnya kita rujuk untuk melihat fenomena golput itu secara komprehensif, tanpa terjebak pada sikap salah-menyalahkan, apalagi haram-mengharamkan. Betapapun benar bahwa tindakan golput itu cenderung mubazir karena tidak akan menghasilkan perubahan apapun, namun eksistensinya yang kontekstual seiring dengan dinamika perjalanan sejarah anak bangsa itu tidak dapat dan tidak boleh digeneralisir sebagai salah keseluruhannya.

Golput telah ada sepanjang sejarah politik bangsa-bangsa, kendati dengan alasan dan konteks yang berbeda-beda. Dan karena perbedaan konteks inilah maka masyarakat harus jeli dan obyektif mensikapi fenomena golput, khususnya hal-hal yang melatarbelakangi kemunculan golput di tiap periode Pemilu. Pada Pemilu 1955, di tengah maraknya kehidupan kepartaian di Indonesia, golput muncul karena didorong oleh perseteruan yang cenderung saling intimidatif antara kaum unitaris dan kaum federalis.

Sementara golput pada tahun 80-an hingga 90-an, lebih dilatarbelakangi karena adanya “paksaan” yang sistematis untuk memilih Golkar sebagai partai pemerintah. Akhirnya gerakan golput menjadi pilihan bagi orang-orang yang takut memilih partai lain di luar Golkar. Golput pada era ini lebih dimotivasi oleh semangat perlawanan terhadap rejim otoriter, yang tidak memberi ruang gerak bagi masyarakat untuk berekspresi, berpolitik dan bersikap beda. Dan semangat ini tetap mewarnai gerakan golput setidaknya hingga akhir era 90-an. Sedangkan, golput pada era pasca Orba cenderung bukan lagi disemangati oleh perlawanan terhadap rejim yang berkuasa, melainkan oleh kekecewaan yang mendalam terhadap sikap para pemimpin pemerintahan, para elite politik dan partai yang dinilai mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Beberapa kasus “pembangkangan” dan eksodus kader partai tertentu ke partai lain atau membentuk partai baru – yang pada Pemilu 1999 mencapai 48 partai - dapat menjadi indikasi hal tersebut.

Demikian pula golput pada Pemilu 2004 yang secara umum lebih dipicu oleh kekecewaan terhadap elit-elit partainya serta pada pemerintah yang dianggap tidak mampu memperbaiki nasib rakyatnya. Di samping itu, terjadinya polarisasi kepemimpinan politik dalam masyarakat pun mendorong terjadinya golput atas dasar simbiosis antara patron dan client-nya manakala sang patron tidak terakomodasi dalam struktur politik tertentu. Di samping itu, secara empirik terdapat pula fakta bahwa sebagian masyarakat kita sangat loyal pada partainya, hingga sukar beralih ke partai lain.

Kekecewaan kepada pemimpin dan elite partai tidak serta merta membuat mereka pindah partai, umumnya sekedar menunda memilih sembari menunggu munculnya figur-figur yang mereka sukai, dan kalaupun pindah partai suatu saat dapat pulang kandang karena fanatisme yang bersifat laten. Budaya patron-client yang masih sangat kuat serta tipologi budaya politik karena ideologi “tidak memungkinkan” orang dengan mudah pindah parpol. Rasanya tidak sreg bagi orang PDI-P untuk memilih pindah ke Golkar. Bahkan di antara partai islam sekalipun, bagi orang PKB secara psikologis bukan persoalan mudah mau menyeberang ke PAN atau PPP. Begitu pula sebaliknya, sangat sulit orang yang darahnya PAN beralih ke PKB. Dan seterusnya, dan sebagainya.

Di tengah fenomena inilah maka – di samping golput – muncul pula fenomena makin nyata dan besarnya jumlah swinging voters, yang beberapa diantaranya cenderung kritis, non-ideologis, ataupun pragmatis. Bila sampai saatnya mereka tidak menemukan pilihan, mereka cenderung menjadi golput oleh sebab ketiadaan wadah (parpol) dan atau figur yang dapat dipercayainya untuk membawa perubahan.
Fenomena di atas tentu menjelaskan perilaku pemilih dalam konteks Parpol, yang tentu sangat berbeda dengan Pilkada yang lebih merupakan kontestasi figur daripada parpol. Itulah sebabnya kenapa pilihan pada parpol tertentu hampir selalu tidak berkorelasi dengan pilihan pada figur calon kepala daerah tertentu. Dan karena fakta inilah maka secara empiris golput dalam Pilkada seringkali unpredictable karena menyangkut apresiasi subyektif pemilih terhadap calon yang dikenal baik track record-nya.

Perspektif Teori

Dalam teori politik, golput (non-voting behaviour) dipahami sebagai bentuk partisipasi politik warga negara yang muncul karena beragam latar belakang. Memilih adalah hak (right) politik warga negara yang by its nature mengandung arti legal or moral entitlement (authority to act), yang mengandung kebebasan pemilik hak itu untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Bukan kewajiban (duty) yang mengandung makna moral or legal obligation. Karena essensi filosofis inilah maka demokrasi – yang bersendi kedaulatan rakyat, dan yang setiap orang legally equal hak-hak politiknya – memberi ruang bagi pilihan untuk golput secara setara dengan pilihan untuk memilih itu.

Dan karena demokrasi meng-agungkan vox populii sebagai vox Dei maka menjadi golput diberi ruang dalam demokrasi, guna meluruskan demokrasi, meluruskan politik dan pemerintahan yang korup melalui gerakan moral. Ya, hanya gerakan moral, karena hanya itulah yang mampu dilakukan rakyat kebanyakan.

Dengan demikian, harusnya para pemimpin membuka mata hatinya manakala menemukan kenyataan golput, berapapun besarnya. Karena golput mengindikasikan adanya beberapa hal berikut ini: (1) perlawanan terhadap rejim; (2) ketidakpercayaan terhadap sistem dan calon yang ada; (3) kekecewaan yang besar terhadap pemerintah dan sistem; serta (4) putusnya harapan rakyat akan lahirnya sistem dan kepemimpinan yang mampu mengayomi mereka. Dan terkadang, hanya dengan cara demikian kemapanan demokrasi yang mengandalkan berfungsinya check and ballances itu dapat tercipta, kendati tidak selalu demikian adanya.

Dalam konteks sosiologi politik, dijelaskan empat sebab sikap golput, yaitu: (1) apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelembagaannya; (2) sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah, dsb., sehingga mereka cenderung hopeless; (3) alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa; dan (4) anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

Tanpa bermaksud menafsirkan, penulis meyakini bahwa kisah yang diceritakan dalam Surah Al-Kahfi ayat 9-26, merupakan manifestasi dari keimanan dan kepasrahan total kepada Allah atas kesadaran akan ketidakmampuannya untuk melawan, mengubah, atau sekedar untuk hidup bersama sistem yang kufur dan dibawah pemerintahan yang korup dan dzalim. Dan di tengah kesadaran itu, mereka memilih ‘golput’ dengan cara menghindari dan menjauhi sistem dan kehidupan yang kufur itu.

Tak pelak lagi, kendati dengan konteks yang berbeda, menjadi golput itu sangat di-halal-kan, kendati tetap saja membutuhkan pemikiran mendalam guna dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan legal. Dengan kata lain, golput tidak boleh dilakukan karena dendam, kecewa, maupun alasan-alasan personal lainnya sehingga menjadi anarchy. Golput hanya boleh dilakukan di tengah ketiadaan celah untuk melakukan perubahan yang lebih baik, termasuk pula ketiadaan pilihan yang lebih baik kendati diantara alternatif pilihan yang buruk.

Dalam jangka pendek tindakan golput memang sia-sia karena tidak mengubah apapun, namun dalam jangka panjang justru menjadi bagian penting dari pendidikan politik menuju ke tingkat kematangan berpolitik dan berdemokrasi (maturity). Golput adalah salah satu instrumen gerakan moral rakyat yang dilakukan dengan cara mengekspresikan ekspresinya dengan tidak berekspresi (silent movement). Dan harusnya, tanpa harus menunggu menjadi silent majority, pemimpin dan elite politik harusnya mampu membuka mata, hati, dan telinganya untuk berintrospeksi guna memahami gejala public distrust dan mass disobedience ini guna lebih mengabdikan dirinya bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Kalaupun ini tidak terjadi, yakinlah bahwa golput tidak pernah menjadi sia-sia di mata Sang Maha Penguasa. (*)

Penulis, Dosen FISIK Untirta yang pemerhati sosial politik

PEMILU 2009

Dicari Legislator Berkarakter

2008-10-19T13:19:00.000-07:00

Oleh Bachtiar Aly

Masa kampanye pun telah dua minggu berlalu. Sebagian masyarakat keheranan karena ternyata kampanye tidak “semeriah” dulu. Mereka tahunya kampanye adalah ajang dangdutan dan hura-hura.

Sebagian lain acuh tak acuh dengan yang disampaikan. Sementara para pengamat sibuk berteriak tentang kekecewaannya atas ketidakmampuan partai politik (parpol) mengemas kampanye yang cerdas. Format kampanye berdasarkan UU No 10 Tahun 2008 sudah cukup menjelaskan bahwa kampanye Pemilu 2009 lebih memberi aksentuasi pada kampanye yang bersifat dialogis dengan khalayak yang terbatas, tapi dapat dilakukan berkali-kali.

Hadirnya 34 parpol lama dan baru telah menyemarakkan arena demokrasi kita. Harapan mempertunjukkan pertarungan yang sportif pun dibebankan di pundak mereka.Masyarakat tidak ingin parpol sikut-sikutan, apalagi membantai lawan politiknya dengan kampanye negatif.

Bagi pers yang meliput tentu harus jeli dan cerdik sehingga peliputannya jangan sampai menjadi alat politik kelompok tertentu yang dengan tangan pers melakukan pembunuhan karakter (character assassination). Di pihak lain pers tak dapat disalahkan apabila ia memberitakan ke publik tentang cela seorang tokoh yang tidak memiliki karakter terpuji.

Ajang Para Caleg

Kampanye pun bukan hanya gawean parpol. Calon anggota legislatif (caleg) mulai sibuk kasak-kusuk agar sukses dicoret (dulu dicoblos).Mereka menawarkan dirinya kepada masyarakat sebagai pemimpin yang dapat membawa suara mereka ke Senayan. Para caleg ini harus sadar benar bahwa seorang anggota legislatif–– posisi yang mereka impikan––adalah pemimpin.

Dia diharapkan memiliki integritas dan kompetensi. Dia adalah sosok yang patut menjadi teladan. Memiliki moral terpuji, sangat peka terhadap aspirasi rakyat, dan sepak terjangnya tidak grusa-grusu, tapi bersandarkan pada etika. Hari-hari ini petinggi parpol kita disibukkan dengan penentuan caleg.

Tiap parpol punya kriteria dan standar dalam memilih calon.Faktor loyalitas, kesetiaan, disiplin, tidak tercela, dan segudang prasyarat lain diberlakukan tidak lain untuk dapat menggaet calon yang paling ideal dan realistik. Menjadi calon legislatif periode ini tak mudah.

Begitu seseorang terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan dikejar media dan diprotes masyarakat serta diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beban moralnya sungguh berat dan yang menderita adalah keluarga. Bahwa di negeri kita menghormati asas praduga tidak bersalah elok-elok saja.

Namun kalau sempat terlansir sang tokoh kecipratan dana siluman, wah repot juga menepisnya. Namun ini menjadi sarana pengingat juga bagi para caleg agar tak menyelewengkan kekuasaannya. Lagipula mereka tak perlu takut karena pers harus selalu menghormati asas praduga tidak bersalah.

Pers selalu didorong untuk tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat Kalau caleg kita sosok yang bersih, berintegritas, dan berkarakter, silakan melenggang terus dengan aman menghadang deburan ombak, berkeringat diterpa mentari, dan bersyahdu dengan sentuhan rembulan.

Anda sosok terpilih, jadilah pribadi yang memegang amanah. Berkarakter kata kuncinya. Bung Hattta sempat berujar,“ Seorang politikus itu harus punya karakter. Kalau tidak punya karakter berarti tidak punya pendirian.” (Pribadi Manusia Hatta,Seri Orang Besar Jiwa Besar,2002).

Bagi parpol baru tentu memerlukan kecermatan dalam menentukan figur caleg.Mengapa? Karena mitra atau pesaingnya parpol yang telah berjibaku pada pemilu sebelumnya tentu lebih berpengalaman dan relatif memiliki stok sumber daya manusia (SDM) yang telah punya jam terbang.

Namun, jangan risau, caleg parpol baru tentu mulai dengan spirit baru, visi, dan konsep baru. Masih segar bugar, belum terkontaminasi oleh angin puting beliung, bak kita menikmati roti fresh from the oven. Masalahnya harus memiliki kepercayaan diri untuk nantinya bertatap muka dengan calon khalayak pemilih pada acara kampanye yang bersifat dialogis.

Anda perlu menguasai materi diskusi dengan baik. Jangan anggap enteng. Masyarakat kita banyak yang sudah pandai dan kritis. Kita pun boleh bersyukur bahwa ini juga bagian dari keberhasilan pembangunan kita. Warga memiliki akses untuk menikmati berbagai fasilitas dan informasi.

Mungkin untuk mengantisipasi bola liar boleh pula caleg kita didampingi oleh staf ahli.Kalau kesulitan dana jangan pula berkecil hati, tawarkan saja kepada para ahli secara sukarela agar mereka ikut meramaikan kampanye dialogis. Percayalah, masih banyak orang Indonesia yang idealis. Jauh dari sikap matre, rakus materi. Para ahli ini akan membantu Anda. Namun Anda pun harus bekerja keras, jangan tak bergairah, berleha-leha belaka.

Persaingan yang Elegan

Dalam berbagai dialog dan diskusi perlu dibuat aturan main yang elegan. Jangan pula forum tersebut tempat sumpah serapah, carut-marut, dan tuding-menuding. Forum kampanye tentu akan mengupas tuntas permasalahan yang dibincangkan. Di sana akan terlihat apakah caleg ini sanggup berargumentasi dengan logis jauh dari sikap emosional. Jangan terpancing untuk marah-marah.

Caleg harus berjiwa besar dan sanggup menjadi pendengar yang baik. Kiatnya adalah teguh dalam pendirian,lincah dalam pendekatan. Perlu diingat, kritik jurnalis kawakan Mochtar Lubis yang sempat heboh dan menjadi polemik setelah berceramah di Taman Ismail Marzuki (6/4/77) dengan tajuk “Manusia Indonesia”.

Dia menengarai,”Manusia Indonesia punya watak yang lemah. Karakter kurang kuat.Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa dan demi untuk ‘survive’, bersedia mengubah pendiriannya.”

Amatan ini tentu berguna bagi caleg kita dari parpol mana pun.Jangan mudah tergiur dengan godaan dunia.Jaga reputasi Anda, jangan kecewakan pemilih dan konstituen Anda. Bukankah kita juga dibekali nasihat nenek moyang: sekali lancung ke ujian,seumur hidup orang tak percaya? Begitu pun nobody is perfect. Harus terus belajar dan jangan mengulang kesalahan.

Pemilu kali ini kita harapkan akan berjalan aman dan damai, jauh dari kecurangan dan kekerasan. Syukurlah kita tidak menjadi seperti negara Taiwan yang menurut Prof Liao Da Chi dari Universitas Sun Yat-sen menghalalkan segala cara yang tidak demokratis untuk menjatuhkan seorang pemimpin atau seperti di Thailand yang menggunakan intervensi militer (Newsweek,14/7/08).

Masyarakat kita sudah sangat letih menyaksikan bentrok fisik yang menjadi perbuatan sia-sia.Kampanye dialogis yang terbatas salah satu cara mengantisipasi keributan itu. Pengerahan massa memang dibatasi. Masyarakat kita dengan format kampanye dialogis akan semakin lebih dewasa.

Mereka diajak untuk berdiskusi dengan berargumentasi sembari saling menghormati. Karena sesungguhnya ujung dari perjalanan kampanye ini kita akan sampai pada pilihan wakil-wakil rakyat yang mumpuni dan selalu setia dengan janjinya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bolehlah kita becermin pada ungkapan penyair Kahlil Gibran tentang manusia kemarin dan manusia hari esok.”Apakah kamu adalah seorang politisi yang berkata pada dirinya sendiri: aku akan menggunakan negaraku untuk keuntungan diriku sendiri? Jika demikian, kamu hanyalah sebuah duri yang hidup dalam daging orang lain.

Atau kamu adalah seorang patriot yang setia, yang membisiki telinga jiwanya sendiri: aku mencintai negaraku dan melayaninya. Aku mencoba menjadi seorang pelayan yang baik. Jika demikian, kamu adalah sebuah oasis di padang gersang yang siap melepaskan dahaga bagi para musafir.” Kalau demikian halnya, akankah kita menemukan calon legislatif berkarakter seperti itu? Semoga.

Prof. Bachtiar Aly, Pakar Komunikasi Politik. (Koran Sindo)

PEMILU 2009

Program BOS Belum Mengenai Sasaran

2008-10-18T07:04:00.000-07:00

Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang sudah satu tahun terakhir digembar-gemborkan pemerintah, tampaknya belum memenuhi harapan masyarakat tentang pendidikan bermutu dan gratis. Pasalnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Yappika yang mencakup 15 Kabupaten di 8 Propinsi, sebanyak 62.20% dari 1031 responden mengatakan, keluarga mereka yang bersekolah di tingkat SD dan SMP masih dikenai berbagai biaya pendidikan. Terutama di wilayah Sumatra Barat, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan.

"Anak saya tahun ini masuk SD, untuk uang masuknya saja, saya sudah merogoh kocek sebesar 500 ribu",� ungkap Joko (29), salah seorang wali murid. Selain biaya pendidikan tersebut, orang tua murid juga dikenakan bermacam biaya, antara lain SPP, biaya ujian, pendaftaran ulang, uang seragam, pembangunan sekolah, dan uang bangku. Dari semua jenis biaya yang harus mereka tanggung, biaya pembelian buku dan seragam sekolah menempati tingkat teratas.

Dana BOS sedianya untuk membebaskan biaya pendidikan (baca: gratis), sebagaimana yang diiklankan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di berbagai media elektronik. Kenyataan yang ada, pendidikan malah semakin mahal dan memicu adanya dana-dana lain yang terbilang tidak murah. Hal ini menjadi indikasi lemahnya pengawasan layanan pendidikan di negara kita, karena masih banyak pungutan yang memberatkan masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan dan fungsi komite sekolah yang seharusnya melakukan kontrol terhadap kebijakan sekolah patut dipertanyakan.

Program BOS merupakan realisasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang disahkan DPR pada tanggal 11 Juni 2003, dan ditandatangani Presiden pada tanggal 8 Juli 2003. Isi UUSPN sudah sesuai dengan Konvensi Internasional bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakkar, Senegal, Afrika, 2000. Konvensi tersebut menyatakan bahwa semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya.

Salah satu butir UUSPN adalah "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun"� (Pasal 2 Ayat 1). Butir tersebut menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan setingkat SD sampai dengan SMP secara cuma-cuma, atau minimal murah (Kompas, 5/8/2004). Namun sampai saat ini, pemerintah belum berhasil menciptakan pendidikan gratis. Untuk pendidikan yang murah pun pemerintah belum mampu, sebagaimana hasil penelitian Yappika yang dilaksanakan awal tahun 2006 ini, sebanyak 54.10% responden menilai bahwa biaya pendidikan yang dipungut oleh sekolah terlalu mahal. Penilaian ini dinyatakan oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah sampai 3 juta rupiah per bulan.

Oleh: Abdul Hamid, Relawan Yappika.

Setelah Sewindu Reformasi: Perjalanan (masih) Panjang menuju Masyarakat Sipil

2008-10-18T07:02:00.000-07:00

Ringkasan ini menyajikan temuan-temuan pokok dan menggarisbawahi beberapa implikasi penting untuk agenda ke depan dari Indeks Masyarakat Sipil (IMS) proyek di Indonesia yang dilaksanakan oleh YAPPIKA; suatu Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi.

Selama hampir satu tahun, dari Oktober 2005 sampai dengan Agustus 2006, penyusunan IMS dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan masukan mengenai keadaan masyarakat sipil Indonesia dari kalangan tokoh masyarakat sipil sendiri, pejabat pemerintahan, anggota DPR, warganegara Indonesia biasa, para ahli dan peneliti. Data dikumpulkan dengan berbagai metodologi antara lain melalui community survey, regional stakeholder survey, media review, fact-finding & studi kasus serta data sekunder; kemudian disajikan ke dalam kerangka komperehensif berupa 74 indikator.

Berdasarkan data yang disajikan, National Advisory Group (NAG) yang terdiri dari 16 orang yang berasal daritokoh-tokoh masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya kemudian mendiskusikan, menilai dan memberikan skor untuk masing-masing 74 indikator tersebut. Penilaian tersebut diringkas ke dalam bentuk grafik visual berupa â€œIntan Masyarakat Sipilâ

IMS Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya disajikan ini ternyata telah memberikan beberapa pengetahuan yang baru bagi kita mengenai masyarakat sipil Indonesia, yang sebagian diantaranya tampak menantang beberapa keyakinan tokoh-tokoh OMS selama ini.

Diagram intan di atas memberikan gambaran keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Tiga dari empat dimensi yang ada, yaitu lingkungan, struktur dan dampak masih menunjukkan kelemahan dengan keadaan yang hampir seimbang, dan masih jauh dari dari kondisi ideal (skor 3). Skor dimensi nilai yang mendekati 2 memberikan gambaran bahwa masyarakat sipil Indonesia cukup berhasil dalam mempraktekkan dan mempromosikan nilai-nilai yang dianutnya.

Beberapa temuan pokok dicoba diringkaskan di bawah ini:

1. Rakyat Indonesia itu dermawan (filantropis) dan aktif berorganisasi

Rakyat Indonesia sesungguhnya termasuk golongan yang menaruh kepedulian terhadap nasib orang lain dengan membantu berupa uang, barang atau tenaga. Empat dari lima orang Indonesia pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang serta membantu warga masyarakat lain. Meskipun demikian, jumlah sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang belum signifikan karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih tergolong miskin. Lebih dari separuh rakyat Indonesia pernah menjadi anggota suatu organisasi masyarakat sipil (OMS) dan satu dari tiga orang Indonesia pernah menjadi anggota lebih dari satu organisasi.

2. Sumberdaya masyarakat sipil sangat terbatas

Secara umum OMS Indonesia menghadapi masalah keterbatasan sumberdaya keuangan, SDM, teknologi dan prasarana. OMS pada umumnya belum mempunyai sumberdaya mandiri dan berkelanjutan yang memadai sehingga belum mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efektif. OMS juga kurang mampu menarik, mengkader dan mempertahankan SDM yang mereka butuhkan agar organisasi berfungsi secara efektif. Untuk organisasi yang berbasiskan keanggotaan, iuran anggota sudah lama tidak berjalan. Ornop Indonesia tergantung dari bantuan luar negeri. Dana domestik yang berasal dari publik, bantuan pemerintah dan sumbangan sektor swasta relatif masih kecil.

3. Lingkungan eksternal belum kondusif

Meskipun rakyat Indonesia sudah menikmati hak-hak politik serta kebebasan-kebebasan dasar lainnya, akan tetapi masih banyak faktor-faktor lainnya yang belum kondusif bagi perkembangan masyarakat sipil yang sehat dan kuat. Indonesia dewasa ini ditandai dengan lemahnya penegakan hukum. Hampir tidak ada kepercayaan rakyat Indonesia bahwa hukum telah ditegakkan secara adil dan semua pihak tunduk pada hukum; dan bahwa pengadilan telah mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan uang. Indonesia masih tetap salah satu negara terkorup di dunia dan itu mempengaruhi budaya dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu satu dari empat orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan di beberapa daerah pernah terdapat konflik etnis dan agama yang berujung kekerasan.

4. Hubungan OMS-negara: Bagaimana meningkatkan dialog dan kerjasama

Meskipun era reformasi telah berlangsung delapan tahun namun hubungan antara negara-masyarakat sipil masih ditandai dengan iklim saling curiga. Negara masih dilihat sebagai musuh yang harus dilawan dan banyak taktik masyarakat sipil masih konfrontatif dan tidak mencari dasar-dasar untuk kompromi. Dialog yang murni antara negara dan masyarakat sipil masih terbatas, demikian pula halnya dukungan dan kerjasama negara dengan OMS.

5. Perlu ada insentif perpajakan untuk OMS sebagai sektor nirlaba

Sistem perpajakan di Indonesia belum membedakan dengan tegas antara sektor nirlaba dengan badan usaha. Belum ada ketentuan yang mengatur tentang pembebasan atau pengecualian (tax exemption) pajak penghasilan badan yang diberlakukan kepada sektor nirlaba yang semata-mata bekerja untuk kepentingan umum. Juga pengurangan pajak (tax deduction) untuk individu atau badan yang memberikan sumbangan kepada kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

6. Sektor swasta masih kurang peduli dengan OMS

Meskipun sejumlah perusahaan besar nasional (konglomerat) dan perusahaan multinasional membantu/melakukan program CD (community development) atas nama tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) akan tetapi kalangan OMS pada umumnya berpendapat bahwa sektor swasta masih kurang peduli atau acuh tak acuh dengan OMS. Kalangan Ornop advokasi memandang bahwa perusahaan (swasta) masih tetap tidak transparan dan merusak lingkungan hidup.

7. Terdapat kekuatan-kekuatan yang tidak toleran, menggunakan kekerasan dan diskriminatif

Pada umumnya masyarakat sipil Indonesia menganut dan aktif mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, tranparansi, anti-kekerasan, kesetaraan gender penanggulangan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Akan tetapi dari survei komunitas yang dilakukan terungkap bahwa di dalam masyarakat sipil sendiri masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, tidak toleran, dan diskriminatif terhadap kaum perempuan.

8. Kepercayaan terhadap LSM dan serikat buruh masih rendah

Rakyat Indonesia menaruh kepercayaan yang tinggi kepada organisasi sosial keagamaan. Lebih dari delapan puluh persen rakyat Indonesia menyatakan bahwa organisasi keagamaan (NU, Muhammamdiyah, organisasi yang bernaung di bawah gereja, dan lain-lain) adalah institusi yang sangat dipercaya. Akan tetapi sangat berbeda halnya dengan tingkat kepercayaan kepada LSM dan serikat buruh yang masih rendah. Hanya sekitar 37% rakyat Indonesia yang percaya kepada LSM dan 30% kepada serikat buruh. Namun LSM dan serikat buruh di Indonesia, bagaimana pun juga, masih merupakan fenomena masyarakat perkotaan sehingga tidak begitu dikenal oleh mayoritas rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pedesaan. Sebanyak 35% rakyat Indonesia ternyata tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan tentang LSM dan 40% untuk serikat buruh.

9. Masyarakat sipil belum transparan dan tidak bebas dari korupsi

Informasi yang diberikan OMS kepada publik yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan, sumberdaya yang dimiliki, termasuk mekanisme untuk mengakses informasi tersebut masih sangat terbatas. Dalam bidang keuangan sedikit sekali OMS Indonesia yang memberikan informasinya kepada publik. Kerahasiaan masih merupakan â€œnormaâ€� baik itu dimaksudkan secara sengaja atau tidak. Sumber pendanaan, budget, upah, biaya administrasi dan keseluruhan informasi yang menunjukkan hubungan alokasi sumberdaya dengan misi organisasi biasanya tidak tersedia. Padahal budget, sumberdana dan seharusnya bersifat publik, jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. OMS Indonesia mengalami defisit informasi dalam hubungannya dengan transparansi keuangan. Korupsi juga terdapat di kalangan OMS, walaupun diyakini tidaklah sebesar dan seluas yang terjadi pada birokrasi pemerintahan.

10. OMS Indonesia aktif dan sukses dalam mempromosikan demokrasi, HAM dan memberdayakan warga negara

OMS Indonesia mempunyai peran aktif dan berhasil dalam mempengaruhi kebijakan publik dalam bidang pengembangan demokrasi dan perlindungan HAM serta memberdayakan warganegara. Di pihak lain meskipun OMS aktif namun relatif belum begitu berhasil dalam mempengaruhi kebijakan publik dalam bidang penganggaran, membuat sektor swasta lebih akuntabel, menciptakan lapangan kerja serta memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok marginal.

Temuan-temuan di atas menyimpulkan bahwa, bagaimana pun juga, masyarakat sipil Indonesia mempunyai beberapa kekuatan seperti semangat filantropi, aktif berorganisasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar sesama OMS, menikmati berbagai kebebasan dan hak-hak politik, relatif otonom terhadap negara serta berhasil dalam mempromosikan demokrasi, HAM dan memperkuat rakyat (warganegara). Di pihak lain tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil pada dirinya juga cukup besar. Studi ini menemukan bahwa sumberdaya OMS masih sangat terbatas, akuntabilitas dan transparasi OMS masih sangat lemah. OMS juga tidak terbebas dari korupsi, hubungan dengan negara dan terutama dengan sektor swasta belum positif, serta kepercayaan terhadap LSM dan serikat buruh yang masih rendah.

Menurut hemat penulis ketiga dimensi yang lemah, lingkungan, struktur dan dampak, sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Keadaan ekonomi Indonesia yang masih sulit dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tercermin pada kurangnya sumber daya yang dimiliki masyarakat sipil. Ketiadaan sumberdaya menyebabkan keberadaan masyarakat sipil tidak terlalu berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan kaum marginal lainnya.

Cukup menarik pula untuk mengomentari dimensi nilai yang paling tinggi dihargai oleh NAG. Terkesan bahwa kita sebagai pemangku kepentingan mempunyai kecenderungan menilai lebih tinggi nilai-nilai yang dianut, dipraktekkan dan diperjuangkan masyarakat sipil. Ini dilandasi oleh gagasan bahwa masyarakat sipil sebagai civilized society yang ditujukan untuk mencapai kebaikan bersama (public good) yang secara otomatis mengandung nilai-nilai kewargaan yang positif. Akan tetapi, nilai-nilai masyarakat sipil yang â€œkuatâ€� jika tidak didukung oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan, termasuk pemerintah; maka juga tidak banyak ruang bagi masyarakat sipil untuk mempengaruhi struktur masyarakat. Sudah sejak lama masyarakat sipil khususnya organisasi non-pemerintah dibangun dengan bantuan dari luar negeri sehingga dapat terjadi bahwa nilai-nilai maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan basis domestiknya seperti rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu mungkin dapat difahami mengapa masyarakat sipil khususnya Ornop yang dikenal sebagai pelopor pembaharuan dan demokrasi justeru banyak dikecam sebagai alat kepentingan asing. Perbedaan nilai-nilai dan juga fenomena Ornop dan Serikat buruh yang mempunyai karakteristik perkotaan menyebabkan tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mereka rendah.

Oleh karena itu perbaikan pada dimensi lingkungan, struktur dan dampak merupakan kunci bagi perkembangan masa depan masyarakat sipil. Perhatian perlu diberikan pada upaya menggalang sumberdaya domestik seperti dari anggota, publik, pemerintah dan swasta untuk memperkuat sumberdaya dan kapasitas masyarakat sipil. Upaya memberantas korupsi, penegakan hukum serta reformasi birokrasi negara perlu terus digalakkan agar negara lebih efektif dan birokrasi benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kepercayaan publik kepada masyarakat sipil khususnya LSM dan serikat buruh perlu terus ditingkatkan. Ini akan terjadi apabila masyarakat sipil Indonesia lebih mampu menjangkau kepentingan kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan termasuk kaum buruh serta mampu memberikan sumbangan yang efektif dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok warganegara. Juga OMS perlu meningkatkan pemantauannya terhadap perilaku perusahaan swasta agar lebih akuntabel dan transparan dalam kegiatannya serta benar-benar menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Meskipun sejak reformasi dianggap sebagai â€œera kebangkitan masyarakat sipil di Indonesiaâ€�, kelihatannya masih jauh perjalanan untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Dan OMS Indonesia perlu merumuskan agenda dan strategi bersama untuk mencapainya. Semoga!!!

Oleh: Rustam Ibrahim

INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH: MEMPERTANYAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

2008-10-18T07:01:00.000-07:00

Cerita sukses dan keberhasilan beberapa pemerintahan daerah paska diberlakukannya otonomi daerah telah membuktikan bahwa desentralisasi memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Kabupaten Jembrana, misalkan, sebuah kabupaten yang dahulu tidak terkenal dan bahkan tergolong miskin di provinsi Bali, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun telah menjelma menjadi kabupaten percontohan bagi penyelenggara pemerintahan daerah belakangan ini dengan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat drastis dan signifikan. Kegigihan dan ketekunan Bupati Jembrana yang melakukan berbagai gebrakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas yaitu pendidikan gratis, asuransi kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, membuktikan hasilnya pada dukungan nyata masyarakat dalam Pilkada tahun 2006 kepada Bupati Winasa untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Bupati Untung melakukan reformasi pada struktur birokrasi pemerintahan agar memudahkan penyelenggaraan pelayanan yang terpadu. Tujuannya sangat jelas, mudahnya pelayanan memiliki implikasi bagi kepercayaan kepada pemerintah. Peningkatan pendapatan daerah pun secara perlahan meningkat seiring dengan kepercayaan masyarakat dan investasi terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam hal politik, kepercayaan tersebut diwujudkan dengan terpilihnya kembali Bupati Untung dalam Pilkada tahun 2006.

Dua daerah yang terkenal dengan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut memiliki karakter yang juga hampir sama yaitu memiliki kepemimpinan pemerintahan yang kuat disertai political will dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas. Hal ini ditandai dengan komitmen yang luar biasa dari pemimpin daerah tersebut sedari awal dengan melakukan reformasi dan restrukturisasi birokrasi untuk menunjang berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Namun demikian, kedua daerah tersebut masih menyisakan persoalan dalam hal tiadanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Sebagian besar program dan kegiatan pembangunan daerah berasal dari inisiatif pemerintah, baik dari kepala daerah ataupun jajarannya. Pembangunan model top down yang dikembangkan oleh kedua daerah tersebut memang terbukti efektif dikarenakan figur kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Persoalannya kemudian, seberapa besar dan luas masyarakat dilibatkan dalam setiap pembangunan yang ada di daerah tersebut? Dan seberapa besar pula pemerintah daerah memahami seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat di masing-masing daerah? Artinya bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pembangunan masih perlu dieksplorasi lebih lanjut kenyataan di kedua daerah ini.

Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan

Demokrasi perwakilan yang menekankan pentingnya perwakilan dari berbagai unsur masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan tengah dikritik. Keinginan masyarakat untuk terlibat dan tahu secara rinci mengenai proses pembuatan kebijakan tidak menjadi menarik manakala hal ini dinafikkan oleh para anggota legislatif dan pihak eksekutif bahwa yang mempunyai kewenangan atas proses pemutusan kebijakan adalah mereka atas dasar mandat dari rakyat. Akibatnya yang terjadi adalah masyarakat menjadi penonton di pinggir arena pembuatan kebijakan, dan hanya berperan baik sebagai penerima manfaat dan juga yang dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan.[1]

Ide dalam perluasan partisipasi berasal dari Juergen Habermas yang memberi inspirasi bahwa perlu adanya ruang publik yang otonom di luar dari domain negara sebagai prasyarat pelibatan aktivitas masyarakat yang tidak semudahnya mendapat legitimasi terhadap sistem politik.[2] Ruang publik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana debat opini, bersuara dan menyeleraskan posisi yang sama dengan argumentasi yang rasional. Habermas sebenarnya berkeingan agar setiap individu menjadi aktor yang penting dan berarti dalam komunitas politik.

Penekanan Habermas sebenarnya adalah tersedianya ruang publik yang ada dan terjamin di dalam konstitusi. Karena negara sebagai aktor dan institusi politik punya kewenangan yang luar biasa dalam mengarahkan maksud dan tujuan pembangunan, dengan atau tanpa keterlibatan masyarakat. Padahal objek dan penerima manfaatnya adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hal tersebut, masyarakat sudah waktunya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dengan memanfaatkan ruang publik yang disampaikan oleh Habermas tadi. Pada masa lampau, untuk mengatasi adanya kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai tindakan politik dalam rangka memperkuat partisipasi dimana kelompok marjinal diberi kesempatan dan ruang untuk menyuarakan aspirasinya. Di samping itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk menjadi lebih responsif, akuntabel dan transparan terhadap berbagai tuntutan dari masyarakat. Pertanyaannya kemudian, dimana kelompok marjinal dan kelompok miskin bisa memperoleh ruang dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah serta dimana pemerintahan yang berubah dapat mempertanggung jawabkan akuntabilitasnya?[

Dalam beberapa tahun belakangan, konsep partisipasi politik telah berkonvergen dengan memperhatikan aspek pelibatan warga dalam formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi politik yang dimaksud menjadi lebih dalam sebagai upaya warga dalam mempengaruhi pemerintah dan meminta komitmen terhadap akuntabilitasnya.[4] Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tadinya hanyalah sebuah mekanisme konsultatif. Namun belakangan menguatnya kebutuhan dan perspektif dalam pelayanan seperti apa dan kebijakan yang semestinya harus ada, meyakinkan bahwa perlu ada peningkatan dan pendalaman partisipasi yang nantinya akan menjadi kontrol terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan. Partisipasi warga dengan demikian dapat didefenisikan sebagai perluasan agenda masyarakat, di mana masyarakat dapat memobilisasi dan merumuskan tuntutannya.[

Dalam banyak negara, upaya pelibatan kelompok marjinal dan kelompok miskin sudah terlihat. Hanya saja hal ini meyakinkan kita bersama bahwasanya mekanisme perwakilan tidaklah efektif dapat memberi pengaruh terhadap kebutuhan dan keinginan kelompok minoritas. Penekanannya kemudian masyarakat memiliki hak atas pembangunan tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat. Hak akan menjadi kenyataan bila warga negara dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terutama menyangkut hidupnya. Laporan UNDP terlihat jelas bahwa pemilu tidak lagi cukup untuk pemenuhan hak dari warga negara. Cara baru yang mesti ditempuh adalah bagaimana menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dicabut/dilanggar dan untuk memastikan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.[6] Disini terlihat bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak-hak dari warga negara, termasuk di dalamnya turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Refleksi

Berangkat dari konteks teori serta konsep partisipasi yang tengah berkembang belakangan, maka patut dipertimbangkan untuk mendalami lagi apakah berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai penerima layanan. Argumennya bila dikaitkan dengan cerita sukses pemerintahan daerah seperti Jembrana dan Sragen akan menjadi lebih bermakna bagi pemerintah dan juga masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan. Pemerintah daerah tahu dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat pun sadar bagaimana memanfaatkan ruang untuk mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhannya kepada pemerintah daerah. Hal ini yang semestinya harus dikembangkan bagi daerah agar terciptanya keadilan bagi semua.

Oleh: Aditya Perdana (Peneliti Pusat Kajian FISIP UI)

sumber: www.yappika.or.id

Memenangkan Perda Partisipasi Perempuan

2008-10-18T06:59:00.000-07:00

Mutmainah Korona atau biasa dipanggil Neng, setengah tidak percaya ketika dia menerima anugerah Saparina Sadli. Badannya gemetar ketika panitia meminta dia memberikan sambutan pada malam penghargaan atas pencapaian perempuan Indonesia, Jumat 24 Agustus 2007. Neng terpilih atas komitmennya terhadap perjuangan keadilan, pemberdayaan dan perbaikan kondisi perempuan.

Ibu tiga anak anggota Federasi Kontras Sulawesi, Solidaritas Perempuan, dan Anggota Perkumpulan Evergreen Indonesia ini berhasil mengolkan Perda No. 12/2006 tentang Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan Desa Lembaga kemasyarakatan Desa dan Proses pembangunan desa Kabupaten Donggala. Keberhasilan yang lain adalah digolkan Peranturan Bupati tentang alokasi anggaran kesehatan yang responsif gender untuk Kabupaten Donggala dan mendesak dibuatknya MOU dengan Pemda Kota Palu tentang penerapan anggaran yang responsif gender dan pro rakyat miskin. Neng juga dinilai sebagai perempuan yang secara konsisten mengadvokasi anggaran berbasis gender dan realokasi APBD pro perempuan.

Berawal sebagai Korban

Keterlibatan Neng di LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demorkasi) tahun 2000 membuka kesadaranya akan realitas struktur masyarakat yang selama ini telah dirasakanya tidak berpihak pada perempuan. Dari keterlibatannya di gerakan demokrasi, Neng melihat ada keterkaitan antara struktur penindasan yang terjadi didalam masyarakat dengan proses marginalissi terhadap perempuan. Dia sadar bahwa selama ini perempuan selalu didiskriditkan, tidak hanya dalam kultur namun juga hegemoni kekuasaan negara. Dengan berorganisasi, Neng sadar bahwa perubahan akan dapat dicapai tidak dengan diam tapi dengan bangkit dan berjuang melawan penindasan.

â€œMeskipun LMND organisasi mahasiswa, tapi dia tidak melulu membicarakan persoalan mahasiswa, tapi persoalan rakyat pada umumnya termasuk perempuanâ€ kata Mutmainah yang dalam perjalanannya kemudian ditempatkan di Divisi Perempuan LMND.

Selain aktif di LMND, Neng juga bekerja di salahsatu Ornop lingkungan di Palu. Kegeramanannya atas perlakukan yang diskriminatif mengalami puncaknya ketika dia dinonaktifkan oleh Ornop tempat dia bekerja, ketika dia ingin menikah. Pengalaman ini juga seperti mengingatkan pada kisah pahitnya dimasa lalu ketika lolos dari perkosaan yang dilakukan oleh orang yang masih punya relasi keluarga dengan dirinya. â€œSaya pernah hampir menjadi korban pemerkosaan, dan penonaktifan saya ketika ingin menikah oleh organisasi yang selama ini saya hormati sebagai pejuanhg keadilan menyadarkan saya bahwa dimanapaun berada perempuan masih terpinggirkanâ€, ungkapnya dengan galau.

Pengalaman pribadi Neng tersebut ditambah dengan kenyataan sosial yang kurang memihak perempuan, membuatnya semakin gigih untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Keinginan kuatnya untuk merubah strutur masyarakat yang senantiasa meminggirkan perempuan menemui jalan ketika dia terlibat di acara KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan SP2I (Solidaritas Perjuangan Perempuan Indonesia) yang memberikan pendidikan politik perempuan. Hingga akhirnya dia mendirikan sendiri lembaga perempuan yang diberi nama KPPA (Komunitas Peduli Perempuan dan Anak).

Mengusung Perda Keterwakilan Perempuan

Gagasan KPPA mendorong lahirnya Perda keterwakilan dan pertisipasi perempuan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD) yang diprakarsai oleh Yappika. Setidaknya, program dimaksud telah memungkinkan adanya dana hibah yang diperlukan. Betul bahwa semula inisiatif ini hanyalah sebatas mengoganisir komunitas, dalam hal ini kelompok perempuan, agar mereka dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di desa. Target utama ketika itu adalah adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengakomodasi keterlibatan perempuan dalam berbagai kelembagaaan desa.

Sasaran pertama agar keinginan itu terwujud adalah dengan menumbuhkan kesadaran perempuan dan aparat desa akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa. Ternyata upaya itu positif. Pada tahap berikutnya tumbuh keinginan kaum perempuan desa untuk melakukan kontrol atas berbagai kebijakan yang ada di desa. Lalu munculah keinginan bukan hanya keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa, tapi juga berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan harus diluaskan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya, jelas Mutmainah Korona, yang harus menempuh jarak 200 km dari Palu menuju Donggala untuk berdiskusi dengan kaum perempuan Kulawi. Jarak yang jauh, hujan panas dan berlikungan jalan menuju Donggala tidak menyurutkan perempuan kurus kecil ini untuk memberikan kesadaran pada kaum perempuan Donggala untuk menuntut hak-hak mereka dan terlibat secara aktif dalam politik dan melakukan lobby serta bernegosiasi dengan Pemda dan DPRD Kabupaten Donggala.

Dalam perkembangannya kemudian proyek TPLD Yappika ini mengalami metamorfosa yang luar biasa bagi kelembagaan KPPA. Dari melakukan pengorganisiran masyarakat berubah menjadi pengusulan sebuah Perda. Berhubungan dengan pihak-pihak pengambil kebijakan yang selama ini tidak pernah dilakukan pun menjadi strategi perjuangan mereka. Kesadaran pemanfaatan ruang politik yang ada di eksekutif maupun legislatif mulai terbuka, karena di sana-lah berbagai kebijakan dibuat. Mau tidak mau mereka harus memasuki ruang politik dan mempengaruhi proses politik yang ada, agar kebijakan yang muncul sesuai dengan kehendak masyarakat.

Dengan dana proyek TPLD Yappika inilah KPPA kemudian mempelopori sebuah gagasan untuk mendorong perempuan terlibat dalam pembangunan. KPPA telah mengeser peran-peran perempuan yang hanya terlibat di dalam urusan domestik, bergeser ke urusan yang lebih politis, dengan duduk dalam lembaga-lembaga desa dan terlibat dalam proses pembangunan di desanya.

Kehadiran Perda pro perempuan di Donggala seperti angin segar ditengah maraknya perda yang mendiskriditkan perempuan diberbagai daerah. Perda yang pro perempuan di Donggala memberikan ruang partisipasi bagi perempuan untuk terlibat dalam lembaga pemerintahan desa dan pembangunan daerah. Keberhasilan memenangkan Perda Keterwakilan dan Partisipasi Partisipasi Perempuan di Kabupaten Donggala tentu saja sebuah kemenangan demokratis yang penting di tengah maraknya Perda yang
antiperempuan di beberapa daerah lain.

Nengpun sadar bahwa dengan disahkannya perda bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Masih banyak tantangan yang menghadang di depan. "Saat ini saya juga sedang terlibat dalam merancang substansi inti Perda untuk pemenuhan hak anak Sulawesi Tengah yang sedang digodong di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah," ujar Neng yang baru-baru ini juga disibukan menyusun naskah akademik Perda anti perdanganan perempuan dan anak Sulawesi Tengah. Naskah akademik ini sudah diterima di DPRD dan dijadwalkan dimasukkan dalam pembahasan triwulan berikutnya.

Untuk mempersiapkan perempuan merebut ruang politik, Neng dan kawan-kawannya di KPPA membuat Sikolah Mombine (Sekolah perempuan) yang merupakan laboratorium pendidikan politik untuk perempuan. Disinilah dibuatkan kurikulum pendidikan khusus untuk perempuan demi menyiapkan kader perempuan desa sektoral yang termajinalkan untuk dapat bersuara. Selain itu untuk mempersiapkan kader aktivis perempuan, KPPA juga membuatBanua Nu Ngana (Rumah Anak) sebagai media pendidikan anak alternatif dan pengembangan kurikulum pendidikan gender, humanisme, pluralisme dan perdamaian di usia dini. â€œHarapan saya, anak-anak bisa belajar di Banua Nu Ngana tentang banyak hal dan ini akan menjadi vokal point bagi anak-anak lain dan anak-anak ini dapat menjadi penerus perjuangan feminis dan kesetaraan gender di mana datangâ€,ujar Neng dengan nada optimis. **NH

sumber: www.yappika.or.id

Inspirasi dari Sragen: Pelayanan Publik untuk Masyarakat (Bagian 2)

2008-10-18T06:57:00.000-07:00

Setidaknya terdapat 29 inovasi program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sragen. Gambaran umum inovasi program ini jika dikelompokkan berdasarkan lokus, fokus, obyektif/sasaran, dan metode adalahada 14 program inovasi yang diselenggarakan di luar institusi pemerintah kabupaten, dan 15 di dalam institusi pemerintah kabupaten; 10 program inovasi yang fokus pada peningkatan kapasitas aparat pemerintah kabupaten, 3 program fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah kabupaten, 11 program fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sisanya sebanyak 5 program fokus pada perbaikan proses pelayanan yang lebih baik; 15 program dijalankan untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi/aparat pemerintah kabupaten, dan 14 program untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat; serta 15 program dilaksanakan dengan metode pelibatan masyarakat, sedangkan 14 program lainnya dilaksanakan secara dominan mengandalkan aparat pemerintah kabupaten sendiri.

Dari keseluruhan program inovasi tersebut, Pemkab Sragen menetapkan tiga kelompok agenda besar inovasinya. Pertama, reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek-aspek internal kelembagaan pemerintah daerah. Kedua,re-engineering pelayanan publik dengan penataan pelayanan prima dalam fasilitasi dan pemberian dukungan terhadap upaya masyarakat membangun dirinya sendiri. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan PNS dengan paket-paket program yang mendorong masyarakat dan PNS menjadi maju dengan kapasitas yang mereka miliki.

Tiga program inovasi unggulan di Kabupaten Sragen

Program inovasi unggulan ini adalah mempermudah perijinan, melatih ketrampilan masyarakat, dan membantu permodalan. Ciri utama tiga program inovasi unggulan ini adalah ketiganya merupakan upaya-upaya pemkab untuk memajukan perekonomian dengan berwirausaha. Hanya tiga program ini sajalah yang selanjutnya diukur level inovasinya dengan menggunakan indikator-indikator best-practices.

Program inovasi unggulan pertama, mempermudah perijinan. Hal ini dilatarbelakangi pengalaman pahit masyarakat dan dunia usaha di Indonesia saat harus berhadapan dengan birokrasi dalam hal pengurusan perizinan dan nonperizinan lainnya, terlebih ketika kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Oleh karena itu, pemkab mendirikan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) melalui perda no. 15/2003 yang sebenarnya merupakan pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang telah didirikan sebelumnya. Kepala KPT diberi sebagian pelimpahan wewenang di bidang perijinan oleh Bupati, sehingga dia dapat menandatangani secara langsung sejumlah perijinan dan nonperijinan. Ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Saat ini status KPT ini telah ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT).

Ada perbedaan pemangkasan jalur birokrasi untuk pelayanan perijinan dan nonperijinan. Pelayanan perijinan warga hanya melalui satu pintu. Pengurusan lanjutan ke dinas atau instansi terkait akan diurus oleh BPT. Sementara untuk pelayanan nonperijinan masih satu atap, yang menyisakan pelibatan dinas atau instansi terkait dalam interaksi dengan warga dengan tambahan peran intermediasi oleh BPT.

Dalam pelaksanaan program BPT membuka prosedur dan biaya secara terbuka kepada warga dengan cara memasang leaflet atau brosur dan membuat proses penyerahan biaya pelayanan dapat dilihat oleh warga. Ini merupakan upaya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program. Upaya lainnya adalah sosialisasi paradigma dan mekanisme pelayanan publik yang baru, menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat pengguna jasa, dan melaksanakan survey kepuasan pelanggan.

Program inovasi unggulan kedua, melatih ketrampilan masyarakat. Program ini didorong oleh cukup tingginya angka pengangguran (31,5%), yang mayoritas berpendidikan SD dan SMP. Berdasarkan tingkat pendidikan penganggur ini jelas sulit bagi mereka bersaing di dunia kerja jika hanya mengandalkan modal kemampuan akademik dan minimnya ketrampilan. Sebagai upaya mendorong warga berwirausaha, pemkab membuka Badan Diklat bagi masyarakat umum. Ini berbeda dengan Badan Diklat daerah lain yang hanya menyediakan pelatihan bagi PNS. Badan Diklat Pemkab Sragen melatih pesertanya untuk terampil dan siap membuka usahanya sendiri atau siap bersaing dengan pencari kerja lain di sektor informal.

Pelibatan masyarakat dalam program inovasi ini cukup signifikan karena pelatihan yang disediakan oleh Badan Diklat akan berdasarkan permintaan dari masyarakat. Mekanisme pengajuannya melalui musrenbang. Dalam musrenbang ini dibuat skala prioritas atas permintaan masyarakat dengan melihat potensi desa yang bersangkutan. Namun jika tidak ada permintaan dari masyarakat, Badan Diklat yang proaktif melihat potensi desa dan menyelenggarakan pelatihan sesuai areanya.

Program inovasi unggulan ketiga, membantu permodalan. Program ini bertujuan untuk membantu kebutuhan permodalan masyarakat. Program ini digulirkan melalui recovery fund yang dianggarkan dalam APBD. Sifat permodalan ini bergulir sehingga diarahkan untuk hal-hal produktif dalam bentuk bantuan modal kerja/usaha bagi kelompok-kelompok masyarakat. Nantinya recovery fund ini akan kembali ke APBD dalam bentuk PAD.

Koordinasi dan operasi recovery fund ini berada di bawah kendali satuan kerja pemkab, yaitu satker yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pasar, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Satu contoh keberhasilan program ini adalah bantuan bagi masyarakat dalam bentuk Lembaga Penguatan Ekonomi Kecamatan (LPEK) di bawah koordinasi Dinas Perindagkop dan UKM bekerja sama dengan Dinas Pasar. Keberadaan LPEK ini melepaskan para pedagang pasar dari ketergantungan pada rentenir yang memberikan bantuan modal dengan bunga yang sangat tinggi. Program yang juga disalurkan melalui Lembaga Keuangan Desa membuat pelaksanaan program ini tidak sektoral tetapi menyentuh multisektor.

Serupa dengan program unggulan melatih ketrampilan, keterlibatan masyarakat dalam program ini juga cukup signifikan. Masyarakat dilibatkan dalam menyusun rencana --dalam bentuk proposal miniâ€”kebutuhan mereka. Model perguliran yang tanggung-renteng ini sesungguhnya membutuhkan soliditas tinggi dari masyarakat penerimanya, sehingga diperlukan mekanisme saling jaga di antara anggota kelompok.

Bagaimana level inovasi dan kinerja ketiga program inovasi unggulan?

Level inovasi diukur menggunakan indikator-indikator best-practices dari UN Habitat yang telah dimodifikasi. Indikator-indikator tersebut adalah dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, kemungkinan untuk ditransfer, konteks lokal, dan kesetaraan masyarakat. Sedangkan indikator untuk mengukur level kinerja adalah input, proses, output, dan dampak.

Berdasarkan persepsi masyarakat level inovasi program kemudahan perijinan, pelatihan kerja, dan dana bergulir masing-masing mencapai 73%, 82%, dan 70,3%. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat, khususnya pengguna jasa BPT; peserta pelatihan kerja; dan debitur, merasakan bahwa program ini menghasilkan dampak positif, adanya jalinan kemitraan yang memadai, terjaminnya keberlanjutan program, ditopang dengan kepemimpinan yang bisa diandalkan, pemberdayaan masyarakat yang cukup baik, cukup sesuai dengan konteks daerah dan dapat diterapkan di daerah atau program lain, serta tingkat kesetaraan yang cukup. Meskipun untuk program kemudahan perijinan masih memerlukan tinjauan lebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilannya di masa depan dan untuk program dana bergulir masih memerlukan peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan perbaikan dalam pengaturan keuangan.

Level kinerja program dana bergulir, pelatihan kerja, dan dana bergulir secara umum masing-masing mencapai tingkat 87,1%, 89,6%, dan 76,2%. Ini menunjukkan Pemkab Sragen telah mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya, landasan infrastruktur, serta prasyarat lainnya dalam proses penyelenggaraan program kemudahan perijinan, pelatihan kerja, dan dana bergulir hingga masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lain merasakan manfaatnya. Khusus program dana bergulir menghasilkan manfaat yang tidak bisa dianggap kecil terhadap upaya peningkatan taraf perekonomian masyarakat Kabupaten Sragen.

Potensi replikasi ke daerah lain

Setelah membaca seluruh pencapaian-pencapaian utama Kabupaten Sragen ini, pertanyaan selanjutnya adalah apa prasyarat yang harus dipenuhi oleh daerah yang ingin mereplikasinya. Ada beberapa pertimbangan penting dalam upaya replikasi: pertama, political will Kepala Daerah. Bukan hanya komitmen Bupati yang dibutuhkan tetapi juga dukungan dan motivasi aparat birokrasi dalam membangun kesamaan visi, misi, dan tujuan. Kedua, kemampuan Kepala Daerah dan aparat untuk melibatkan organisasi lokal seperti lembaga dan tokoh masyarakat, serta LSM dalam penyusunan prioritas untuk pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Ketiga, pembelajaran dari Sragen, yaitu program efisiensi pembangunan di semua sektor serta upaya mengubah paradigma dan budaya birokrasi. Keempat, pemilihan prioritas program. Keberhasilan program-program inovasi ditentukan juga oleh keberpihakannya pada kebutuhan masyarakat.

* Diringkas dari buku Reformasi dan Inovasi Birokrasi Studi di Kabupaten Sragen
sumber: www.yappika.or.id

BLT yang Tidak Melayani

2008-10-18T06:56:00.000-07:00

Program bantuan langsung tunai (BLT) plus sebagai kompensasi pengalihan subsidi BBM menjadi dialektika menarik selain kebijakan pencabutan subsidi itu sendiri. Suara penolakan disuarakan baik oleh pengamat kebijakan, praktisi politik, hingga kepala-kepala daerah yang berkeberatan program ini dijalankan karena kekhawatiran potensi konflik yang timbul.

Meringankan Masyarakat Miskin

Berkaca dari pelaksanaan program serupa pada 2005 yang menimbulkan friksi di daerah hingga jatuh korban akibat kekisruhan pembagian dana BLT, membuat beberapa kepala daerah berani menyuarakan penolakannya. Terlepas dari asas kepatutan penolakan kepala daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam kacamata ketatanegaraan Indonesia, namun mengingat gejolak yang timbul pada 2005 silam penolakan itu menjadi sisi menarik untuk disimak lebih mendalam.

Kepastian pemerintah untuk menaikkan BBM sebesar 28,7% tentu ikut mengatrol jumlah masyarakat miskin. Maka tidak heran alokasi penghematan APBN dari pencabutan subsidi BBM sebesar Rp.35,5 trilyun, seperti yang diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, akan digunakan sebesar Rp18,15 triliun untuk membiayai program BLT, raskin, dan ketahanan pangan. Sedangkan Rp15,2 triliun sebagai dana cadangan risiko fiskal dan menurunkan defisit, serta Rp1 triliun guna menambah dana jaminan pada kredit usaha rakyat (KUR) sebagai kompensasi meringankan beban masyarakat miskin.

Rp.18,5 triliun anggaran untuk program BLT plus tersebut akan dialokasikan kepada 19,1 juta KK atau tak kurang dari 80 juta jiwa yang dikategorikan masyarakat miskin Indonesia. Besarnya rentang masyarakat yang harus dijangkau oleh program ini serta besarnya anggaran yang dialokasikan membuat program ini rentan terhadap kesalahan-kesalahan elementer. Mulai dari penentuan kriteria masyarakat miskin, pencacahan dan pendataan, pembagian kartu, hingga pendistribusian dana BLT adalah ruang-ruang di mana program BLT pada 2005 silam menjadi titik lemah. Hal ini semakin diperparah dengan ketidakjelasan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Jika kebijakan BLT plus ini dipandang sebagai program kompensasi pengalihan subsidi BBM yang bertujuan meringankan beban masyarakat miskin, maka seyogyanya pemerintah perlu mempersiapkan sebuah mekanisme penyaluran yang sistematis, transparan, dan ramah pengguna (user-friendly).

BLT yang Tak Efektif

Sementara belajar dari pelaksanaan program BLT 2005, permasalahan justru timbul dari sistem penyaluran BLT yang semwrawut. Hal ini sebagai akibat pengelolaan informasi data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak terpadu dan tidak transparan, pelaksanaan pelayanan pencairan dana BLT yang tidak memiliki acuan dasar standar pelayanan, tidak adanya mekanisme integral pusat-daerah untuk menerima pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan, serta tidak adanya mekanisme pengawasan baik yang dilakukan internal aparat maupun eksternal oleh lembaga independen.

Penyimpangan penyaluran itu sebenarnya telah jauh-jauh hari diutarakan oleh banyak pihak. Selain karena keterburu-buruan pemerintah dalam menyalurkan BLT tanpa mempersiapkan mekanisme penyaluran yang rinci, konsep BLT yang berupa unconditional cash transfer (UCT) membuat banyak masyarakat berlomba-lomba ”memiskinkan” dirinya sendiri. Dengan UCT, masyarakat yang menerima BLT tidak memiliki kewajiban dan pedoman akan digunakan sebagai apa BLT yang diterima, apakah akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, atau hanya sebagai pleasure semata. Maka tak heran banyak masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menerima menjadi tergiur untuk memperoleh BLT.

Penyalahgunaan BLT 2005 silam terbukti berdasarkan survei dari BAPPENAS pada Maret 2006 mengenai efektifitas pelaksanaan program BLT. Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) menunjukkan, pada pembayaran BLT Oktober-Desember 2005, sekitar 5,83% RTM tidak menerima BLT secara utuh. Sedangkan pada pembayaran Januari-Maret 2006 10,38% RTM tidak menerima.

Titik-titik kebocoran BLT 2005 pun terjadi pada saat penyaluran, antara lain adanya uang untuk keamanan, honor petugas desa, transportasi, serta biaya administrasi. Sedangkan pihak-pihak yang melakukan pemungutan antara lain, aparat dusun/RT/RW (42,6%, 61%), aparat desa (17,8%, 29%), aparat kecamatan (1,2%, 0%), dan aparat BPS (0,8%, 3%).

Urgensi UU Pelayanan Publik

Kekisruhan pembagian BLT sebenarnya tidak perlu terjadi andai saja pemerintah telah memiliki sebuah undang-undang payung aspek pelaksanaan pelayanan publik. Sampai saat ini, aparat pemerintah serta sektor swasta yang menguasai sektor hajat hidup orang banyak tidak memiliki sebuah standar pelayanan minimal (SPM) yang baku. Masyarakat pun selalu menjadi pihak yang dirugikan karena pihak-pihak yang menguasai sektor publik tidak menjalankan pelayanannya dengan baik dan profesional. Kasus penyaluran BLT yang semwrawut, menyimpang dari sasaran, dan kisruh adalah sebuah contoh kasus betapa sebuah peraturan payung mengenai standar pelayanan bagi masyarakat sangat urgen diperlukan.

RUU Pelayanan Publik yang hingga kini sedang dibahas pada tingkat PANJA Komisi II DPR-RI memberikan ruang penyelesaian cukup signifikan atas kekisruhan yang terjadi pada kasus BLT, dan pada kasus-kasus lainnya yang bersinggungan dengan pelayanan publik. Dengan RUU Pelayanan Publik ini persoalan dasar pelayanan masyarakat dapat diatur pada sebuah mekanisme yang jelas, baku, sistematis sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara paripurna, melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan serta membuat konsensus dengan pihak penyelenggara pelayanan publik atas bentuk pelayanan yang diinginkan.

Tanpa adanya UU payung aspek pelaksanaan pelayanan publik, apapun program kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat hanya akan menjadi program ”macan kertas” semata. Kuat di konsep, namun lemah dan tidak efektif dalam pelaksanannya.

Oleh: Arif Rahmadi (relawan Yappika untuk Pemantauan Proses Pembahasan RUU Pelayanan Publik)

sumber: www.yappika.or.id

Merajut Jaringan Membidik Rancangan Kebijakan

2008-10-18T06:54:00.000-07:00

Layaknya sebuah proses politik, pembahasan sebuah rancangan undang-undang di DPR juga selalu mengalami dinamika. Proses yang dilalui tidak serta merta mengikuti alur legislasi yang tertuang dalam aturan penyusunan perundang-undangan, termasuk Tata Tertib (Tatib) DPR RI. Kepentingan politik sarat mewarnai hampir di seluruh pembahasan rancangan undang-undang. Tidak ada kepastian kapan sebuah rancangan undang-undang disebut prioritas. Seperti halnya tidak ada jaminan kapan pastinya sebuah rancangan undang-undang dinyatakan harus selesai dibahas. Tarik menarik kepentingan politik yang kerap terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang telah membawa implikasi yang sangat besar terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan. Rakyat, adalah korban yang paling merasakan dampak buruk produk legislasi tersebut.

Keprihatinan atas kondisi tersebut, menjadi spirit bagi Yappika untuk berkecimpung dalam proses legislasi; melakukan pengawalan, memastikan bahwa hak publik untuk turut berpartisipasi diakomodir baik dalam proses maupun dalam substansi.

Inisiatif dari sekelompok anggota DPR RI untuk mengajukan pembahasan RUU Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TCP3) – selanjutnya menjadi RUU Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPP) – merupakan langkah awal yang dipandang strategis oleh Yappika untuk membenahi proses legislasi. Terutama menjadi peluang jaminan hukum bagi hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijkan.

Yappika mulai bergerak, mengawali pertemuan bersama sejumlah LSM yang concern pada isu kebijakan, melakukan diskusi-diskusi kajian terhadap RUU PPP. Jaringan pun terbentuk. Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) selanjutnya menjadi media gerakan sejumlh LSM yang dikomandani oleh Yappika untuk melakukan advokasi, mempengaruhi proses pembahasan dan substansi RUU PPP.

Advokasi RUU PPP berjalan sekitar 2,5 tahun. Sebagai sebuah jaringan, KKP tentu mengalami proses dinamika pasang surut. Sekalipun strategi bergerak di tiga lini yang mencakup; penguatan substansi, lobby dan penggalangan dukungan massa melalui kampanye sudah menjadi pilihan strategi yang dilakukan KKP, tidak berarti semua strategi berjalan dengan mulus. Kejenuhan, kesibukan dan beberapa hambatan lain kerap muncul, mendera anggota jaringan. Terutama karena, proses pembahasan RUU PPP di DPR RI memang tergolong berjalan lamban. Jika situasi seperti ini datang, maka Yappika sebagai sekretariat dan koordintor dituntut untuk mengambil inisiatif, membangkitkan semangat kerja tim kerja jaringan bahkan jika situasi sudah sangat mendesak, tidak jarang harus bergerak langsung , mengambil alih kerja-kerja lobby, kampanye juga mendalami sibstansi.

Dinamika yang sangat berbeda dirasakan oleh Yappika ketika pada akhir tahun 2005 diminta menjadi sekretariat Jaringan Demokrasi Aceh (JDA) untuk proses advokasi di Jakarta. Sebagai jaringan yang lahir dari kebutuhan untuk mengawal pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, maka wajar jika keangotaan JDA lebih banyak diisi oleh organisasi masyarakat sipil yang ada di Aceh dan di Jakarta yang memiliki concern terhadap Aceh. Proses politik sangat jelas mewarnai kelahiran dan pembahasan RUU PA. Kondisi ini sangat dirasakan juga oleh Yappika. Tekanan-tekanan politik dari kelompok-kelompok di luar JDA kadang muncul sebagai respon terhadap sikap JDA yang tidak jarang mempengaruhi proses-proses pembahasan RUU PA.

Jika pada peran sebelumnya, Yappika dituntut agar lebih kreatif dalam membangkitkan dinamika koalisi yang sering terganggu dengan pembahasan RUU yang berlarut-larut, sehingga tidak jarang justru Yappika mengambil peran di depan. Maka kondisi yang berbeda terjadi di dalam mengelola JDA, dimana Yappika justru dituntut untuk lebih matang, sabar dan lebih banyak mengambil peran-peran mediasi/memfasilitasi anggota JDA. Proses pembahasan RUU PA yang melaju terus tanpa jeda, membuat gerakan JDA menjadi sangat dinamis. Sikap anggota yang sering reaktif dan kadangkala frontal dalam menyikapi pembahasan RUU PA justru lebih banyak menempatkan Yappika sebagai pihak yang banyak bermain di belakang, memikirkan strategi-strategi baru dan menyediakan panggung bagi anggota jaringan sesuai peran dan kapasitasnya.

Kompetensi Yappika dalam mengelola jaringan telah menumbuhkan kepercayaan sejumlah LSM yang concern pada isu kebijakan untuk memberikan tanggung jawab pengelolaan kerja-kerja advokasi yang menjadi kepentingan bersama. Komptensi itu juga yang kembali meyakinkan sejumlah LSM untuk mempercayakan advokasi RUU pelayanan Publik (PP) kepada Yappika pada awal tahun 2006, dibawah bendera Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3). Pada saat itu Yappika msih menjadi sekretariat untuk JDA.

Masih dengan strategi bergerak di tiga lini; penguatan substansi, kampanye dan lobby, dalam mengkoordinir advokasi RUU PP, Yappika mencoba untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif baru, mempelajari strategi-strategi mana yang efektif untuk dilakukan dan strategi mana yang dianggap tidak lagi relevan.

Mengembangkan Trik, Menuai Kemenangan

Bagi sebahagian pihak, kerja-kerja advokasi mungkin saja dianggap tidak menarik. Terlalu menghabiskan energi untuk mempengaruhi kebijakan ditengah proses politik yang tidak pasti. Apalagi harus berhadapan dengan politisi yang suaranya sangat mengikuti keputusan partainya. Tapi bagi pegiat advokasi kebijakan, melihatnya bisa sangat berbeda. Di situlah letak perjuangannya, bagaimana kita bisa bermain di tengah proses politik tersebut, mencoba untuk meraih kemenangan-kemenangan kecil, dengan terus belajar mengenali dengan baik siapa sesungguhnya pihak-pihak yang sedang ingin dipengaruhi tersebut.

Yappika dan jaringan advokasinya selalu mengawali proses lobby dengan melakukan pemetaan dan analisis stakeholder. Sangatlah tidak mungkin, kita bisa mengembangkan trik lobby tanpa kita kenal siapa dan bagaimana sesungguhnya orang-orang yang sedang kita hadapi. Tahapan ini yang selalu membantu tim lobby untuk lebih siap menghadapi anggota DPR yang akan dipengaruhi.

Pemetaan stakeholder tersebut juga yang kemudian menjadi dasar bagi tim kerja di dalam jaringan, khususnya tim lobby untuk membagi peran, siapa yang lebih tepat untuk melobby siapa. Komunikasi yang intensif, trik pendekatan yang tepat, ketelatenan dan tentu saja substansi yang memadailah yang selama ini terbukti menjadi cara yang sangat efektif untuk menumbuhkan kepercayaan anggota DPR RI kepada Yappika dan tim kerja jaringan advokasinya. Inilah pintu masuk yang sangat memudahkan bagi jaringan untuk selanjutnya mempengaruhi para politisi tersebut.

Banyak kalangan mengira bahwa pekerjaan lobby adalah pekerjaan yang sangat kaku, penuh tata krama dan menjemukan. Mungkin ya, jika kita belum terlalu mengenal siapa orang yang akan dipengaruhi. Tapi, pengalaman yang dijalani Yappika dan jaringan advokasinya membuktikan ternyata dengan komunikasi yang lebih santai, bersahabat, disertai dengan joke-joke yang menyegarkan (tentunya tetap dengan kesantunan) membuat pesan-pesan yang ingin kita sampaikan menjadi lebih mudah diterima. Tidak jarang bahkan membuat mereka tergelitik untuk berbagi rahasia-rahasia kecil yang terjadi di dalam proses pembahasan RUU yang sedang kita advokasikan.

Dalam beberapa kejadian, teknis lobby kadang menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang diluar perencanaan, trik-trik yang dilakukan justru muncul menyesuaikan aktivitas orang-orang yang ingin dipengaruhi; mengikuti ke toilet untuk membasuh tangan sambil berbincang-bincang, menemani berjalan sampai ke tempat parkir mobil sambil mendiskusikan substansi yang baru selesai dibahas atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu terpaksa bekerjasama dengan petugas/office boy yang menghantarakan minuman untuk menyerahkan dokumen-dokumen penting mengenai substansi yang diusulkan kepada anggota DPR yang berada dalam persidangan.

Dalam konteks berjaringan, Yappika mencob untuk menularkan pengalaman-pengalaman tersebut, sekaligus meyakinkan anggota jaringan bahwa pekerjaan lobby menuntut inisiatif dan kreatifitas yang jika kita lakukan dengan tepat bukan tidak mungkin, menghantarkan kita pada keberhasilan-keberhasilan kecil yang mewarnai proses advokasi yang dilakukan.

Pembelajaran yang Berharga

Empat kali menjadi supporting sistem bagi jaringan advokasi kebijakan, membuat Yappika banyak belajar dari pengalamannya sendiri. Belajar bagaimana melakukan advokasi kebijakan dan belajar bagaimana menjadi pengelola jaringan yang profesional. Dari proses belajar tersebut, sebenarnya Yappika bisa menentukan pilihan untuk melakukan sendiri advokasi kebijakan yang menjadi perhatiannya. Tetapi, bagi Yappika, berjaringan tidak sekedar dipandang sebagai alat/cara untuk mencapai tujuan advokasi. Berjaringan juga dipandang sebagai alat/cara untuk melakukan penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS), melahirkan kader-kader baru aktivis OMS dalam gerakan advokasi.

Dari seluruh pengalaman tersebut, pelajaran penting yang bisa ditarik sebagai pengelola jaringan; adalah bagaimana mengaktifkan anggota/tim kerja jaringan di tengah kebosanan/kejenuhan menghadapi pembahasan RUU yang berlarut-larut, tanpa harus mengambil peran tim kerja tersebut, meskipun sebagai koordinator dan sekretariat kita mampu melakukannya. Dalam hal ini, komunikasi intens, suasana pertemuan jaringan yang berbeda, pemberian apresiasi dan bahkan kadang shock therapy penting dilakukan pengelola jaringan untuk mendinamisir anggota jaringannya.

Oleh: Ajeng Kesuma Ningrum (Manajer Divisi Advokasi & Jaringan Yappika)

sumber: www.yappika.or.id

Pesona Diskriminasi dalam RUU Pelayanan Publik

2008-10-18T06:51:00.000-07:00

Pembahasan RUU Pelayanan Publik (Yanlik) memasuki babak baru pada tingkat Panja. Pada tanggal 19 Juni lalu, Panja Yanlik membahas pasal mengenai aspek pelayanan khusus sebagai salah satu aspek dalam pelayanan publik.

Muncul pertanyaan, apakah dalam implementasinya nanti tidak akan membuka ruang komersialisasi pelayanan publik? Apakah pelayanan khusus ini dapat memberikan jaminan pelayanan optimal pula bagi pelayanan yang tidak dikategorikan sebagai pelayanan khusus? Bukankah diferensiasi bentuk pelayanan ini adalah sebuah bentuk diskriminasi sosial masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut dapat secara otomotis timbul jika kemudian kita membaca klausul pelayanan khusus dalam RUU Yanlik usulan pemerintah. Dalam Pasal 28 DIM no. 181 RUU Pelayanan Publik menyatakan, “Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan kelas-kelas tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan”. Klausul ini tentu sebagai salah satu pintu akomodasi bentuk-bentuk pelayanan yang secara fakta lapangan memang dipraktekan di masyarakat luas. Namun, apakah bijaksana mengadakan pelayanan khusus pada pelayanan publik yang semangatnya menegasikan diskriminasi dan mendorong pelayanan yang adil dan berkualitas pada setiap golongan?

Dalam pembahasannya, fraksi Partai Golkar dan Demokrat secara tegas mengusulkan pasal ini harus dihapuskan karena diksi “kelas-kelas tertentu” tidak jelas maknanya dan bertentangan dengan prinsip yang ingin dikandung dalam UU Yanlik ini, yaitu kesamaan hak. Sedangkan fraksi Kebangkitan Bangsa cenderung mencoba mengeliminasi peluang pelayanan diskriminatif dengan mengadopsi pelayanan khusus yang dilaksanakan secara transaparan dan akuntabel. Sementara fraksi lain meskipun tidak mengusulkan pengubahan DIM, memahami kekhawatiran peluang diskriminasi dan komersialisasi pelayanan pada pelayanan khusus ini.

Proses dialektika pun berlanjut, antara mengakomodasi pelayanan khusus dengan menyamaratakan bentuk pelayanan tanpa memandang aspek golongan. Hingga dalam sebuah kesempatan pimpinan sidang Panja, Sayuti Asyathri dari F-PAN sempat berseloroh bahwa pembahasan ini menjadi bentuk pertentangan dua ideologi, ideologi pro-pasar serta ideologi ekonomi kerakyatan.

Patut diwaspadai bahwa diaturnya pelayanan khusus dalam RUU Yanlik adalah tidak untuk membuka peluang terjadinya komersialisasi pelayanan publik yang sedianya dapat diakses oleh setiap golongan dan kelompok masyarakat, yang berarti pula membuka peluang diskriminasi pelayanan pada masyarakat. Komersialisasi itu misalkan dalam bentuk kuota pelayanan khusus yang lebih besar dibandingkan pelayanan umum demi mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan diskriminasi pelayanan dapat terjadi pada bentuk pembedaan kualitas pelayanan antara pelayanan umum dengan pelayanan khusus.

Disinilah kemudian letak urgensi piagam warga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan partisipasi aktif dalam menentukan bentuk, mekanisme, hingga biaya pelayanan yang sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Piagam warga dan SPM sebagai titik tolak penyusunan pelayanan publik menjadi filter utama dalam menghindari praktek komersialisasi dan diskriminasi pada pelayanan publik dengan pelayanan khususnya. Dengan piagam warga masyarakat mungkin saja mempersilahkan penyelenggara pelayanan publik untuk mengadakan pelayanan khusus, namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan dalam menentukan kuota, kualitas, bentuk, dan sebagainya dari pelayanan khusus ini.

Catatan-catatan yang disepakati anggota Panja Pelayanan Publik atas klausul pelayanan khusus juga harus diapresiasi. Seperti keinginan untuk menghindari nuansa diskriminasi dengan penggunaan diksi “kelas-kelas” dan menggantinya dengan istilah yang lebih halus seperti jenjang atau fasilitas adalah kemajuan atas pembahasan RUU yang telah dinanti masyarakat luas sejak lama. Kemudian substansi usul F-KB yang memasukkan pembatasan atas pelayanan khusus yaitu transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat pondasi batasan usul RUU dari pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan.

Progress signifikan pembahasan pada tingkat Panja membuat asa akan terbentuknya UU Pelayanan Publik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat awam, kelompok minoritas, dan masyarakat rentan senantiasa terpupuk. Tentu hal ini harus selalu diimbangi dengan proses pemantauan dan lobi yang intense dari segenap tim MP3.

Oleh Arif Rahmadi (relawan pemantau pembahasan RUU Pelayanan Publik)

sumber: www.yappika.or.id

Banten Mencatat 116.000 Orang Terlantar

2008-10-18T05:32:00.000-07:00

Oleh: Andi

SERANG - Sebanyak 116 ribu orang dengan penyandang masalah sosial hidup terlantar di Banten. Jumlah tersebut terdiri dari 53.000 anak-anak, 45.000 lanjut usia dan 18.000 penyandang cacat. Sedangkan yang ditangani oleh panti asuhan hanya 5.128 orang yang tersebar di 186 panti.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Banten, Atut Chosiyah dalam acara Sosialisasi Subsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Provinsi Banten, kemarin di gedung Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI).

Namun kata Atut jumlah pendang maslah sosial di Provinsi Banten, berdasarkan catatand an data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bukan sepenuhnya asli warga Banten, nakan tetapi ada juga warga pendatang seperti Nandroe Aceh Darusalam (NAD,red). “Yang dari daerah lain, banyak juga, dan jumlahnya itu sepertinya kecenderungannya dari tahun ke tahun terus bertambah,” imbuhnya.

Sementara itu masih menurut Atut, bantuan dari pemerintah pusat melalui Departemen Sosial (Depsos) ke Provinsi Banten berupa bantuan subsidi tambahan selama satu tahun untuk biaya makan sebesar Rp 4,68 miliar kepada 5.128 orang yang tinggal di 180 panti asuhan di Banten masih kurang, sebab, anggaran untuk keperluan tersebut sangat besar.

“Bantun yang diberikan tersebut hanya untuk subsidi uang makan dengan rincian Rp 2.500 per orang per hari. Tidak boleh untuk yang lain, seperti membangun infrastruktur panti atau honor, ini kan jelas sangat ini sekali,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos, Max Tuaphatimain mengakui minimnya subsidi yang diberikan kepada Provinsi Banten. “Ini dikarenakan terbatasnya anggaran belanja negara yang dialokasikan. Tapi mudah-mudahan pemerintah daerah bisa membantu juga,” saran Max ketika dimintai tanggapan keluhan dari Gubernur Banten. (nr)

sumber: voice of banten

Tujuan Negara Ini Menyejahterakan Rakyat, Bukan Kelompok Tertentu

2008-10-18T05:30:00.000-07:00

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berusia 63 tahun pada 17 Agustus 2008. Diibaratka manusia, selayaknya usia lebih setengah abad harus dipenuhi kearifan karena perjalana waktu yang telah ditempuh. Kearifan itu seyogyanya meliputi rakyat dan para pemimpin di segala level.

Kita mengingatkan kembali tujuan dari NKRI ini diperjuangkan dengan darah, nyawa dan penderitaan yang amat panjang melawan penjajahan selama 350 tahun, termasuk penjajahan oleh Jepang yang singkat tapi memiliki daya rusak yang luar biasa. Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang telah mengalami perubahan (amandemen) beberapakali jelas tercantum bahwa negara ini didirikan bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan untuk tujuan lain. Bentuk negara yang merupakan alat dari tujuan itu ditentukan berupa negara kesatuan republik.

Para pendiri (founding father) negara kita tentu punya alasan yang kuat, mengapa memilih negara kesatuan republik, bukan federasi atau serikat. Dan, negara kita pun pernah mengalami negara federasi dengan sebutan Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun Soekarno, Presiden RI pertama dan founding father kita mengembalikannya ke NKRI dengan dekrit Presidennya yang terkenal itu.

Jika kita cermati, Presiden RI kita yang pertama merupakan pendiri yang memiliki kharisma luar biasa yang mampu mengerahkan jutaan rakyatnya untuk mencapai tujuan tertentu. Namun di sektor ekonomi, kita mengalami kehancuran luar biasa, terpaksa melakukan devaluasi, yakni memotong harga uang dari Rp 10.000 menjadi Rp 1.000. Begitu sengsara rakyat, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus antre berjam-jam, bahkan seharian.

Peristiwa G30 S PKI, memunculkan Soeharto sebagai Presiden RI ke-2. Berbeda gaya dan kharisma dengan pendahulunya, Soeharto bukanlah seorang orator, lebih terkesan diam. Namun kita harus jujur, Soeharto meletakan dasar-dasar pembangunan Indonesia modern, sehingga Indonesia sempat dimasukan dalam katagori salah satu macan asia di bidang ekonomi.

Periode ini kita harus mengakui, berbagai kebutuhan sehari-hari dipenuhi dengan mudah dan murah mulai dari beras, minyak tanah, gas, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Orang tua murid tak pusing dengan biaya untuk menyekolahkan anaknya, terutama dalam memenuhi wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas). Ekonomi lebih stabil dengan ditunjukan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.

Sayangnya, Soeharto berkuasa terlalu lama, 32 tahun. Kepemimpinannya tak peka lagi terhadap penderitaan rakyat, lebih sibuk dengan kroni-kroninya. Gaya kepemimpinnya semakin mengarah pada otoriter atau ditaktor dengan mengedepankan stabilitas keamanan yang represif, sehingga menghilangkan kebebasan hakiki dari setiap individu. Stabilitas keamanan itu diyakini untuk melancarkan pembangunan.

Selain itu, pembiayaan negara ini dalam memutarkan roda pembangunan, pelayanan, pemerintahan dan lain-lainnya diperoleh dari pinjaman luar negeri yang setiap tahun terus membengkak. Hutang yang sedemikian besar ini menyebabkan kehancuran yang tak bisa dihindarkan, sehingga rakyat meminta kebebasan yang selama ini dikekang dengan tindakan yang represif. Akhirnya Soeharto lengser dalam sebuah peristiwa yang dramatis setelah rakyat bergejolak, terutama mahasiswa berdemo berhari-hari di Senayan dan Istana.

Secara berurutan, kita mengalami beberapa presiden mulai dari BJ Habibie, Abrudrahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh rakyat, memilih Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Ironisnya, periode SBY-JK inilah apa yang dialami rakyat di era Soekarno justru kembali terjadi. Beras sering menghilang di pasaran, demikian pula dengan minyak tanah, bensin, gas dan sebagainya. Antrean pun terlihat dimana-mana. Harga barang pun terus naik, menyebabkan rakyat ini sesak dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Seperti tidak perduli dengan penderitaan rakyat, SBY-JK justru menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berkali-kali dengan alasan untuk menyelematkan perekonomian negara ini.

Bentuk negara ini pun menjadi banci. Disebut negara kesatuan republik, ternyata kita mengarah pada bentuik federasi dengan alat bernama otonomi daerah. Dan, kini bermunculan raja-raja kecil di setiap daerah hasil dari Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada).

Apa yang ingin kita ingatkan dari paparah yang begitu panjang? Sebenarnya hanya satu, bukankah NKRI ini didirikan untuk menyejahterakan rakyatnya? Dan, bukankah setiap dibentuknya pemerintah daerah yang baru selalu disebutkan tujuan untuk hal yang sama? Lalu, dengan kondisi ekonomi sekarang yang membuat sesak jutaan rakyat, sudahkah petinggi kita kembali mengevaluasi diri soal kesejahteraan rakyat? (*)

sumber: voice of banten

Negeri Miskin, Catatan dari Jalanan

2008-10-18T05:27:00.000-07:00

Oleh : Nisaillah

Hampir di setiap jantung transportasi di ibukota propinsi dan kota-kota besar di Indonesia semakin hari kian dipadati oleh anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dengan mimik muka memelas, anak-anak jalanan menadahkan tangan, meyakinkan para pengguna jalan bahwa dirinya telah beberapa hari tidak makan.

Gelandangan dan preman yang berkeliaran di terminal-terminal, pelabuhan, stasiun dan perempatan-perempatan jalan. Keberadaan mereka kini semakin meresahkan masyarakat dengan aksi perampokan dan penodongan dengan mayoritas korbannya adalah perempuan. Demikian pula dengan meningkatnya pengemis, dengan penampilan khas ‘orang miskin’ yang bertebaran di pemukiman-pemukiman penduduk untuk meminta sedekah. Benarkah pemandangan di atas merupakan gambaran bahwa negeri ini miskin?

Dari sebuah observasi mengenai aktivitas dan latar belakang anak-anak jalanan dan pengemis yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda, jawaban yang diperoleh dari hasil beberapa observasi tersebut sangat menarik, adalah bahwa sesungguhnya tidak semua alasan untuk menjadi anak jalanan adalah keterpaksaan yang disebabkan faktor ekonomi yang rendah. Terbukti dari hampir seluruh peserta dari Rumah Belajar / Rumah Singgah Anak Jalanan memiliki orang tua yang ekonominya di atas rata-rata, bersekolah dan memiliki rumah. Begitu pula anak-anak jalanan yang berada di perempatan dan terminal-terminal.

Ternyata menjadi anak jalanan adalah pilihan yang menyenangkan bagi mereka. Walau pun ada sebagian yang didorong oleh faktor ekonomi yang masih di bawah taraf sejahtera. Namun tak sedikit juga yang bermotif iseng, diajak teman, senang dapat uang sendiri karena bisa membeli apa pun yang diinginkan. Tak heran jika kita menemui beberapa anak jalanan yang masuk mall atau supermarket untuk membeli jajanan yang biasa dibeli oleh anak-anak orang kaya. Yang lebih memprihatinkan, rokok sudah menjadi teman ketika anak-anak itu ketika beristirahat. Tak berbeda dengan gelandangan dan pengemis. Tidak semua yang menjadi pengemis itu kekurangan secara ekonomi. Ada sebuah perkampungan yang cukup makmur, dengan rumah-rumah permanen, memiliki perabot rumah lengkap dengan barang-barang elektronik dan anak-anaknya pun sekolah. Tapi ternyata mata pencaharian mayoritas penduduk kampung tersebut menjadi pengemis.

Kegiatan anak-anak jalanan dan pengemis di jalan-jalan itu bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi atau pun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai “profesi”, bahkan di beberapa tempat ada orang-orang yang mengorganisir dan melakukan pelatihan keahlian mencopet, meminta-minta dan mengamen, serta mengadakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut, baik dengan menggunakan sistem jual beli atau pun sewa.

Program Miskin

Setiap program pemerintah untuk rakyat miskin, pasti laris manis. Menjadi fenomena menarik ketika masyarakat bejubel antre untuk mendapatkan sumbangan bagi keluarga miskin. Program-program pemerintah berupa Sumbangan Langsung Tunai (SLT), konvensi minyak tanah ke gas, Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Askeskin), Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), dan lain sebagainya. Setiap peluncuran program “miskin” dari pemerintah disosialisasikan, masyarakat sibuk menempelkan predikat miskin bagi diri dan keluarganya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang kemiskinan itu sendiri yang menyebabkan rakyat Indonesia menjadi miskin?, ataukah definisi miskin itu sendiri yang masih belum menemukan titik temu, sehingga orang dengan mudahnya mengaku miskin. Benarkah rakyat Indonesia mayoritas berada pada taraf “miskin”?

Coba kita lihat, sepanjang jalan protokol, berjejer bangunan pertokoan dan mall yang setiap hari dipadati pengunjung, lihatlah tempat-tempat hiburan berkelas yang tak pernah sepi dari tamu, tingginya angka penjualan tiket konser artis dunia yang bernilai jutaan rupiah, juga mobil-mobil mewah yang berderet sepanjang jalan-jalan di kota-kota besar yang telah menyebabkan kemacetan berkepanjangan, serta semakin larisnya produk-produk mewah yang dipajang di etalase-etalase pusat perbelanjaan. Dapatkah kita membuktikan bahwa sebagian dari orang-orang tersebut bukan bagian dari orang-orang yang berebut label miskin untuk mendapatkan jatah program untuk rakyat miskin dari pemerintah?

Jadi, sesungguhnya fenomema kemiskinan yang kerap kita saksikan, tidak sepenuhnya merupakan kemiskinan ekonomi dan harta. Karena mereka bukan miskin harta, melainkan miskin secara mental dan ideologi. Kemiskinan yang sudah kronis, karena telah dikonstruksi sejak jaman kolonial dan di rekontruksi dengan misi yang sama, tetapi dalam bentuk wajah yang berbeda. Indikasinya sangat jelas, fakta empiris yang kemudian dijustifikasi menjadii sebuah kelaziman yang tidak lazim secara akal sehat.

Pemiskinan Melalui Kebijakan

Kalau pada zaman Rosulullah, ketika ada pengemis yang meminta-minta, maka yang beliau berikan bukan berupa uang (hasil jadi), melainkan kapak dan nasihat (alat untuk mencari uang). Berbeda dengan masa sekarang. Ketika menghadapi permasalahan sosial dan kemiskinan, pemerintah Indonesia menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat. Begitu pula ketika menghadapi musibah, penanggulangan yang diberikan lebih banyak berupa barang-barang habis pakai. Solusi bagi permasalahan negeri ini, hampir semua program yang digulirkan berbentuk solusi instan.

Rakyat Indonesia telah diajarkan menjadi miskin sejak kecil. Sejak di bangku sekolah, anak dididik menjadi buruh / pekerja dengan motto ‘sekolah untuk kerja‘. Kita semua tahu bahwa yang namanya buruh, kesejahteraannya tergantung pada majikan, ditentukan oleh penguasa kapital. Anak telah dibiasakan dengan pilihan pasrah pada ‘pilihan ganda’, dan tidak diarahkan untuk menjadi kreatif dalam menghadapi persoalan kehidupan. Melalui kebijakan pendidikan inilah program awal pemiskinan dimulai.

Di sisi lain, keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap korporasi asing, gurita raksasa yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan harga rendah, telah menyebabkan rakyat Indonesia miskin secara permanen, karena alamnya telah rusak, sedangkan keuntungannya pihak lain yang menikmati. Hanya dapat menanggung akibat kerusakannya tanpa ada perhatian serius dalam penanggulangannya.

Joseph Stiglitz, menulis buku Globalization and Its Discontens, …globalisasi yang kini terus menerus digalakkan tampaknya hanya mengganti peran diktator gaya lama yang dikuasai para elite dengan diktator gaya baru, para saudagar uang. Untuk jutaan penduduk dunia, globalisasi tidak pernah bermanfaat. Bahkan, sebagai akibat globalisasi, jutaan orang hanya bisa menatap tanpa daya ketika sumber kehidupan mereka secara terencana dihancurkan dan masa depannya diobrak-abrik. (Kompas, Juni 2007).

Rekayasa Pemiskinan Global

Rekayasa global yang dijalankan kapitalis dalam skenario hegemoni dunia, terutama di negara-negara berkembang untuk mengeruk sumber daya alam demi menggelembungkan kepala-kepala gurita raksasa Barat. Dua target bidik dalam operasi kapitalisasi global, pendidikan dan ekonomi. Keduanya adalah target paling strategis untuk merubah dunia.

Tahap untuk penguasaan pusat syaraf ideologis adalah dengan membentuk sifat “malas” permanen pada Bangsa Indonesia secara sistemik. Karakter mudah terlena dengan kesenangan dan silau dengan gemerlap kehidupan menjadi kesempatan emas. Diciptakan manusia yang malas berpikir melalui sistem pendidikan. Dan diciptakan manusia yang malas bekerja melalui rekayasa ketergantungan ekonomi. Orang yang malas bekerja dipastikan kehidupannya tidak akan pernah maju. Dia terlena dalam kebodohan dan kesenangan semu karena kesadaran kritisnya telah terkikis.

Menjamurnya korporasi kapitalisme di Indonesia didukung oleh dua kekuatan besar. Kedua kekuatan publik ini yaitu; kebijakan pemerintah dan kampanye media massa. Sikap terbuka terhadap perubahan yang datang dari luar menjadi kesempatan bagi kapitalisme global untuk menjalankan program skenario besar kapitalisasi dunia. Misi kapitalisasi tersebut dipercepat dengan peran media massa dalam mengkampanyekan program-program mereka. Melalui tawaran kesenangan yang menggiurkan, para penganutnya lebih memilih segala sesuatu yang bersifat instans. Masih diakui bahwa media massa merupakan sarana paling efektif untuk merubah dan membentuk pola pikir masyarakat supaya apatis terhadap realitas. Inilah momen yang tepat untuk melakukan eksekusi kesadaran.

Pepatah yang mengatakan bahwa “fakir dekat dengan kufur” rupanya dimanfaatkan dengan baik untuk merusak gudang amunisi negara-negara berkembang. Kejahatan korporasi bagaikan setan haus darah. Akibat kebijakan korporasi, setiap hari 24.000 orang di seluruh dunia mati kelaparan, puluhan ribu anak-anak seperti tercekik mati karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Akibat lanjutan dari kejahatan korporasi ini, lebih dari separuh penduduk dunia terperangkap kemelaratan dan hanya penghasilan di bawah dua dolar AS sehari yang tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Jadi jelas, sistem ekonomi dunia masa kini hanya sekedar versi baru dari sistem eksploitasi manusia yang menghasilkan perbudakan sekaligus kemelaratan. Masyarakat kapitalisme global terjebak pada labirin persaingan yang tinggi. Persaingan yang ditularkan dari ranah modal. Perusahaan-perusahaan multinasional berlomba-lomba menciptakan strategi produksi dan pemasaran yang mampu memikat hati konsumen. Untuk memperkenalkan produk-produknya, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan iklan sebagai media promosi. Tawaran kesenangan semu yang menggiurkan, tentu merupakan sebuah jalan mulus menggaet mangsa.

Umat Islam seolah merasakan dunia ini adalah surga. Tampak tak ada surga lain yang seindah surga di dunia ini. Peran media dalam membentuk sifat konsumtif dan budaya hedonis sangatlah efektif. Gemerlap maya ini secara terus menerus dengan gencar dikampanyekan melalui media, diperkuat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang seolah berpihak kepada masyarakat tetapi sebenarnya adalah program besar pemiskinan global dengan melakukan rekayasa ketergantungan.

Banyak isu yang diciptakan untuk mewujudkan rekayasa ketergantungan digulirkan ke tengah masyarakat yang sedang dilanda krisis. Seperti isu terorisme, flu burung, HIV-AIDs, pemanasan global, tsunami, dan masih banyak lagi. Isu-isu tersebut sepintas tampak alamiah. Memproduksi “konsumsi” artinya menciptakan kebutuhan-kebutuhan artifisial. Masyarakat dikonstruksi secara sosial untuk mengelilingi diri mereka dengan barang-barang mewah, untuk memenuhi segala bentuk hasrat (prestise, status, simbol). Dengan hanya ditemani benda-benda di sekitarnya, individu dalam masyarakat cenderung mengisolasi dirinya dari lingkungan sosialnya. Sikap yang berkembang kemudian adalah “hedonisme” atau sikap mementingkan kesenangan diri sendiri tanpa perlu pemahaman apa itu tujuan sosial dan tujuan hidup bersama (Nee, Sisos 2007).

Kapitalisme dibangun di atas fondasi sikap individualisme tak berjiwa. Jonathon Porrit dalam Seeing Green; The Politics of Explained (1990) mengatakan bahwa kapitalisme global dibangun di atas landasan filsafat “materialisme tak berjiwa” (mindless materialism) maksudnya sebuah keyakinan yang kering, yang meyakini bahwa kekayaan meterial sebagai sumber kebahagiaan sehingga menjadi tujuan hidup, dan tidak ada makna bagi kehidupan selain lewat pemenuhan materi. Pemiskinan global ini secara sistematis dimulai dengan menjadikan materi sebagai tolak ukur sehingga terjadi kesenjangan kelas antara Si kaya dan Si miskin, antara pengusaha dan karyawan, antara majikan dan buruh. Pada proses selanjutnya terjadilah pelaziman terhadap penindasan sosial.

Kembali kepada pertanyaan awal, apakah negeri ini benar-benar miskin? Ataukah kita yang akan selamanya menjadikan negeri ini miskin dengan cara berpikir dan bertindak yang miskin?

sumber: voice of banten

SELAMATKAN INDONESIA !

2008-10-07T05:31:00.000-07:00

Sejarah adalah kontinuitas antara masa lampau, masa sekarang dan masa depan. “Barang siapa memiliki masa sekarang yang lebih bagus dari masa lalunya, ia tergolong orang yang beruntung; bila masa sekarangya sama dengan masa lalunya, ia termasuk orang yang merugi; bila masa sekarangnya lebih buruk dari masa lampaunya, ia tergolong orang yang bangkrut.” Mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai pentingnya kesadaran sejarah, Amien Rais berharap Indonesia tidak termasuk bangsa yang bangkrut, sekalipun belum menjadi bangsa yang beruntung.

Dalam kesempatan memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh keluarga alumni universitas gadjah mada (KUGAMA) di Hotel Permata Krakatau Cilegon Selasa (8/7) lalu, Amien mencermati bahwa apa yang dirasakan dan disaksikan dewasa ini pada hakekatnya dalam banyak hal merupakan pengulangan sejarah kolonial. Bangkitnya imperialisme ekonomi yang dilancarkan negara-negara Barat, negara-negara eks kolonialis, lewat apa yang dinamakan globalisasi dengan tiga institusi pilarnya seperti IMF, Bank Dunia dan WTO mengingatkan kita akan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dan Pemerintah Belandanya yang mulai menjajah dengan menguasai kepulauan dan menguras hasil buminya terutama rempah-rempah dan perkebunan Indonesia.

Didampingi Alfitra Salam sebagai moderator, Amien mencoba menyampaikan bahwa di awal abad 20 ini telah terjadi fenomena korporatokrasi sistem global yang ditentukan oleh korporasi. Bagaimana mereka membangun kekuatan politik pemerintah, lingkaran militer, perbankan dan keuangan internasional, media massa dan kelompok intelektual prokemapanan untuk menerobos negara-negara berkembang dengan bantuan elite nasionalnya yang bersedia menjadi komprador atau pelayan kepentingan korporatokrasi.

Hal ini tak ubahnya dengan apa yang dilakukan VOC yang telah menjadi “perusahaan swasta” terbesar di dunia dengan kekayaan yang demikian dahsyat untuk ukuran jaman itu dengan membangun kerjasama korporatokratik dari tiga pilar utamanya yakni VOC sendiri sebagai korporasi raksasa, kekuatan politik Pemerintah Belanda dan kekuatan militer Belanda yang selalu siap untuk menggebuk setiap rintangan yang dihadapi VOC.

Sejarah mencatat korporasi dulu dan sekarang bisa masuk ke Indonesia karena ada elit nasional yang membuka pintu. Sebagai misal Amangkurat I dan II yang menggantikan Sultan Agung sebagai raja Mataram justru mempermudah jatuhnya sebagian wilayah Jawa Barat ke tangan VOC. Ketika Amangkurat II diganti oleh Pemerintah Belanda dengan Pamannya, Pakubuwono I, konsesi tanah yang lebih luas lagi diberikan pada Pemerintah Belanda. Kerajaan Mataram terus mengkerut kecil, seluruh pulau Jawa telah jatuh ke tangan Belanda, kecuali daerah Jogjakarta dan Surakarta, itupun dipecah menjadi dua kerajaan, kesultanan dan kasunanan.

Berdasarkan perjalanan sejarah, pada dasarnya kekuatan-kekuatan korporatokrasi di awal abad 21 ini tidak mudah, bahkan mustahil dengan gampang bisa mengacak-acak kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia bila elit nasionalnya tidak membungkuk bahkan mungkin tiarap di depan berbagai korporasi internasional itu. Membongkar mentalitas inlander yang sudah melekat itulah yang saat ini dirasakan sangat sulit. Amien mencontohkan, banyak pemimpin bangsa yang ‘‘ketakutan’’ dan merasa panas dingin karena Presiden Bush akan mampir ke Indonesia di akhir 2006. Pengamanan yang diberikan kepada Presiden AS yang dinegerinya sendiri sudah tidak populer itu sungguh berlebih dan sekaligus agak memalukan. Tidak ada negara manapun di dunia yang menyambut Presiden Bush seperti maharaja diraja, kecuali Indonesia di masa kepemimpinan Susilo B. Yudhoyono. Seolah Indonesia telah menjadi vazal atau negara protektorat A.S.

Dalam sambutannya Suripno mengatakan, tema “Selamatkan Indonesia!” dalam kuliah umum KAGAMA ini diambil dari judul buku terbaru karya Amien Rais yang menawarkan agenda yang perlu dikerjakan bersama oleh bangsa ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa dalam banyak hal apa yang dialami bangsa dalam beberapa dasawarsa terakhir ini sesungguhnya merupakan pengulangan belaka dari apa yang kita alami pada zaman penjajahan kompeni dan pemerintahan Belanda dimasa lalu. Perbedaan antara tempo doeloe dengan masa sekarang hanyalah dalam bentuk atau format belaka. Dahulu pendudukan fisik dan militer Belanda menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan kemerdekaan, kemandirian dan kedaulatan politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan. Sedangkan sekarang ini pendudukan fisik dan militer asing itu secara resmi sudah tidak ada dan tidak kelihatan. Tetapi sebagai bangsa kita telah kehilangan kemandirian, dan sampai batas yang cukup jauh, kita juga sudah kehilangan kedaulatan ekonomi. Dalam banyak hal, bangsa Indonesia tetap tergantung dan menggantungkan diri pada kekuatan asing.

Dalam buku ini Amien mencoba mencari jawaban atas masalah besar yang senantiasa dihadapi oleh bangsa ini; kemiskinan, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain. Suatu bangsa dan pemerintah yang sudah kehilangan kemandirian, tidak akan bisa lagi membedakan antara patron dan klien, antara majikan dan pelayan, dan antara tuan dan budak. Amien mencoba membedah masalah mendasar bangsa, agar kita tidak terus menerus terjebak dalam kesemrawutan mental dan akan seakan bingung tentang jati diri kita sendiri: Jati diri sebagai bagsa yang besar, merdeka, berdaulat, mandiri dan mampu menentukan nasib sendiri tanpa bergantung pada bangsa lain atau kekuatan asing.

Bangsa yang bijak adalah bangsa yang yang bisa melihat perjalanan bangsa lain untuk menjadi pelajaran. Banyak negara yang sukses memukul balik gelombang globalisasi dan politik seperti Iran, India, China, Malaysia, Argentina, Venezuela, Bolivia dan lain sebagainya. Negara-negara yang bermartabat ini berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri, berkat sukses melakukan dekolonisasi mental dan sukses membangun sistem sosial, ekonomi dan politik yang lebih kurang mandiri, merdeka dan berdaulat.

Selain mengkritisi, secara Fair Amien juga memberikan apresiasi beberapa keberhasilan pemerintahan yang sekarang. Sebut saja perdamaian di Aceh Nanggroe Darussalam, stabilitas politik nasional dapat dikatakan relatif tidak ada gerakan-gerakan yang termasuk kategori “pemberontakan” terhadap NKRI, perang terhadap illegal logging, narkoba dan perjudian mulai menampakkan hasil awal yang cukup menjanjikan, citra politik Indonesia sebagai negara yang cepat belajar dan melaksanakan demokrasi cukup bagus dipanggung internasional dan pelaksanaan HAM yang relatif baik.

Namun Amien menunjuk kelemahan fundamental yang diderita oleh pemerintahan sekarang adalah makin menjulangnya korupsi yang paling berbahaya, yaitu korupsi yang telah menyandera negara, akibat tekanan kekuatan korporatokrasi yang memang cukup dahsyat, sehingga bangsa ini seperti kehilangan harapan untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan tanpa ujung.

Melalui bukunya Amien juga menawarkan banyak gagasan sebagai solusi bangsa ini, seperti misalnya harus ada turun mesin kepemimpinan dan keberanian untuk menyelamatkan sumber daya alam ini yang terus dijadikan kenduri massal oleh bangsa asing. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan negoisasi ulang kontrak karya dengan perusahaan-perusaha an asing yang bercokol di negeri ini. Amien mencontohkan keberanian pemerintah Bolivia untuk untuk mengaudit investasi dan keuntungan semua perusahaan migas asing dinegaranya untuk menentukan pajak, jumlah royalti dan ketentuan operasi di masa depan. Dan migas hanya boleh diekspor setelah kebutuhan domestik dipenuhi. Pemerintah membuat kontrak baru secara sepihak dan memberikan waktu enam bulan kepada perusahaan asing untuk mempelajarinya, bila tidak setuju dipersilahkan meninggalkan Bolivia. Dan apa yang terjadi, sehari sebelum batas waktu yang ditentukan, semua korporasi asing yang telah beroperasi di Bolivia memilih tunduk pada kemauan pemerintah yang hakikatnya kemauan rakyat Bolivia. Amien mengatakan, jika pemerintah kita berani meniru langkah tersebut maka akan mendapatkan keuntungan berpuluh-puluh milyar dolar AS lebih banyak per tahunnya. *** (Wira)

www.friendster. com/bantenmudama gazine

PENGABDIAN ALA MOCHTAR RIADY

2008-10-07T05:27:00.000-07:00

Lippo Karawaci, Tangerang, Banten menjadi saksi diresmikannya sebuah lembaga riset kanker swasta yang pertama di Indonesia bernama Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN). Setelah sebelumnya mendirikan Rumah Sakit dan Sekolah Pelita Harapan, apa yang dilakukan Dr. Mochtar Riady ini sempat menjadi pembicaraan banyak orang, seperti kita ketahui Founder of Lippo Group ini sudah memiliki begitu banyak cabang bisnis baik dibidang jasa keuangan, properti, pembangunan infrastruktur maupun bidang industri. Namun setelah 50 tahun menjadi bankir, arah bisnisnya akhir-akhir ini terkesan berubah, ia membidik kesehatan dan pendidikan.

“Pada usia senja ini, saya ingin berbuat sesuatu yang dapat dikenang oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Kesehatan dan Pendidikan menjadi prioritas karena saya rasa inilah yang akan menjadi kunci bangsa Indonesia menghadapi persaingan global masa depan,” ujarnya saat tampil sebagai pembicara pada acara 4^th Leadership Mentoring Sessions The Ary Suta Center (ASC) hari Kamis (7/8) yang lalu.

Mantan ketua Bapepam, I Putu Gede Ary Suta yang langsung menjadi moderatornya mengatakan, ASC ingin membangun kompetensi dan ikut membangun pemimpin-pemimpin yang mempunyai wawasan yang luas. Mentoring ini diarahkan untuk kecerdasan. Tiga hal yang mendasari kecerdasan manusia adalah technical skill, cognitive ability dan emotional intelligent. ASC akan mengambil inisiatif apa saja untuk perbaikan dunia, termasuk menyelenggarakan Leadership Mentoring Sessions ini. Selain mengundang Mochtar Riady sebagai Power Mentoring, kegiatan rutin ini juga pernah menghadirkan Sutiyoso, Wiranto dan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Pentingnyan kecerdasan ini pula yang kemudian ingin disampaikan Mochtar Riady ditengah para peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Indonesia memiliki segalanya yang diinginkan oleh dunia, tetapi negara ini kurang ide sehingga sulit untuk maju dibanding negara lainnya. Bagaimanapun juga menjual otak lebih tinggi nilainya dibandingkan menjual otot. Inggris yang menjadi penguasa dunia di abad ke 19 harus rela membaginya saat Amerika menemukan electricity. Kemudian timbul revolusi saat micro electronic menjadikan abad 20 era digital yang menumbangkan komputer. Amerika menemukan bahan baku bernama silicon yang dapat membuat semua menjadi kecil.

Mochtar Riady menceritakan saat itu ia berkunjung ke Jepang dan melihat komputer sebesar meja dengan harga US$ 1,2 juta dan sekarang apa yang ia lihat dulu telah berubah menjadi Pocket Calculator dengan harga US$ 1 saja. Semua itu karena Silicon Chip yang membuat Amerika begitu berkuasa. Ditengah para audience ia mampu memaparkan Nano Technology yang sedang dikembangkannya sebagai salah satu pengobatan penyakit, selain berguna di bidang komputer, tehnology ini berguna juga bagi dunia kedokteran. Mochtar Riady bahkan berani memprediksi kalau persoalan BBM dapat diatasi dalam 5 tahun kedepan, pasalnya semua elemen dari BBM tersebut adalah carbon dengan rantai carbon-carbon yang berbeda. Technology akan memecahkannya.

Keyakinannya itu membuatnya rela berinvestasi senilai US$ 100 juta dan mengeluarkan biaya operasional sekitar US$ 4 juta per tahunnya. Sementara ini MRIN memfokuskan diri pada Molecular Epidemiology, Proteomic, Single Nucleotide Polymorphisms (SNP), Immunology, dan Genomic. “Kanker hati menjadi pilihan penelitian utama kami karena penyakit ini paling sering ditemui didunia dan menyebabkan kematian ratusan ribu orang setiap tahunnya, diharapkan ada penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi pasien kanker di Indonesia” tandas Mochtar Riady.

Pria yang lahir pada 12 Mei 1929 di Malang, Jawa Timur ini tidak hanya membahas soal kesehatan, ia juga membahas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Termasuk bercerita tentang dirinya bagaimana ia membangun Bank Buana menjadi besar pada tahun 1966, kemudian pindah ke Bank Panin pada tahun 1971 dan dalam lima tahun menjadikan bank tersebut menjadi lebih besar dari Bank Buana. Lalu meninggalkannya untuk bergabung dengan BCA yang saat itu hanya memiliki satu kantor, 27 orang karyawan, dan dalam status diskors. Ia bangun kembali BCA dari nol hingga lebih besar dari Bank Panin. Bersamaan dengan kesuksesan itu ia pun membangun Lippo Bank yang merupakan cikal bakal Grup Lippo.

Grup Lippo berkembang hingga memiliki lebih dari 50 anak perusahaan dan karyawan lebih dari 50 ribu orang. Bisnisnya terus meluas di Indonesia bahkan sampai ke Hongkong, Guang Zhou, Fujian dan Shanghai. Semua ini tidak dapat dipungkiri berkat tangan dingin dari seorang Mochtar Riady yang juga mendapat julukan The Magic Man of Bank Marketing dari kalangan perbankan nasional.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Di tiga kota yang telah dibangun, yaitu Lippo Cikarang, Bekasi di timur Jakarta, Bukit Sentul, Bogor di selatan Jakarta, dan Lippo Karawaci, Tangerang di barat Jakarta, Mochtar Riady selalu membangun terlebih dahulu Sekolah, Rumah Sakit, Shopping Mall, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya baru dijual. “Berbeda dengan pengembang lainnya yang membangun dulu jalan seadanya, penerangan dan fasilitas lain seadanya, baru setelah terjual mereka membangun itu semua. Kita tidak, kita ciptakan dulu persyaratan kehidupan manusia baru dijual. Commit maintanance terhadap kebersihan adalah prioritas utama kami. Sekarang pengembang lain sudah terprovokasi dan melakukan hal yang sama,” katanya.

Provokasi ini pun pernah ia lakukan saat menjadi trigger di dunia perbankan, ia adalah bankir pertama yang memakai komputer. Bankir pertama yang menciptakan tabungan tahapan dan Bankir pertama yang mencontoh seperti Citibank. Faktor-faktor ini yang kemudian memaksa Bank-bank lain menyesuaikan diri dengan melakukan upgrade.

Kini dengan mendirikan Universitas Pelita Harapan, ia ingin memprovokasi universitas lainnya untuk menjadi World Class University baik dari kurikulum, metodhe, fasilitas sampai akademik, “Saya akan memulainya dengan satu bidang saja, yaitu sekolah kedokteran, bekerjasama dengan singapura dan setiap tahun akan merubah kelas serta menjadi pusat sekolah kedokteran di Indonesia. ini sangat bermanfaat, setiap tahun satu juta pasien berobat ke luar negeri, empat ratus ribu diantaranya berobat ke Singapura, dan menghabiskan satu milyard US$. Kita kekurangan dokter spesialis atau dokter yang baik, dokter baru yang dihasilkan masih terlalu sedikit” ujarnya.

Mochtar Riady juga mengatakan bahwa ia telah meminta James untuk membenahi kampus Universitas Indonesia (UI), karena bagaimanapun juga UI adalah tulang punggung bangsa Indonesia. UI dan pemerintah adalah faktor yang paling utama.

Apa yang dilakukan Mochtar Riady dan anaknya James T. Riady saat itu mengundang perhatian media massa, mereka berani membangun Rumah Sakit kelas atas di Lippo Karawaci dan menggandeng Gleneagles Hospital yang berbasis di Singapura. Kemudian mereka mendirikan Sekolah Pelita Harapan yang mendapat sorotan karena biayanya menggunakan US$ dan dinilai mahal dengan mendatangkan guru-guru dari Amerika. Tapi keduanya beranggapan bahwa itu semua untuk memberikan fasilitas yang terbaik.

Menurut Mochtar Riady, Universitas Pelita Harapan memberikan 20% kuota bea siswa kepada mereka yang tidak mampu dengan menanggung semua biaya pendidikan melalui Yayasan Pelita Harapan, “mekanismenya yayasan yang menanggung biaya ke universitas sehingga tidak mengganggu operasional dan secara pembukuan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” terangnya sambil mempersilahkan James yang juga hadir pada acara tersebut menjelaskan program 1000 desa berkualitas, membuka puluhan ribu lapangan kerja dan memberikan support terhadap anak-anak bangsa yang berkualitas untuk mencapai cita-citanya.

Mochtar Riady berpesan bahwa manusia bisa berkembang bila mempunyai keyakinan diri. Ia juga memberikan tipsnya bahwa pengusaha itu ada tiga golongan dalam kemampuannya menjual yaitu: Third Class (penjual ada barang, pembeli butuh barang), Second Class (penjual tidak punya barang, pembeli butuh barang) dan First Class (penjual tidak punya barang, pembeli tidak butuh barang).

Mengakhiri acara tersebut, Ary Suta mengatakan bahwa Mochtar Riady memiliki visi yang jauh ke depan, pengetahuannya yang luas tidak membuatnya sombong, ia bahkan cenderung rendah hati dengan mengatakan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Paparan Mochtar Riady mengkonfirmasi terhadap kepemimpinan dimana pemimpin harus dapat membangun setting managerialnya, bukan mengikuti setting orang lain. Konteks kepemimpinan harus berani merubah konsep, mengedepankan kejujuran, rendah hati dan memiliki empathy. Sesuai dengan misi The Ary Suta Center yang selalu mencetak value untuk orang lain, rencananya pada bulan September mendatang akan hadir sebagai Power Mentoring Ketua DPR Agung Laksono. *** (Wira).

sumber: kabarbanten@yahoo.co.id

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AGUNG LAKSONO

2008-10-07T05:20:00.000-07:00

Ditengah banyaknya kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran atau biasa disebut dengan kepemimpinan transaksional, Agung Laksono masih berani bicara konsep kepemimpinan transformasional disela acara Leadership Mentoring Sessions The Ary Suta Center di bilangan prapanca, Jakarta Selatan, Kamis (4/9).

Menurut Agung Laksono, DPR tidak hanya dituntut menjalankan fungsinya sebagai Legislatif, menyusun Budget dan melakukan Pengawasan, tetapi kini masyarakat menginginkan DPR lebih transparan. Masyarakat bahkan ingin ikut terlibat dalam mengambil keputusan. Di awal kepemimpinannya pada akhir 2004, pria kelahiran Semarang, 23 Maret 1949 ini menghadapi situasi yang penuh gonjang ganjing, dimana masyarakat menyoroti 3 hal, yaitu bagaimana sikap DPR dalam menyikapi isu-isu yang berkembang, bagaimana perilaku dari anggotanya, visi misinya, konsepnya, moralitasnya, dan bagaimana menjalankan kepemimpinannya.

Untuk itu kepemimpinan transformasional sangat penting dimiliki oleh setiap anggota DPR, keempat faktor itu disebut dengan idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation dan individual consideration. Namun Ketua DPR RI periode 2004-2009 ini mengingatkan untuk menjadi pemimpin transformasional yang efektif dibutuhkan suatu proses dan usaha yang sungguh-sungguh dari para anggota DPR itu sendiri, mereka harus dapat melakukan yang terbaik, memberikan teladan, selalu memotivasi dan mengembangkan semangat kerjasama, mempunyai visi yang jelas dan meyakinkan, serta memiliki kontribusi yang tinggi dalam melakukan perubahan dengan gagasan-gagasan baru.

Menanggapi fenomena buruknya moralitas beberapa anggota DPR yang ada saat ini, Agung Laksono yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar menyatakan bahwa anggota DPR adalah representatif dari masyarakat yang sebenarnya, kalau di DPR banyak anggota yang tidak benar perilakunya, berarti itu cerminan dari perilaku masyarakat itu sendiri, karena bagaimanapun juga DPR tidak merekrut anggota, masyarakatlah yang merekrut mereka, masyarakat yang memilihnya. Sedangkan syarat calon legislatif memiliki standar yang berbeda antara kelompok masyarakat yang diwakili partai yang satu dengan yang lainnya. Di partai Golkar misalnya, menurut Agung, untuk menjadi seorang calon legislatif harus memiliki kejujuran, kompetensi dan tidak bermasalah hukum. Faktor lain tentu saja harus populer atau memiliki pendukung yang kuat. Kekalahan beberapa calon pemimpin daerah yang berasal dari partai Golkar juga disebabkan oleh adanya pemilihan dari internal partai tanpa melakukan polling di masyarakat siapa yang paling populer.

Ditegaskan pula bahwa di Golkar tidak ada penjegalan, saat ini yang diterapkan oleh partai berlambang beringin itu adalah sistem suara terbanyak sehingga nomor urut sebenarnya tidak berpengaruh, penentuan final rekruitmen calon legislatif bukan pada pemimpin partai tapi dikembalikan kepada rakyat melalui suara terbanyak. Terobosan kebijakan ini memang menyebabkan sekitar 3 sampai 5 persen calon legislatif mengundurkan diri.

Mengakhiri paparannya, Agung berpesan bahwa untuk menghadapi berbagai masalah sesungguhnya menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan yang baik. Secara filosofi Agung menjelaskan bahwa kepuasan dalam hidupnya bukanlah karena kesuksesan meraih berbagai jabatan, kepuasan yang paling ia rasakan yaitu ketika ia bisa berhenti merokok. Karena melawan diri sendiri itu paling penting, banyaknya kegagalan yang dialami para pemimpin bangsa disebabkan karena tidak mampu melawan diri sendiri. *** (Wira).

sumber:www.bantenmuda.multiply.com

MENGUKUR KINERJA PRESIDEN

2008-10-07T05:14:00.000-07:00

Pemilu 2009 semakin dekat. Hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan ini mulai terasa di hampir seluruh denyut kehidupan masyarakat Indonesia. Seolah tak mau ketinggalan, stasiun televisi pun berlomba meraih posisi terdepan dalam menayangkan informasi serta kabar terkini tentang Pemilu 2009. Berbagai acara berita, debat maupun talkshow tentang Pemilu 2009 mulai bermunculan di televisi. Namun program-program tayangan ini umumnya memiliki pola yang hampir sama yakni memberi ruang kepada partai-partai untuk menyampaikan misi dan visinya atau dengan kata lain mengkampanyekan program dan janji mereka.

Lain halnya dengan Astro Awani. Saluran berita dan informasi yang kerap memperoleh penghargaan jurnalistik bergengsi ini meluncurkan program talkshow jelang Pemilu 2009 bertajuk Mengukur Kinerja Presiden (MKP). Namun, alih-alih menampilkan janji para politikus di masa mendatang , Astro Awani justru mengajak pemirsa kembali ke belakang menuju Pemilu 2004. Yang disasar adalah janji eksekutif, dalam hal ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta kabinet Indonesia Bersatu.

Sesuai namanya, acara berdurasi 60 menit ini akan menyoroti performa Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejauh manakah janji yang mereka berikan saat kampanye dulu terealisasikan? Apa permasalahan yang dihadapi oleh kabinet Indonesia Bersatu? MKP menghadirkan suatu sudut pandang baru yang mungkin tidak akan Anda temui di program serupa di stasiun televisi lain.

“Melalui program ini kami ingin memberi gambaran pada pemirsa apa saja yang belum dan sudah dilakukan Presiden SBY yang telah memimpin negeri ini selama kurang lebih 4 tahun. Dahulu SBY - JK pernah mengumbar janji pada rakyat saat kampanye atau di masa-masa awal pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat janji itu dilaksanakan atau tidak”, ujar Rizal Mustary, Editor Executive Astro Awani.

“Melalui MKP kami bermaksud memberikan sudut pandang yang lain terhadap Pemilu 2009. Bagaiman janji presiden terpilih kini diukur dan dikupas realisasinya. Sebuah kontrol sosial yang baik bagi pemerintahan. Program ini juga bisa dijadikan warning bagi presiden terpilih 2009, bahwa akan ada sebuah program yang akan mengukur kinerja mereka saat masa jabatan mereka akan selesai nanti”, terang Riza Primadi, editor in chief Astro Awani.

“Selain itu MKP merupakan sebuah tayangan yang idealis dan terbebas dari tuntutan pihak manapun karena kami tidak terjebak oleh tuntutan rating dan share layaknya TV swasta lainnya. Kami juga tidak dikejar target iklan pemilu ataupun blocking time dari partai yang kini mungkin sedang terjadi di TV swasta. MKP murni program yang didesain untuk kepentingan pemirsa untuk mendalami lebih jauh apa yang telah dilakukan presiden selama ini, sebagai pedoman atau bekal pemirsa untuk menjatuhkan pilihan di Pemilu 2009 nanti”, tambah Riza lagi.

Talkshow MKP berlangsung dengan pasing cepat, dinamis, dengan narasumber yang kompeten. MKP didesain menjadi sebuah talkshow serius dengan topik berat, namun tampil dinamis dan memikat dipandu oleh 2 host andalan Astro Awani Prima Genuita dan Cindy Agustina secara bergantian. Panggung MKP senantiasa menghadirkan dua kubu tetap. Kubu pertama diisi dua orang perwakilan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Perwakilan tetap di kubu ini adalah Dr. Andi Mallarangeng, juru bicara Kepresidenan yang dalam setiap episodenya didampingi menteri yang terkait dengan isu yang dibahas.

Kubu seberangnya diisi panelis pembahas dari kalangan akademisi atau pengamat dari lembaga studi. Mereka akan mengkritisi kebijakan pemerintah baik level policy making maupun tataran implementasinya. Panelis tetap adalah Dr. Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina. Dalam setiap episode ia akan didampingi oleh panelis tamu yang kompetensinya disesuaikan dengan topik yang dibahas.

Untuk memperkaya talkshow ini, dihadirkan footage dokumentasi SBY - JK dalam setiap kampanye resmi, pernyataan pada awal dan 100 hari pemerintahan, serta data-data ilmiah yang dihadirkan dalam bentuk grafis. Para penonton yang terdiri dari akademisi serta praktisi terkait dengan topik yang dibahas juga berhak memberikan pertanyaan atau pernyataan terhadap kedua belah pihak.

Mengukur Kinerja Presiden menjadi satu program talkshow unggulan dari Astro Awani yang akan hadir mulai 22 September 2008, pukul 22.00 WIB, setiap hari. Terbagi menjadi 13 episode yang dihadiri oleh 12 menteri kabinet Indonesia Bersatu dan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai narasumbernya. Selain itu program ini juga akan ditayangkan di lebih dari 20 TV lokal yang tergabung dalam JPMC ( Jawa Pos Media Corporation) dan TV lokal yang tergabung dalam Asosiasi jaringan Televisi lokal Indonesia ( ATVLI). ***

sumber: kabar_banten@yahoo.co.id

Kebijakan Publik Di Banten Untuk Siapa?

2008-05-05T12:21:00.000-07:00

Oleh : Khoirul Umam KF*

“Paradigma baru kebijakan publik adalah kembalinya peran dasar pemerintah sebagai public service, jadi baik penerimaan maupun pengeluaran berorientasi kepada pelayanan publik. Paradigma baru tidak bisa diterjemahkan sebagai penambahan beban bagi masyarakat.” Dr. H. Masykur Wiratmo (alm)

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan restribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Setiap sistem politik pada dasarnya memproduksi kebijakan publik. Dan sistem politik itu bisa berupa negara, propinsi, kabupaten/kota, desa, bahkan RT dan RW. “Institusi” seperti ASEAN, PBB dan WTO adalah sistem politik juga, yang dapat disebut supra-negara.

Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh birokrasi (saja), melainkan dapat pula dilaksanakan oleh perusahaan swasta, LSM ataupun masyarakat langsung. Misalnya, suatu sistem politik dapat memutuskan untuk memberantas nyamuk. Sistem politik itu dapat memerintah –tentu saja disertai kompensasi—sebuah perusahaan swasta untuk melakukan penyemprotan nyamuk.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam masyarakat autoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik.

Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. Dalam pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik.

Terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. Artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan. Charles Lindblom adalah akdemisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan.

Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. Akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan civil society, Merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik. Sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, 2002). Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti, 1992).

Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai politik selnjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Power tends to crrupct. Apa benar?? Memang belum tentu benar, tetapi ungkapan tersebut tentu telah melalui penelitian dan pengalaman bertahun-tahun.

Jangan heran jika banyak orang menyebut bahwa ‘kebijakan dibuat untuk dilanggar’. Dengan dalih untuk kepentingan umum, kini kebijakan sulit dipercaya, sebagian menduga kebijakan tak lain untuk memenangkan kelompok tertentu. Kebijakan publik adalah kalimat yang kini banyak diadopsi oleh semua gerakan masyarakat sipil.

Dengan mengaitkan semua perjuangan sosial pada bendera kebijakan publik maka diharapkan ada kucuran uang yang mengalir. Kebijakan baru dibuat kini bisa dibayangkan sebagai ‘lahan’ garapan yang hanya memuaskan perut dan hawa nafsu kelompok tertentu. Bahkan parahnya mereka seakan tidak tahu malu mengeruk keuntungan dari kebijakan yang dibuat secara terang-terangan.

Kita tahu bahwa kebijakan semata dibuat untuk memperbaiki semua keadaan, namun kini terbalik kebijakan hanya dijadikan tameng kelompok tertentu yang memiliki kepentingan lain di atas kebijakan yang dibuat.

Fadillah Putra, Dosen Unibraw Malang dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Tidak untuk Kepentingan Publik, mencoba mengungkapkan dengan tajam dan satir mengenai kebijakan publik meminggirkan peran rakyat. Menghadap kita pada kenyataan-kenyataan yang memunculkan berbagai pertanyaan, sesungguhnya kebijakan berpihak pada siapa?

Karena sudah banyak kebijakan yang lahir tanpa melalui pertimbangan kemanusiaan, dan buah dari kebijakan inilah yang membawa musibah bagi publik. Faktanya kebijakan publik bukannya untuk menentramkan, malah menyengsarakan. Sedangkan kebijakan yang menindas kaum miskin, seolah menjadi hal yang lumrah. Fadillah mencoba menggambarkan beberapa kebijakan pemerintah yang bukan mencari solusi namun menambah persoalan baru, baginya semua cara akan menjadi halal apabila banyak yang ‘menikmati’.

Pemikiran Fadillah ternyata cukup mewakili aspirasi dan realitas yang ada di Provinsi Banten, kita ingat menjelang Pemilu 2004 silam anggota DPRD Banten membuat kebijakan anggaran untuk dana Perumahan mereka, dana perumahan di ambil dari dana tak terduga yang seharusnya dana tersebut di peruntukkan sebagai dana taktis yang dapat di gunakan sewaktu-waktu apabila terjadi sesuatu musibah yang terjadi di masyarakat, di saat itu terjadi kebanjiran di wilayah labuan Pandeglang. Pemprov Banten tak berdaya karena dana tak terduga sudah di belanjakan untuk mengontrak rumah sendiri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten yang penuntasannya hingga kini masih “tebang pilih”.

Melalui Lobi dan deal politik dengan para petinggi birokrasi memuluskan ambisi melalui produk kebijakan publik. Kalau sudah begini yang namanya money politics tentu menjadi kewajiban. Kebijakan publik di sektor tata ruang sering kali tdak memiliki sensitivitas terhadap lingkungan hidup, entah terlampau teknokratik atau ekonomis. Sehingga andaikata kebijakan publik dilaksanakan dengan jujur dan tanpa KKN sekalipun, bila masih teknokratik, lingkungan akan tetap rusak, sebab semuanya dihitung secara ekonomis.

Seperti halnya dalam penentuan pusat Ibukota Kabupaten Serang yang lalu di Kecamatan Baros, sangat menafikan aspirasi masyarakat Kabupaten Serang yang selama ini menginginkan adanya pemekaran, di samping Baros sebagai kawasan hijau dan daerah resapan yang amat potensial merusak lingkungan. Kebijakan tata ruang dibuat untuk memberikan keuntungan pengusaha properti tertentu. Cukong-cukong tanah, si pengusaha properti memberi sogokan dan pemerintah memberi fasilitas kebijakan.

Smith mengatakan ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses kebijakan. Pertama, idealized policy yakni pola interaksi yang secara ideal mendorong, mempengaruhi dan merangsang target grup dalam pelaksanaannya. Kedua, target grup, bagian dari policy stakeholders diharapkan sebagai perumus kebijakan yang dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang dirumuskan. Ketiga, implementing organization adalah badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam kebijakan.

Keempat, environmenental factor, yaitu unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik). Jika kita mengacu pada pola Smith, maka bukan mustahil jika kebijakan yang kita buat benar-benar adil tanpa ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut.

Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik yang ditulis oleh DR. Joko Widodo, M.S, seorang widyaiswara Diklatpim Jawa Timur dengan ringan membahas dasar-dasar analisis kebijakan publik. DR. Joko Widodo, M.S., memberikan gambaran situasi pasca reformasi, dimana pemerintah saat ini sedang mengupayakan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dan memang karena beliau orang daerah, maka otonomi daerah menjadi dasar pijakan beliau untuk memulai uraian analisis kebijakan publik.

Untuk menghadapi situasi yang ada sekarang ini, menuntut ditingkatkannya profesionalisme mesin birokrasi. “Pemerintahan pada dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama”. Dalam pandangan Weberian prinsip-prinsip mengenai birokrasi, dimana dalam pandangannya, birokrasi diciptakan untuk melayani dan profesional.

Sesuai dengan pandangan ini, kinerja birokrasi harus bisa dipertanggungjawabk an kepada khalayak umum, sebab government organizations are created by the public, for the public and need to be accountable to it. Sebuah birokrasi harus akuntable, terbuka dan transparan.

Kebijakan Publik di Banten dalam praktek.

Ciri kebijakan Publik menurut Anggito Abimanyu adalah Peran Dasar Pemerintah, bersentuhan dengan kepentingan Publik, berorientasi kepada pelayanan public, melalui mekanisme APBD/APBN.

Dalam banyak hal di Provinsi Banten masyarakat selalu menjadi objek, seperti halnya dalam setiap Musrenbang Kab/Kota atau Provinsi beberapa hari yang lalu, peserta di si oleh peserta berbaju coklat alias PNS, keterwakilan masyarakat sangat kecil sekali kecuali yang memiliki akses-akses yang baik dengan Pemerintah Daerah.

Hasil dari Musrenbang pun belum terakomodir semua, karena akan kembali di bahas oleh Panitia anggaran eksekutif yang barang tentu akan di seleksi secara ketat sesuai dengan kepentingan mereka, memang ada aspirasi masyarakat yang terakomodir akan tetapi sangat kecil prosentasinya lebih banyak yang masuk adalah kepentingan siapa yang berkuasa.

Panitia Anggaran Ekskutif (PAE) kemudian kembali membahas dengan Panitia Anggaran Legislatif (PAL) yang barang tentu masing-masing anggota DPRD yang masuk dalam PAL sudah membawa setumpuk “titipan – titipan Proyek” yang lebih banyak merupakan kepentingan pribadi dan kelompoknya yang harus di golkan, inilah potret buram kebijakan di Provinsi Banten yang tercinta yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pendiri pejuangnya yang mencita-citakan untuk kesejahteraan rakyat Banten, walau dalam prakteknya hingga kini menguntungkan segelintir orang yang berkuasa dan berduit, lantas kapan kebijakan Publik untuk kesejahteraan masyarakat itu nyata dan terwujud !!! kita Tunggu dan menunggu. Selamat menunggu !

*Wk. Ketua DPD KNPI & Ketua DPD Partai Pemuda Indonesia (PPI) Prov. Banten
Disampaikan pada Workshop “Mengawal Kebijakan Publik di Banten” pada tanggal 30 April 2008
di Gedung Fakultas Syariah, IAIN “SMH” Banten.
Dikirim Oleh: kabar_banten@yahoo.co.id

Banten Growth and Population

2008-04-26T19:58:00.000-07:00

Population in an area is actually a great development asset and potential if the population is qualified. In contrast, a great deal number of population and its growth with minor quality will be a big burden for the development process itself.

Banten population based on the result of Population Census shows that the number of population is increasing. In 1961 population number is 2.438.574 while in 1971 is 3.045.154 and increasing toward 4.015.837 in 1980 and 5.967.907 in 1990. In year 2000 population number based on 2000 Population Census has become 8.096.809 and in 2005 is increasing to be 9.308.944 inhabitants.

Increasing trend in population growth from one census to the next census or from one survey to the next survey is not only caused by natural population growth, but also caused by migration. Migrants come to Banten because of many reason and job opportunities in many sectors, among others, industrial companies situated Cilegon, Tangerang and Serang, tourism companies in Pandeglang, Cilegon and Serang and any other job opportunities and also the more conducive atmosphere for people to enhance any economic activities.

Population growth rate in Banten for periods of 2000-2005 grows in average of 2,83 percent. This rate shows a decrease compared with population growth rate in periods of 1990-2000 showing 3,21 percent. If viewed from the regency and municipals side,for periods of 2000- 2005 growth in average shows a decrease, but this isn’t happened in Kabupaten Pandeglang and Lebak that shows an increase growth. High population growth is still incurred in Kabupaten Tangerang and Kota Tangerang with the average of population growth is 3,63 percent and 3,0 percent respectively.

The highness of population growth in those 2 regencies is closely related with their economic potential that has grown to be the centre of economic area and has become destination for migrants. It is also caused by their sites that are straight-bordered with Indonesian Capitol (Jakarta) –Jabotabek area. A great number of inhabitants whose daily economic activities in Jakarta stay in that two area. Compared with population growth rate in the previous period (1980-1990), all regencies and municipals, except Serang, shows a decreasing growth rate.

Extreme decreasing growth rate incurred in Kota Tangerang from 8,77 percent in 1980-1990 to 3,83 percent in 1990-2000. This happened because in the periods of 1980-1990 in Kota Tangerang there is an addition in the number of district from 3 districts become 5 districts. The 2 districts are previously of Kabupaten Tangerang As explained above, population number always increases from year to year. Population number in Banten in 2005 based on the result of National Social Economic Survey (Susenas) in February, increase to be 9.308.944 inhabitants, 4.701.284 of them are men and greater than the woman that only amounting 4.607.660 inhabitants. Meanwhile, the number of household in Banten in 2004 is 2.504.330.

As a region that is open for everyone, based on the result of Population Sencus 2000 in Banten there are 16,871 expatriates as noted in table 3.14. Of all expatriates, most of them come from The Mainland China and Taiwan amounted 12,141 expatriates (71.96 percent), while the rest amounting 4,730 expatriates (28.04 percent) are from Arab, Pakistan, British and many others. The other data about population that is necessary to know is the number of population based on projection.

Projected population data is needed to, among others, quantify development targets in the future. The projection of population (demography) is basically needed by the three important users, those are planner, decision maker and analyst. Banten population data as the result of projection based on age group and sex and the number of population based on regency. It is estimated that the number of population in Banten in 2005 is around 9.570,4 thousand inhabitants.

Distribution and Population Density

Spread or distribution of population is basically a population composition based on geographical area. From the population spread data it can be seen whether the population composition in a region is flat or not. Trough population spread, it also can be seen which region with dense population. Population spread indicator is noted in percentage. By that way its pattern can be inferred.

In the time range between 2000 and 2005, population spread in Pandeglang, Lebak and Serang municipal tends to decline while in Tangerang municipa and Tangerang city, population spread relatively inclines. The inclination in those 2 municipals is quite fair remembering that the regions is developing, especially from industrial sector accompanied by trade and service sector, making many manpower come from outside area including those who open a new venture whether in small, middle of big scale like Jakarta. The spread of population will have more meaning when it is related with the density of population in an area. This is important because a region with a huge population will not be considered as dense if it is wide.

The number of population density that is increases from year to year. This is shown by the data from the last two censuses. In 1990 there are 678 inhabitants per km square while in 2000 there are 920 inhabitants per km square and increases to be 1.058 inhabitants per km square in 2005. Just like in any other regency, there is not a decline in population density. If the population density in every municipal is compared, until 2005 there are three municipals with high population density, those are Tangerang city with 8.355 inhabitants per km square, Tangerang municipal with 2.994 inhabitants per km square and Cilegon city with 1.905 inhabitants per km square. The lowest population density occurs in Lebak with 398 and Pandeglang with 403 inhabitants per km square.

Source: Banten in figures 2005
Published by Statistics of Banten Province

Banten Geography and Climate

2008-04-26T19:50:00.000-07:00

Base on the act No. 23 year 2000, state of Banten residency of West Java change became Banten Province. Banten Province has area about 8.800,83 km2, that content four regencies namely Pandeglang, Lebak, Tangerang, and Serang, and two cities namely Tangerang and Cilegon.

Banten Province occur at term astronomy about 10501’ 11” – 10607’ 12” East Longitude and 507’50” –701’1” South Latitude, wield position is a strategy at internasional and national traffic.

Banten Province has boundaries:
a. In the north are boundaries by Java Sea.
b. In the east are boundaries by DKI Jakarta and West Java Province.
c. In the south are boundaries by Hindia Ocean.
d. In the West are boundaries by Sunda Strait.

While ecosystem of Banten Province is basicly content:

a. Northern Beach environment that ecosystem of irigated rice field, region of population, and industries.

b. Region of central Banten is rice field with limitation of irigation, and estate crops, little villages. Available of water is enough and stable. Available of water is enough and stable.

c. Region of Halim-Kendeng throught Malingping, Leuwidamanr, Bayah are hills that relative hard to access, neverthless that have a natural resources.

d. Region of West Banten (Saketi, DAS Cidano and about Karang mountain inclination – Aseupan, and Pulosari throught DAS Ciliman – Pandeglang and West Serang) that affluent concerning with water, are region that agriculture area.

e. Ujung Kulon as Java rhinoceros (Rhini Sondaicus) National Park.

f. Das Cibaliung –Malingping is area that water affluent, but does not use effectively and productively. The round are surge hills with estate crops and talun environment.

Climate of Banten is very influented by Monson trade and El Nino Billow. In raining season (November –March), West wind is dominating at Banten climate (from Sumatera, Hindia ocean beside South India) that conspire by wind from Asia that overreach South China Sea. At dry season (June – August) East wind is dominating at Banten.

That the reason of Banten region is undergoes aridity especialy at Northern Beach, and it’s very hard if El Nino occurs. Temperature at beach region and hills are about 220 C and 320 C, while temperature at mountain by altitude between 400 –1.350 m gains between 180 C –290 C.

From: Banten in figures 2005
Published by Statistics of Banten Province

Brief History of Banten Province

2008-04-26T19:42:00.000-07:00

Banten is the name of the area has been know since 14 century. In the beginning Banten is a port which the ships and trader are coming from any country, and finally Euro people control this area. In 1330 people have known a country which as Panten, and then this area controlled by Kingdom of Majapahit with Gajah Mada and Hayam Wuruk as a leader. At that time, Kingdom of Majapahit and Kingdom of Demak are two of Kingdom has power in Nusantara (Indonesia). In 1524 –1525 Moslem traders came to Banten and that time; begin of Islam religious growth in Banten. In about two century later, regency (Kadipaten) of Banten has been build at Surasowan in October 8, 1526.

In 1552 -1570 Maulana Hasanudin Princes (Panembahan) of Surasowan become the first leader (Sultan) of Baneten. At that time the government of Sultan has begun which finally Sultan Muhammad Rafi’uddin (1813 –1820) is the 20th Sultan with all the people of Banten attack for the illegal government. But war of Banten forever until the illegal government goes out from Banten.

Since the freedom of Indonesia, people of Banten want to build a Banten province. That hoping had existed since 1953 and in 1963 made committee of Banten Province at Serang regency. In the meeting between Committee of Banten Province with legislative (DPR-GR) agree to make a frame of Banten province. In October 25, 1970 the great meeting of Banten has declared the Presidium of Committee of Banten Province. But not convenient to build the province which unravel of West Java. In era Orde Baru struggle of Banten Province can not release yet.

In reformation order (Orde Reformasi), struggle of Banten people is very obstinate because free democracy and regency autonomy (self-government) has issue by central government. In July 18, 1999 there was declaration of Banten people in Serang, later official of Committee of Banten Province (Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten) arrange the basic guide and job planning recommended Committee of Institution of Banten Province (Komite Pembentukan Provinsi Banten /PBB). Since that, conformed subs of commission PBB in some regency in Banten to fasted conformation of Banten Province.

After through martial aborious ultimately at October 4, 2000 tight at great meeting of legislative (Rapat Paripurna DPR-RI) affirm draft of law (RUU) of Banten Province become act the law No. 23 Year 2000 about Institution of Banten Province. Posterior at October 17, 2000 President Abdurrahman Wahid affirms the law No. 23 Year 2000 about PBB. One month after that at November 18, 2000 there was agreement of Banten Province, and functionary governor H. Hakamudin Djamal to implement officer transitory province before definitive governor electing. In 2002 Local legislative (DPRD) of Banten elected Dr. Ir. H. Djoko Munandar, M.Eng as Governor, and Hj. Atut Chosiyah as Vice Governor.

Source: Drs. E. Iwa Tuskana Supandri, Sekapur Sirih Perjalanan Panjang dan Kronologis Terbetuknya Provinsi Banten 1953 - 2000.

From: Banten in figures 2005. Published by Statistics of Banten Province.

Recommendations of the Anti Corruption Public Forum to the Conference of the State Parties to the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

2008-04-26T13:39:00.000-07:00

Denpasar, 26 January 2008—From 24 to 26 January 2008, the Partnership for Governance Reform, in cooperation with TI Indonesia, ICW, and the Coalition for Judicial Monitoring (KPP) held a public forum called “Combating corruption in transitional democracies”. This event was organized in response to the UNCAC conference of state parties being held from 28 January to 1 February 2008.

The Anti Corruption public forum aimed to address the unique problems facing countries undergoing a political transition towards democracy, including Indonesia, Nigeria, Peru, Thailand, South Africa and many of the newer countries in Eastern Europe. They experience unique and complex socio-political challenges in their efforts to combat corruption.

Because of these challenges, the Anti-Corruption Public Forum recommended that more contextual anti corruption strategies are needed – approaches which address the particular socio-political dynamics of countries undergoing a political transition.

Conclusions:

1. All stakeholders should understand that the democratic transition is a political process that is full of constraints, especially where the prior corrupt and authoritarian regime retains control of state institutions. In these countries, civil society often remains weak, making power relations between the state and civil society lopsided and creating an environment where abuse of power can flourish.

2. In the context of Indonesia, the public forum believes that the pre-reformasi socio-political powers maintain control – and they have a direct interest in sustaining corrupt governance, at both central and regional level. Therefore, despite ten years of governance reform, progress remains disappointing. Judicial corruption is still common practice, and state commissions, born post 1998, are being stripped of their power by the very political powers who claim to be reformers. Similar incidents also occur at regional level - the shift of authority from central government to the regions has been more broadly dispersed abuse of power practices.

3. Because of this, we need to develop more contextual criteria for these countries to comply with the obligations stipulated by the UNCAC. This is important if we want to make compliance to the convention more than just a technical and

procedural effort. Maintaining and promoting the development of democratic political systems in countries that are undergoing political transition is equally important to realizing clean and accountable governance. We believe that democratic political systems provide more opportunities to eradicate corruption effectively.

4. Issues which are going to be discussed in the UNCAC conference of state parties, such as Asset Recovery also need to be understood in their contextual setting. For the public and government in countries in democratic transition, recovering assets from corruption cases involving past government officials is very political. In the case of Indonesia for instance, efforts to recover assets belonging to Soeharto depends on more than legal and procedural issues, but political factors as well.

5. Law enforcement agencies, such as the police, prosecutors office, courts - even the Anti Corruption Commission (KPK) – suffer a lack of internal and external oversight and commitment (especially judicial corruption and political corruption). The leadership of law enforcement agencies and institutions is still seen as compromised, especially when the selection process is influenced by political interests.

Recommendations:

The following recommendations are submitted to the governments from state parties to UNCAC.

1. We invite CSOs in various countries to consolidate into a political force with the capacity to control the performance of their respective governments and start to develop global cooperation in corruption eradication.

2. The eradication of the judicial mafia cannot be achieved by law enforcement agencies alone, but the public should be able to report judicial mafia practices to institutions which have the authority to tackle this behaviour.

3. Countries in political transition need to seriously develop political recruitment systems that select competent government officials of high integrity. Government, CSOs and politicians with integrity need to push for the enactment of laws which ensure the transparency and accountability of political parties.

4. The private sector should develop and promote codes of ethics and anti corrupt behavior. Private sector associations can ensure their members comply with their codes of ethics. Corrupt activity by the private sector should be categorized as criminal under national laws. CSOs, whether in the national or international context, should strengthen networks to monitor the behaviour of the private sector.

5. In countries where the level of corruption is high, women are more vulnerable, economically, politically, socially and culturally. State Parties to UNCAC need to take effective steps to provide access and opportunities for women to participate in corruption eradication and monitor its implementation. Women’s groups need to strengthen their political networks and enhance their capacity to control the direction of the government/administration.

6. Countries in democratic transition need to have effective control of military institutions, particularly weapons procurement. Weapons procurement should be controlled by non-military agencies, from the planning process through to procurement, management and usage. The government and the parliament should have the commitment and courage to conduct due oversight. International cooperation, is needed to ensure prevention and investigation of corrupt practices in weapons procurement.

7. Donor institutions which support corruption eradication at the national level are called upon to review the effectiveness of their aid. It is time to evaluate whether enough has been achieved – given the levels of support. There is a need to consider increasing direct support to the community - both as the main victims of corruption and to enhance their capacity to control how governments administrate/manage the country. An empowered community is both the best way to prevent corruption and the best way to ensure effective investigation of and action on corruption cases.

Denpasar, 26 January 2008
Partnership for Governance Reform
Transparency International, Indonesia
Indonesian Corruption Watch
NGO Coalition for Judicial Oversight

from: www.kemitraan.or.id

Passive-aggressive Bureaucracies

2008-04-26T13:24:00.000-07:00

by: Sam Vaknin*

Collectives - especially bureaucracies, such as for-profit universities, health maintenance organizations (HMOs), the army, and government - tend to behave passive-aggressively and to frustrate their constituencies. This misconduct is often aimed at releasing tensions and stress that the individuals comprising these organizations accumulate in their daily contact with members of the public.

Additionally, as Kafka astutely observed, such misbehavior fosters dependence in the clients of these establishments and cements a relationship of superior (i.e., the obstructionist group) versus inferior (the demanding and deserving individual, who is reduced to begging and supplicating).

Passive-aggressiveness has a lot in common with pathological narcissism: the destructive envy, the recurrent attempts to buttress grandiose fantasies of omnipotence and omniscience, the lack of impulse control, the deficient ability to empathize, and the sense of entitlement, often incommensurate with its real-life achievements.

No wonder, therefore, that negativistic, narcissistic, and borderline organizations share similar traits and identical psychological defenses: most notably denial (mainly of the existence of problems and complaints), and projection (blaming the group's failures and dysfunction on its clients).

In such a state of mind, it is easy to confuse means (making money, hiring staff, constructing or renting facilities, and so on) with ends (providing loans, educating students, assisting the poor, fighting wars, etc.). Means become ends and ends become means.

Consequently, the original goals of the organization are now considered to be nothing more than obstacles on the way to realizing new aims: borrowers, students, or the poor are nuisances to be summarily dispensed with as the board of directors considers the erection of yet another office tower and the disbursement of yet another annual bonus to its members. As Parkinson noted, the collective perpetuates its existence, regardless of whether it has any role left and how well it functions.

As the constituencies of these collectives - most forcefully, its clients - protest and exert pressure in an attempt to restore them to their erstwhile state, the collectives develop a paranoid state of mind, a siege mentality, replete with persecutory delusions and aggressive behavior. This anxiety is an introjection of guilt. Deep inside, these organizations know that they have strayed from the right path. They anticipate attacks and rebukes and are rendered defensive and suspicious by the inevitable, impending onslaught.

The Negativistic (Passive-Aggressive) Personality Disorder is not yet recognized by the DSM Committee. It makes its appearances in Appendix B of the Diagnostic and Statistical Manual, titled "Criteria Sets and Axes Provided for Further Study."

Some people are perennial pessimists and have "negative energy" and negativistic attitudes ("good things don't last", "it doesn't pay to be good", "the future is behind me"). Not only do they disparage the efforts of others, but they make it a point to resist demands to perform in workplace and social settings and to frustrate people's expectations and requests, however reasonable and minimal they may be. Such persons regard every requirement and assigned task as impositions, reject authority, resent authority figures (boss, teacher, parent-like spouse), feel shackled and enslaved by commitment, and oppose relationships that bind them in any manner.

Passive-aggressiveness wears a multitudes of guises: procrastination, malingering, perfectionism, forgetfulness, neglect, truancy, intentional inefficiency, stubbornness, and outright sabotage. This repeated and advertent misconduct has far reaching effects. Consider the Negativist in the workplace: he or she invests time and efforts in obstructing their own chores and in undermining relationships. But, these self-destructive and self-defeating behaviors wreak havoc throughout the workshop or the office.

People diagnosed with the Negativistic (Passive-Aggressive) Personality Disorder resemble narcissists in some important respects. Despite the obstructive role they play, passive-aggressives feel unappreciated, underpaid, cheated, and misunderstood. They chronically complain, whine, carp, and criticize. They blame their failures and defeats on others, posing as martyrs and victims of a corrupt, inefficient, and heartless system (in other words, they have alloplastic defenses and an external locus of control).

Passive-aggressives sulk and give the "silent treatment" in reaction to real or imagined slights. They suffer from ideas of reference (believe that they are the butt of derision, contempt, and condemnation) and are mildly paranoid (the world is out to get them, which explains their personal misfortune). In the words of the DSM: "They may be sullen, irritable, impatient, argumentative, cynical, skeptical and contrary." They are also hostile, explosive, lack impulse control, and, sometimes, reckless.

Inevitably, passive-aggressives are envious of the fortunate, the successful, the famous, their superiors, those in favor, and the happy. They vent this venomous jealousy openly and defiantly whenever given the opportunity. But, deep at heart, passive-aggressives are craven. When reprimanded, they immediately revert to begging forgiveness, kowtowing, maudlin protestations, turning on their charm, and promising to behave and perform better in the future.

*United Press International (UPI) Senior Business Correspondent

KESEJAHTERAAN SOSIAL: Hak Masyarakat & Kewajiban Negara

2008-04-26T05:45:00.000-07:00

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Agustus 1997 telah menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Diawali dengan nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap Dolar AS, mengakibatkan kinerja kegiatan produksi menurun tajam karena sebagian bahan bakunya berasal dari luar negeri. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak perusahaan yang akhirnya harus gulung tikar. Tercatat sedikitnya dua puluh lima juta orang pengangguran baru yang dihasilkan oleh krisis ini. Tentunya terdapat puluhan juta jiwa yang menggantungkan hidup pada pekerja-pekerja yang di-PHK itu. Dari data yang dikumpulkan Depsos untuk wilayah DKI Jakarta hingga Juli 1998, tercatat adanya peningkatan jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebesar 30%, WTS 30%, pedagang asongan 75%, dan anak jalanan 200% (Republika, 29 Juli 1998).

Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah sosial yang penting untuk segera diatasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah meningkat tajam di saat wajib belajar sedang giat-giatnya digalakkan. Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat menurun sehingga mencapai titik yang memprihatinkan. Kenyataan ini harus diantisipasi untuk menghindari terdapatnya "generasi yang hilang" beberapa dasawarsa mendatang.

Dijamin oleh UUD 1945

Pasal 34 undang-undang dasar 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Fakir miskin dapat juga berarti orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara.

Bagaimanakah sebenarnya relisasi pemeliharaan oleh negara yang dikehendaki oleh konstitusi? Penjelasan pasal 34 UUD 1945 berbunyi "Telah cukup jelas, lihat di atas". Yang dimaksud oleh kalimat "di atas" itu tidak lain adalah penjelasan dari pasal 33 UUD 1945 yang memang masuk dalam bab yang sama dengan pasal 34 yaitu bab mengenai kesejahteraan sosial. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 antara lain menyebutkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan.

Dari penjelasan UUD 1945 tersebut terlihat jelas relevansi dari sistem ekonomi dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Sistem ekonomi kerakyatan yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak merupakan bentuk ideal yang seyogianya dan wajib diciptakan oleh negara.

Dengan berjalannya mekanisme ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan yang adil terhadap sumber-sumber modal, maka kesejahteraan masyarakat dapat dipelihara agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Masyarakat tidak dapat disalahkan atas kemiskinan yang dideritanya. Peningkatan kesejahteraan sebenarnya adalah hak mereka, sementara di lain pihak, negara (pemerintah) berkewajiban dan memiliki kapasitas untuk menciptakan mekanisme yang kondusif bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam kenyataannya, pemerintah ternyata tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai hal itu. Akumulasi modal yang hanya berputar pada segelintir kalangan masyarakat pada masa orde baru tak ayal lagi merupakan kejahatan terstruktur yang tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan akhir-akhir ini dapat disambut positif sebagai wujud tanggung jawab negara memelihara kesejahteraan rakyatnya.

Bantuan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 34 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 UU 6/1974 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial".

Selain usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha yang sifatnya lebih pada pelaksanaan langsung di lapangan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat sesegera mungkin mengantisipasi keadaan sosial yang memprihatinkan ini. Pengaturan yang bersifat lebih teknis di bawah UU 6/1974 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Pasal 2 ayat (1) dari PP 42/1981 di atas menyebutkan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.

Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah.

Proses Pemberian Bantuan

Proses pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah dengan pengajuan data keluarga miskin yang perlu mendapatkan bantuan melalui RT/RW yang bersangkutan dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) kecamatan tiap-tiap desa/kelurahan. Data yang diterima kemudian dibicarakan dan diolah di Rakorbang kabupaten/Kota Madya untuk selanjutnya dibawa ke tingkat provinsi dan terakhir diajukan ke Bapenas. Data yang masuk ke Bapenas diseleksi untuk disesuaikan dengan anggaran yang disediakan APBN. Proses yang cukup panjang ini menghendaki efisiensi di setiap lini agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Tindak lanjut dari pemberian bantuan sosial adalah rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan, untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses rehabilitasi sosial ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran berswadaya, pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat. Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaan dapat diberikan bantuan permodalan oleh Depsos guna meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Jaring Pengaman Sosial

Program lain yang sedang digalakkan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat dan mencegah timbulnya fakir miskin baru adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS). JPS dilakukan dengan bekerjasama dengan badan-badan dana luar negeri. Salah satu bentuk program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang masih mampu bertahan untuk dapat menampung sebagian tenaga kerja yang terkena PHK. Salah satu kelebihan program jaring pengaman sosial ini adalah pelaksanaan di lapangan tidak lagi dilakukan oleh aparat pemerintahan sehingga dapat dihindari kemungkinan hambatan birokrasi yang menumpulkan efektivitas program.

Namun sayangnya program yang mempunyai dana milyaran dolar dan triliunan rupiah ini belum dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak terdapatnya kejelasan dan standar baku terhadap pelaksanaan program JPS ini. Program yang melibatkan banyak LSM inipun ternyata masih mengikutkan LSM yang sebenarnya kurang qualified, bahkan LSM yang belum mempunyai struktur organisasi permanen.

Dibutuhkan: Partisipasi Masyarakat

Selain hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti dipaparkan di atas, terdapat pula kewajiban bagi masyarakat, yang dibebankan oleh UU No.6 tahun 1974, untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Keadaan keuangan negara yang tidak mendukung saat ini sangat memerlukan bantuan yang intensif dari masyarakat, karena pada saat rakyat sangat memerlukan bantuan dana pelayanan sosial dari pemerintah ternyata anggaran pemerintah untuk pelayanan sosial justru menurun.

Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk memfasilitasi kewajiban masyarakat tersebut. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah. Pasal 12 PP 42/1981 juga memfasilitasi kewajiban ini dengan memberikan kemungkinan bagi organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bantuan subsidi.

Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, juga dibutuhkan kontrol sosial dari masyarakat terhadap kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial ini. Kritik langsung dan peranan insan pers akan selalu dibutuhkan untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Transparansi

Dari pengamatan langsung di bilangan Kampung Tengah Jakarta Selatan pada bulan Februari 1999, ditemukan komunitas masyarakat tidak mampu yang belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apakah mungkin kondisi mereka yang hidup di lingkungan kumuh dengan rumah-rumah semi permanen berukuran tiga kali tiga meter masih belum layak untuk mendapatkan bantuan? Yang jelas mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk modal usaha mereka agar tidak terjerat oleh rentenir. Aparat kelurahan diketahui pernah mendata dan mendokumentasi mereka dengan iming-iming akan diberikan bantuan permodalan, namun hingga tulisan ini dibuat janji tersebut belum kunjung terealisasi.

Langkah transparansi harus segera dilakukan agar efisiensi bantuan dapat terjamin. Adanya transparansi sangat dibutuhkan dalam proses pemberian bantuan ini untuk memberikan kepastian bahwa dana bantuan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya. Masyarakat pemberi dana, yaitu penyumbang maupun seluruh masyarakat sebagai pembayar pajak kepada negara, yang dananya digunakan untuk kesejahteraan sosial, berhak untuk mengetahui apa yang terjadi pada dana yang telah mereka berikan. Sementara masyarakat yang berhak menerima dana tersebut juga berhak atas transparansi, untuk memastikan bahwa hak mereka atas kesejahteraan sosial tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya.

Masalah pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial ini sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Konstitusi kita sendiri telah mengakomodasi hak atas kesejahteraan sosial. Para pendiri bangsa ini telah tidak melupakan hak dasar ini, akankah kita -generasi sekarang- justru melupakannya?

Hak-Hak Dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial:
1. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. (Pasal 1 UU no.6 tahun 1974).
2. Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara (Pasal 34 UUD 1945).
3. Fakir miskin berhak mendapatkan sarana bantuan sosial dan rehabilitasi sosial. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI no.42 tahun 1981).

Kewajiban-Kewajiban Dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial:
1. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. (Pasal 1 UU no.6 tahun 1974).
2. Pemerintah wajib mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak. (Penjelasan pasal 33 UUD 1945).

Sumber: Kajian Sosial Masyarakat Transparansi Indonesia
(www.transparansi.or.id)

Globalisasi dan Kemiskinan

2008-04-26T05:32:00.000-07:00

Mengungkap Kekuatan Ekonomi Mikro Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Globalisasi merupakan kondisi yang menciptkan suatu keniscayaan bagi negara-negara dunia ketiga terutama Indonesia, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh sistem regulasi yang tertutup, globalisasi juga bisa membuat negara tersebut maju dan globalisasi juga bisa membuat negara tersebut menjadi miskin. Logical Framework of Globalization adalah bagaimana dunia ini merupakan dunia tanpa batas, dan globalisasi juga menciptakan keterbukaan terutama dalam perdagangan Internasional, sehingga globalisasi di klaim oleh pecinta globalisasi sebagai formula untuk bisa memajukan negara yang miskin, berkembang dan menjadi negara yang maju.

Mengutip ungkapan Stiglizt, bahwa globalisasi telah menciptakan pertumbuhan bagi negara-negara di Asia dengan ditunjukan oleh banyaknya orang yang sejahtera karena eksport industrialisasi, tetapi banyak juga mengagap bahwa dengan globalisasi orang tereksploitasi oleh prosesnya. Oleh karena itu globalisasi bagi negara berkembang dalam hal ini Indonesia merupakan suatu potret suram akibat keganasan globalisasi, hal yang kasat mata adalah semakin miskinnya orang Indonesia.

Globalisasi dan Kemiskinan

Perubahan mekanisme dunia menuju pasar bebas yang telah di ungkap oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher telah menjadi suatu mekanisme dominan terhadap proses hubungan antar negara, sehingga negara tersebut harus bisa terpacu untuk berkompetisi, kompitisi yang tidak sehat sering mewarnai dalam proses ekonomi, sehingga sering terjadi proses protek-memprotek, klaim-mengklim hasil produk, dan yang paling nyata adalah negara berkembang sering dirugikan karena prosesnya, proses tersebut melalui mekanisme yang di buat oleh lembaga internasional dalam hal ini WTO.

Salah satu yang percaya bahwa globalisasi merupakan mekanisme yang baik, yaitu di ungkapkan oleh Riant Nugroho yang mengatakan bahwa globalisasi merupakan kunci dari pembangunan, globalisasi secara ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar global, sehingga mekanisme itu dirangsang oleh perkembangan teknologi sehingga mendorong transformasi ekonomi, sehingga akan mengurangi kemiskinan.

Globalisasi sangat dipengaruhi oleh pemikiran kapitalisme yang mempunyai pandangan filsafat ekonomi klasik, tokoh yang sangat berpengaruh dalam pandangan ini adalah Adam Smith dan dua pemikir yang tidak kalah pentingnya dalam pembentukan pandangan ini, yaitu David Ricardo dan Thomas Robert Maltus serta sangat di elu-elukan oleh dua pemikir pada jaman sekarang, yaitu Francis Fukuyama dan Thomas L. Friedman yang memberikan tesisnya tentang globalisasi, liberalisme, privatisasi, dan kapitalisme sebagai akhir sejarah.

Realitas yang terjadi adalah Indonesia merupakan dari negara dunia ketiga yang belum mampu membendung pasar bebas dan hal tersebut merupakan suatu keniscayaan serta sewaktu-waktu akan siap membinasakannya. Dalam hal pertanian pun negara kita belum bisa mampu membendung produk-produk dari luar yang mempunyai nilai kompetitif lebih dibandingkan dengan produk pertanian negara kita, maka kita sering menjumpai buah-buahan import, padi import, kedelai import dan produk pertanian import lainnya di sekitar kita sampai-sampai di pasar tradisional pun ada, sehingga pertanyaan kita, apakah pemerintah telah menciptakan pembangunan yang berbasiskan pada kerakyatan ?.

Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah klasik yang selalu melekat dan menjadi ciri khas negara Indonesia, masalah ini juga merupakan masalah yang paling klimaks dihadapi oleh negara ini, sebab proses penyelenggaraan negara yang begitu panjang akan membayangkan adanya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, karena hal tersebut merupakan mainstream dari sebuah pembangunan. Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah impoverishment (hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses impoverisment adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematik direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri. Proses inilah yang dikenal sebagai proses pelemahan (disempowerment) ekonomi, ekologi, sosial, politik dan kebudayaan khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Di bandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (BPS). Data kemiskinan yang paling fenomenal dan diperkirakan oleh Bank Dunia, yaitu sebanyak 3,1 juta orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan akibat kenaikan harga beras 33 persen selama periode Februari 2005 sampai Maret 2006.

Dasar perhitungannya, tiga perempat dari kaum miskin adalah konsumen bersih (net consumer) beras. Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah orang miskin, yang hidup dengan 1 dollar AS per hari pada tahun 2006 diperkirakan 19,5 juta orang, akan turun menjadi 17,5 juta orang pada 2007. Adapun orang miskin yang hidup dengan 2 dollar AS per hari juga diprediksi berkurang, dari 113,8 juta orang pada tahun 2006 menjadi 108,2 juta orang pada 2007. Asumsinya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh dari 5,5 persen pada 2006 menjadi 6,2 persen pada 2007 dan jumlah penduduk bertambah dari 229,5 juta di 2006 menjadi 232,9 juta pada 2007 (Kompas 15 November 2006).

Dengan ungkapan-ungkapan diatas maka penulis akan memberikan sedikit analisa yaitu bahwa globalisasi secara realitas yang terjadi di Indonesia malah mengsengsarakan rakyat, misalnya kemiskinan semakin bertambah, hal yang perlu digaris bawahai adalah analisa pendapatan perkapita secara kuantitatif tidak bisa dijadikan barometer tingkat kemiskinan di Indonesia (walaupun penulis memberikan pemaparan data secara kuantitatif) sebab data pendapatan perkapita yang dijadikan landasan untuk mengukur sejaumana tingkat pertumbuhan di Indonesia tidak sesuai dengan realitas, karena pendapatan perkapita Indonesia bisa di wakili hanya dengan 10% dari bangsa ini, karena globalisasi akan menciptakan marginalisasi antara yang si kaya dengan si miskin dan faktannya benar !, bangsa ini mengalami kemiskinan yang sangat parah secara kasat mata.

Fakta yang kasat mata kita ketahui tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan yang sangat parah, misalnya di daerah Cirebon masih banyaknya masyarakat yang memakan roti basi yang cilakanya makanan itu sebagai makanan pengganti nasi aking yang semakin kesini semakin merangkak naik akibat kenaikan harga beras yang membumbung tinggi. perlu di ketahui bahwa nasi aking adalah nasi bekas yang di keringkan, di masak serta di konsumsi oleh masyarakat kita (Liputan 6 SCTV), yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah hal tersebut di namakan keberhasilan pembangunan, mungkin hanya ucapan astagfirolah saja yang bisa menjawabnya. Nah dengan melihat fenomena tersebut maka apa yang harus dilakukan supaya bangsa ini bisa terangkat dari jurang kemiskinan yang sudah terlalu dalam, pertanyaan tersebut seharus bisa dijawab oleh bangsa ini melalui pemberdayaan masyarakat dengan dukungan kebijakan pemerintah dan swasta yang pro terhadap pengentasan kemiskinan.

Permasalahan yang ada dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Proses Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Defenisi Usaha mikro menurut ADB, adalah usaha-usaha non-pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga. Sedangkan USAID mendefinisikan Usaha mikro adalah kegiatan bisnis yang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang tidak dibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi pekerja.

Kepemilikan aset dan pendapatannya terbatas. Dan lembaga yang sangat populer di kalangan kita serta mempunyai moto tidak ada kemiskinan di dunia yaitu Bank Dunia mendefinisikan Usaha mikro adalah merupakan usaha gabungan (partnership) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (self-employed).

Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat survival (usaha untuk mempertahankan hidup–survival level activities), yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil. Dengan melihat beberapa defenisi tentang usaha mikro, maka hal yang perlu di garis bawahi adalah bagaimana kekuatan usaha mikro bisa di jadikan sebagai alternatif dalam mengurangi pengangguran, karena pengurangan pengangguran secara otomatis akan memberikan dampak positif untuk bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia, tetapi alternatif tersebut tidak bisa jalan begitu saja tanpa mendapatkan dukungan secara maksimal oleh pemerintah dan swasta dengan memberikan akses keadilan bagi usaha tersebut.

Peranan pemberdayaan seharusnya bisa terealisasi apabila pemerintah dan swasta bisa menciptakan suatu program yang sifatnya memberikan akses modal kepada usaha mikro, sebab kendala yang banyak dihadapi oleh usaha ini adalah masalah permodalan, fenomena permodalan ini apabila kita kaji lebih empiris di lapangan yaitu masih adanya ketidakadilan dalam penyalurannya, misalnya usaha mikro sering dipersulit untuk bisa mendapatkan modal, seperti prosedur yang berbelit-belit, harus ada jaminan, serta banyak lembaga keuangan tidak menyediakan permodalan bagi usaha mikro. Dan fenomena tersebut bisa kita lihat secara kasat mata sehingga dengan fenomena tersebut pemerintah dan swasta belum berpihak pada pembangunan yang berbasiskan kerakyatan.

Sehingga usaha mikro sering mengalihkan pinjaman permodalan kepada lembaga-lembaga keuangan informal, sehingga yang terjadi adalah penghisapan atau eksploitasi oleh lembaga informal dalam hal ini rentenir, eksploitasi tersebut terjadi dengan bunga yang tinggi, tetapi eksploitasi tersebut bisa dinikmati atau diterima oleh usaha mikro, nah itu merupakan fenomena yang harus segera dijawab oleh pemerintah dengan membuat kebijakan yang benar-benar di implementasikan.

Data yang menunjukan bahwa pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan non bank sebanyak 82.962 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 10,93 persen, perbankan sebanyak 385.383 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen dan sumber permodalan lainnya sebanyak 661.629 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen. Sedangkan sumber permodalan yang berasal dari modal ventura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 50,18 persen yaitu dari 16.002 UKM menjadi 7.972 UKM (BPS 2001). Sehingga kesimpulannya adalah data tersebut menunjukan bahwa sebagian besar permodalan untuk usaha mikro berasal dari lembaga-lembaga keuangan informal.

Strategi Untuk Merealisasikan Kekuatan Ekonomi Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan

Dengan melihat realitas permasalahan yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui proses pemberdayaan ekonomi mikro sebagai pilar pembangunan, maka strategi-strategi yang harus di gunakan adalah sebagai berikut :

1.Adanya kerjasama yang mutalisme antara pemerintah, swasta serta elemen masyarakat menengah (LSM, Akademsi, Wartawan, Profesional dll) untuk bisa mendorong ekonomi mikro untuk bisa menjadi salah satu tembok dalam menghindari kemiskinan. Strategi itu bisa dilakukan apabila ketiga elemen tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dalam pembangunan, misalnya dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi mikro.

2.Pemerintah harus bisa menciptakan regulasi yang pro terhadap ekonomi mikro, misalnya dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah yang sangat mengedepankan peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut harus bisa mendorong kekuatan ekonomi lokal, bukan malah sebaliknya mendorong ekonomi sebagian kelompok orang saja yang nota benenya dari kalangan ekonomi besar. Oleh karena itu jangan ada peraturan daerah yang mendorong resistensi masyarakat terhadap pemerintah daerah seperti penggusuran pedagang kaki lima tanpa memberikan solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, hal-hal tersebut harus di hindari oleh pemerintah daerah apabila ingin menciptakan kekuatan ekonomi mikro sebagai pilar untuk upaya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah.

3.Pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat yang diwakili oleh LSM harus bisa membuat lembaga-lembaga keuangan mikro yang kuat serta mengedepankan distribusi keadilan dalam prosesnya. Hal tersebut supaya usaha mikro bisa terhindar dari rentenir yang nota benenya akan mengeksploitasi usaha mikro dengan bunga yang tinggi.

4.Lembaga keuangan mikro harus bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan yang informal dengan mengedepankan pelayanan yang pro terhadap usaha mikro, sehingga usaha mikro akan tertarik serta nyaman dalam melakukan pinjamannya, hal yang terpenting dan merupakan indikator pelayanan adalah proses pelayanan yang tidak berbelit-belit.

5.Dan yang terakhir adalah bagaiman ketiga elemen tersebut mempunyai komitmen dalam bekerjasama untuk bisa merealisasikan visi dan misi dalam melenyapkan kemiskinan di Indonesia.

Sumber: www.suarapublik.org

Good Governance Sektor Pelayanan Publik, Prasyarat Membangun Industri Berdaya Saing

2008-04-26T05:25:00.000-07:00

Oleh: Mas Achmad Daniri*

Kebijakan industrial yang lebih difokuskan pada keunggulan kompetitif nasional, menjadi tantangan yang krusial bagi Pemerintah. Implementasi kebijakan ini akan membuktikan komitmen Pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kalangan pengusaha meyakini tidak sulit bagi Pemerintah untuk memperbaiki daya saing apabila ada kemauan keras memangkas praktek ekonomi biaya tinggi. Problem saat ini, justru sebagian industri malah semakin tenggelam dalam masalah pasokan bahan baku, kekurangan energi, dan praktek ekonomi biaya tinggi.

Perkembangan industri di Indonesia pernah menjadi primadona sebelum krisis (tahun 1998). Prestasi puncak sebelum krisis, ekonomi Indonesia di persepsikan investor sebagai kandidat Macan Asia. Dengan sumberdaya alam yang berlimpah, populasi nomor 4 di dunia, tenaga kerja yang kompetitif, juga didukung oleh infrastruktur yang sedang berkembang, pada masa itu, perekonomian Indonesia memberikan daya tarik untuk mengundang investasi.

Memang ironis, pertumbuhan industri yang mulai merangkak menuju perbaikan pasca krisis 1998, justru kembali melemah di tahun 2006 setelah Pemerintah menaikkan harga BBM hingga 126 % pada Oktober 2005. Akar permasalahan didalam membangun industri sebenarnya ditentukan oleh seberapa besar â€˜gross marginâ€™ yang bisa diciptakan melalui perbaikan iklim usaha dan daya saing. Kebijakan untuk meningkatkan â€˜gross marginâ€™ sudah dan sedang dilakukan, namun eksekusi pada tataran implementasinya masih terlihat kurang memadai. Perlu ada kebijakan Pemerintah yang terintegrasi yang terkait dengan kebijakan industri dan perdagangan, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur. Inipun belum cukup, lemahnya koordinasi antara instansi dan saratnya berbagai kepentingan individu dan golongan, menjadi masalah besar. Perilaku seperti ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan good governance.

Belajar dari masa lalu telah terbukti bahwa bad governance menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang sampai sekarang dampak negatifnya masih kita rasakan. Penerapan good governance sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap korupsi dan suap.

Keinginan mewujudkan good governance sering diungkapkan baik oleh para pejabat penyelenggara Negara di pusat dan di daerah, juga dunia usaha. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance, serta strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkannya? Pertanyaan diatas kendati mudah disampaikan tentu tidak mudah untuk menjawabnya, karena sejauh ini konsep good governance memiliki arti yang luas. Secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu untuk menjalankan amanah secara jujur dan adil. Banyak orang menjelaskan good governance bergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.

Dalam proses demokratisasi good governance sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi bagi pihak diluar pemerintah, sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antar negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya â€œcheck and balanceâ€, tetapi juga menghasilkan sinergi antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek good governance. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak diluar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek good governance adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Didalam mengembangan praktek good governance, Pemerintah perlu memilih strategi yang jitu. Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas persoalan yang ada serta keterbatasan sumber daya, untuk melakukan praktek good governance, mengharuskan Pemerintah mengambil pilihan yang strategis. Menerapkan praktek good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good governance. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Keberhasilan mempraktekkan good governance pada pelayanan publik mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan good governance bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek good governance seperti efisien, non diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, Pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang semuanya memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Keberhasilan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya melaksanakan good governance akan memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan karena memasyarakatkan good governance membutuhkan stamina dan daya tahan yang kuat.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu tiga pendekatan yang harus sekaligus dilakukan. Pertama adalah menetapkan dan memasyarakatkan pedoman good governance secara nasional, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, yang kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral dari masing-masing industri atau bidang kegiatan. Pedoman ini merupakan suatu rujukan yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena itu, dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pendekatan kedua adalah perlu dilakukan penyuluhan, konsultansi, dan pendampingan bagi perusahaan-perusahaan, maupun kantor Pemerintah yang bermaksud untuk mengimplementasikan good governance, dengan melakukan kegiatan self assessment, kemudian memasang rambu-rambu pada masing-masing perusahaan atau instansi Pemerintah. Pendekatan ketiga adalah dengan memperbanyak agen-agen perubah dengan mengembangkan semacam sertifikasi bagi direktur dan komisaris pada perusahaan-perusahaan serta bagi pejabat-pejabat publik.

Upaya membangun industri yang berdaya saing, tidaklah mudah untuk kita gapai, terlebih jika tidak disertai perbaikan governance pada sektor pelayanan publik. Dalam bahasa yang berbeda, perbaikan governance pada sektor pelayanan publik merupakan prasyarat bagi keberhasilan di dalam membagun industri yang berdaya saing.

*Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance

Kontribusi CSR dalam penanganan masalah sosial

2008-04-26T05:08:00.000-07:00

Oleh: Gatot Yan. S*

Saat mengikuti Rapat Konsultasi Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten dengan Dinsosnaker di Merak beberapa waktu yang lalu, saya tertarik dengan masukan dari seorang Pejabat Departemen Sosial yang menyarankan agar kami mengembangkan program CSR sebagai solusi alternatif atas ketidakberdayaan Pemerintah dalam mengakomodir banyaknya tuntutan terkait usaha peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi tugas pokok Karang Taruna.

Sekitar lima tahun yang lalu Corporate Social Responsibility (CSR) memang sempat “ngetrend” di Indonesia. Situasi dan momentum seperti ini harus terus dijaga agar kita tidak kembali lagi kepada masa-masa lalu, dimana invisible-rules yang berjalan. Perusahaan cukup berlindung dibalik kekuasaan oknum-oknum tertentu saja untuk menghindar dari tuntutan masyarakat. Akhirnya masyarakat semakin marjinal dan miskin. Kita semua menyadari, bahwa selama lebih dari tiga dekade, ekonomi Indonesia dibangun atas dasar teori pertumbuhan yang memberikan peluang tak terbatas pada perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam.

Memang diakui, bahwa di satu sisi sektor industri atau korporasi-korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun regional, tetapi di sisi lain ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Karakteristik umum korporasi skala-besar biasanya beroperasi secara enclave, dan melahirkan apa yang disebut sebagai “dual society”, yakni tumbuhnya dua karakter ekonomi yang paradoks di dalam satu area. Di satu sisi ekonomi tumbuh secara modern dan sangat pesat, tetapi di sisi masyarakat, ekonomi justru berjalan sangat lambat atau bahkan mandeg. Kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif, disertai dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggi menuntut perusahaan-perusahaan besar lebih banyak menyedot tenaga kerja terampil dari luar masyarakat setempat, sehingga tenaga-tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang.

Keterpisahan inilah yang kemudian menyebabkan hubungan perusahaan dengan masyarakat tempatan menjadi tidak harmonis dan diwarnai berbagai konflik serta ketegangan. Berbagai tuntutan seperti ganti-rugi atas kerusakan lingkungan, pemekerjaan (employment), pembagian keuntungan, dan lain-lain sangat jarang memperoleh solusi yang mendasar dan memuaskan masyarakat. Situasi tersebut diperparah oleh kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang bersifat profit-oriented semata.

Di masa-masa yang lalu keadaan seperti ini dipandang sebagai tidak ada masalah karena tradisi represif dalam pemerintahan kita masih sangat dominan. Namun perubahan tatanan politik Indonesia pada akhir tahun 90 -an telah mengubah secara drastis cara pandang tersebut. Masyarakat kini menginginkan suasana keterbukaan, termasuk dalam kaitan dengan pengelolaan berbagai sumberdaya alam dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Pola hubungan masyarakat dan perusahaan juga sudah berubah secara total. Masyarakat kini telah semakin well informed, sehingga daya kritis dan keberanian mereka untuk mengemukakan aspirasinya secara lebih terbuka semakin meningkat, termasuk tuntutannya terhadap perusahaan yang beroperasi di lingkungan mereka. Karena itu, pihak perusahan dituntut untuk membangun fundamental hubungan yang lebih baik, sehingga terbentuk sebuah kerangka hubungan yang harmonis antara perusahaan atau industri dengan lingkungan strategisnya. Hubungan baik tersebut, harus diletakkan pada prinsip-prinsip simbiosis mutualistis, saling pengertian dan saling memberi manfaat.

Perubahan-perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat itulah yang kemudian di Indonesia memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan garis tuntunan (guideline) bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja (selfish) sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Secara teoritis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah pengedepanan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan paling sedikit merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Karena itu, CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

CSR adalah konsep moral dan etis yang berciri umum, oleh karena itu pada tataran praktisnya harus dialirkan ke dalam program-program kongkrit. Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah Pengembangan Masyarakat atau Community Development (CD). Lantas, bagaimana konsep CD yang benar bagi sebuah perusahaan? Dalam konteks Indonesia, oleh karena sebagian besar masyarakat di lingkungan industri kita berada dalam kondisi “termarginalkan”, maka kegiatan CD yang relevan adalah program yang didedikasikan pada; peningkatan pendapatan (ekonomi) atau kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah pemekerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersedianya basic infrastruktur yang memadai. Rumusan di atas berangkat dari tujuan pelaksanaan CD, yang antara lain: Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menemukan alternatif ekonomi dalam jangka panjang; Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya; Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu memelopori tumbuhnya prakarsa -prakarsa lokal dan; Kemandirian masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya.

Kini diakui telah banyak korporasi yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan CSR, meskipun masih banyak juga yang belum menjalankannya dengan benar. Dari sisi cara penyampaian dan peruntukannya, banyak perusahaan yang sudah well-planned dan bahkan sangat integrated sedemikian rupa sehingga sangat sistematis dan methodologis dalam menjalankan program CSR. Tetapi tidak sedikit pula perusahaan yang pengeluaran dana CSR-nya berbasis kepada proposal yang diajukan masyarakat. Karena itu, perlu suatu regulasi yang mengatur konsep dan jenis CSR dalam rangka law enforcement, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Perusahaan-perusahaan perlu diyakinkan, bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan. Karena itu, penerapan CSR tidak seharusnya dianggap sebagai cost semata-mata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan.

Maka sungguh diberharapkan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memprakarsai adanya peraturan yang baik, yang memungkinkan dijalankannya law enforcement bagi implementasi CSR di Provinsi Banten. Peraturan yang baik berarti peraturan yang memenuhi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Bukan saja masyarakat sekitar lokasi perusahaan, melainkan juga masyarakat dunia usaha itu sendiri. Selama ini, CSR di lingkungan perusahaan swasta masih bersifat sukarela (voluntary), dan karena itu wajar jika penerapannya masih bebas tafsir berdasarkan kepentingan korporasi masing-masing. Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong.

CSR yang semula bersifat voluntary perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatory. Dengan demikian, dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Banten yang hingga pertengahan 2007 masih memiliki 1,5 juta jiwa Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sekitar 27 kategori permasalahan yang beragam. Penerbitan regulasi yang mengatur masalah CSR ini sangat mungkin diterapkan di Provinsi Banten karena beberapa Kabupaten/Kota diwilayah ini sudah tumbuh menjadi Kawasan Industrialisasi yang berimplikasi pada semakin kompleksnya permasalahan sosial dilingkungan setempat, terkhusus di Kabupaten Tangerang yang berjuluk “Kota Sejuta Industri”.

Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan ditengah arus neo-liberalisme seperti sekarang ini. Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku. Dengan adanya aturan hukum, maka perbedaan kepentingan antara para pihak baik perusahaan dan masyarakat dapat dijembatani secara elegan. Jika kemitraan ini terjalin baik, dapat dipastikan bahwa korporasi dan masyarakat dapat berhubungan secara co-eksistensial, simbiosis-mutualistik dan kekeluargaan, sehingga pada gilirannya akan meminimalisir potensi munculnya masalah-masalah sosial yang belakangan kian tak terkendali. Meski demikian, perlu kehati-hatian agar intervensi dan regulasi pemerintah terhadap dunia usaha ini, khususnya terhadap aktualisasi CSR tidak terjebak pada birokratisasi yang melelahkan dan berbiaya tinggi. Regulasi yang berlebihan justru menimbulkan counter-productive terhadap proses demokratisasi yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Regulasi dalam konteks ini diperlukan agar semua komponen berjalan atas dasar rule of law, patuh atas aturan main yang jelas, sehingga parameternya pun menjadi jelas.

Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa, CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologiskultural yang kuat dari masyarakatnya. Dalam tataran praktis, CSR seringkali diinterpretasikan sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai etika, pemenuhan kaidah-kaidah hukum serta menghargai martabat manusia, masyarakat dan lingkungan.

*Direktur Eksekutif LANSKAP
(Tulisan ini telah dimuat di Harian TANGERANG TRIBUN pada tanggal 8 September 2007)

Substansi Pelibatan Publik

2008-04-26T05:03:00.000-07:00

Oleh Gatot Yan. S*

Tulisan ini sesungguhnya merupakan ekspektasi dari keresahan penulis yang sudah agak lama mengganjal hati dan mengganggu pikiran. Kegalauan penulis muncul setelah sekian lama berkecimpung dilingkungan NGO yang menggeluti dunia penguatan publik, yang pada era Orde Baru lebih dikenal dengan istilah peran serta atau partisipasi masyarakat. Pada era reformasi ini sepertinya ada yang tidak pas kalau masih terus menggulirkan hal yang sama. Setidaknya makna dan substansi “peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan program-program pemerintah” perlu diberi makna dan perspektif yang baru. Penulis menilai bahwa sesungguhnya masyarakat belum menjadi bagian dari aktor yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, diperlukan suatu “Pola Hubungan Baru” antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah semestinya membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap semua kebijakan, program maupun proyek yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Pola hubungan baru inilah yang kita sebut sebagai konsultasi publik.

Bahwa masyarakat perlu terlibat dalam program pemerintah, pada saat Orde Baru hal itu pun sudah lama berlangsung. Nyatanya, implementasi keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah tersebut hanyalah sebatas jargon, formalitas bahkan justru menjadi alat legitimasi belaka. Tidak jarang wujud dari partisipasi tersebut tidak lebih dari mobilisasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Tapi setidaknya, partisipasi masyarakat telah tertulis dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, bahkan sampai pada level “proyek”. Padahal awalnya, partisipasi masyarakat hanya sebatas kritik kalangan NGO terhadap program pemerintah Orde Baru yang bersifat top down.

Di era reformasi sekarang dan sejalan dengan proses demokratisasi yang terus berlangsung, tuntutan akan perlunya partisipasi masyarakat makin berkembang, dan lebih substansial. Partisipasi masyarakat yang dalam prakteknya hanya menjadi alat legitimasi program pemerintah, terus dipertanyakan. Partisipasi ataupun pelibatan publik yang hanya sekedar memberi masukan, tanpa dipertimbangkan lagi dalam pengambilan keputusannya oleh pemerintah, dipandang justru mengelabui dan merugikan masyarakat. Masyarakat yang kian kritis menuntut agar mereka dilibatkan secara teratur dalam hal-hal keseharian. Demokrasi harus lebih dari sekedar pemilihan umum. ---masyarakat juga mempunyai hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan publik yang menjadi keprihatinan mereka sehari-hari--- ada banyak alasan kuat mengapa partisipasi masyarakat perlu dibangun. Salah satu pelajaran terpenting yang dapat kita pelajari dari berbagai studi tentang proyek pembangunan adalah bahwa keterlibatan publik dalam perencanaan dan pembuatan keputusan tentang sebuah proyek membuat proyek tersebut dapat diterima stakeholders dan dilaksanakan dengan sukses. Apabila keputusan-keputusan tentang proyek diambil hanya oleh birokrat dan politisi, akan muncul penolakan dan ketidakpercayaan dari pihak masyarakat. Masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Banyak sekali hal yang dipertentangkan, sehingga begitu pemerintah berbuat sesuatu, pasti akan ditentang.

Dari manakah timbulnya ketidakpercayaan dan pertentangan ini? Adalah dari pemerintah yang selama beberapa dekade terakhir ini tidak percaya kepada warganya. Adalah dari pendekatan para teknokrat secara top-down kepada kebijakan publik. Adalah hasil dari peraturan yang sampai sekarang masih bersifat otoriter dan sentralistik. Kenyataannya adalah bahwa selama beberapa dekade terakhir ini, kebijakan pemerintah diputuskan oleh para teknokrat, staff ahli dan birokrat, jauh dari pemikiran civil society. Semua keputusan adalah hak dan monopoli pemerintah. Pemerintah merasa mereka lebih banyak tahu daripada masyarakat.

Akan tetapi, oleh karena ketidakpercayaan yang tadi itu, dan kurangnya rasa penghargaan dari segi masyarakat, banyak NGO dan forum warga diabaikan dan pada akhirnya hanya bisa mengekspresikan sesuatu melalui protes dan penolakan. Pemerintah harus ingat bahwa para reformis ini tidak terbiasa dengan lingkungan pelaksanaan kebijakan ---mereka belum biasa atas waktu dan proses yang dibutuhkan untuk menangani ketidak-berdayaan pemerintah, mereka belum berpendidikan dalam menggunakan instrumen berpolitik untuk mencapai perubahan, dan mereka belum terbiasa dengan bahasa dan budaya birokrasi--- Hasil dari semua itu adalah salah pengertian, perlawanan dan kadangkala konflik. Adalah tugas pemerintah untuk membentuk forum publik, dimana kebijakan yang sangat sulit diterima dapat didiskusikan secara terbuka dan tenang, tanpa perasaan tertekan maupun diserang.

Adanya peran-peran penting NGO dalam mendampingi stakeholders publik, dan peran lembaga pemerintah yang lebih tinggi dalam menjembatani ketegangan antara elemen pelaku pembangunan, terbukti berhasil membuat terobosan-terobosan penting, sehingga kebuntuan yang berlarut-larut bisa diatasi, rencana proyek yang terkatung-katung bisa diproses kembali. Dialog publik dan pertemuan antara pemerintah juga memberi dampak terhadap kelancaran proyek itu sendiri karena ternyata dengan adanya kesepahaman semacam itu partisipasi masyarakat dan pemerintah menjadi kian tinggi. Proses dialog antar berbagai elemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan proyek itu ternyata membawa implikasi penting yaitu adanya sense of belonging terhadap program yang direncanakan.

Untuk menuju pada hasil tersebut memang harus dilalui berbagai proses, dengan prinsip-prinsip, strategi, mekanisme, dan model pendekatan yang berbeda. Bagaimanapun besarnya perbedaan pendapat, bila substansi proyek sendiri memang benar-benar merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, maka jalan penyelesaian atau titik temu akan bisa tercapai. Sebuah proyek yang sama sekali tidak ada manfaatnya bisa digugurkan, jika stakeholders menghendaki. Dari situ kelihatan bahwa partisipasi sosial menjadi sangat penting. Karena itu, pelibatan publik dalam sebuah proyek adalah soal politik atau kebijakan dan bukan semata-mata persoalan teknis. Disini pemerintah dituntut berbagi wewenang dengan masyarakat, karena pelibatan publik saat ini sangat berbeda dengan perencanaan partisipatif yang selama ini digunakan sebagai proses bottom-up planning.

Pembagian otoritas antara pemerintah dengan masyarakat akan menghasilkan keputusan yang optimal, baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun kepentingan pemerintah. Memang sering muncul anggapan bahwa pelibatan publik akan memakan ongkos, waktu dan energi yang lebih banyak, tetapi dalam jangka panjang justru akan menghemat biaya ekonomi dan politik. Terbukti banyak kasus menunjukkan bahwa pelibatan publik yang benar malah bisa membuat pemerintah terhindar dari adanya penolakan-penolakan keputusan oleh masyarakat, yang mengakibatkan sebuah proyek menjadi terbengkalai.

Demikian pula dikalangan para stakeholders sendiri perlu ada pengertian yang sama tentang pelibatan publik, apa tujuannya, targetnya, otoritasnya, dan bagaimana prosesnya. Tanpa ada kesamaan pandangan maka proses maupun hasil pelibatan publik tak akan jelas arah yang ingin dicapai. Karena itu penegasan bahwa tujuan pelibatan publik adalah untuk pengambilan keputusan bersama (joint decision making with public) sangat perlu ditetapkan dari awal. Kalau tidak, pelibatan publik akan terjatuh dalam dua hal: Pertama, menjadi formalitas belaka, dilakukan sekedar untuk memenuhi tuntutan penyandang dana proyek. Kedua, sekedar memberikan masukan kepada para pengambil keputusan. Dengan kata lain pelibatan publik hanya menjadi alat legitimasi pemerintah untuk mengambil keputusan.

Pada dasarnya pelibatan publik adalah suatu proses dialog dan negosiasi antara kepentingan semua stakeholders untuk memperoleh keputusan yang optimal. Dasar dari proses dialog tersebut adalah: terbuka, demokratis dan rasional. Dalam kegiatan pelibatan publik, pihak pemerintah harus diwakili oleh decision maker (bukan aparat teknis) yang bersedia memberikan informasi secara terbuka serta berbagi otoritas dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sementara masyarakat sebagai stakeholders dituntut untuk dapat mengorganisir diri dan sedapat mungkin bisa memperoleh informasi tentang suatu masalah dengan sangat baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari distorsi didalam keterwakilan mereka dan distorsi informasi dalam setiap tahapan pelaksanaan pelibatan publik.

Proses pelibatan publik ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, mulai tahap-tahap ketika keberadaan proyek tersebut belum diputuskan sampai pengawasan pada saat proyek itu berlangsung. Dengan pelibatan dan perencanaan, maka diharapkan masyarakat juga akan terlibat dalam pemeliharaan. Tanpa mengurangi esensi kegiatan pelibatan publik, kegiatan pelibatan publik perlu dilembagakan dan memperoleh dasar hukum yang bersifat mengikat, baik bagi birokrasi pemerintahan maupun masyarakat, sehingga dapat digerakkan setiap waktu.

Dalam proses ini peran NGO sebagai lembaga pendamping masyarakat sangat diperlukan. Pelembagaan keterlibatan publik bukan sekedar mengorganisir kekuatan publik, tetapi lebih pada memperkuat tradisi pelibatan publik, sehingga ia akan muncul dimana saja secara spontan tanpa harus ada desakan dari luar apalagi menunggu terjadinya konflik atau kebuntuan. Kondisi ini dikembangkan dalam proses pendampingan. Dengan adanya kontrol dari publik, maka pelaksanaan proyek demi proyek atau pembangunan yang hanya memenuhi kebutuhan pelaksana proyek saja tetapi merugikan masyarakat, bisa dihindari. Sepanjang pengalaman yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme pelibatan publik walaupun memakan waktu, tetapi jauh lebih murah dan lebih efisien baik secara ekonomis dan secara waktu ketimbang proyek yang tanpa melibatkan publik. Banyak contoh membuktikan, bahwa proyek yang tidak melibatkan publik dipastikan akan mengalami pertentangan panjang, dan ketika menimbulkan apatisme masyarakat, proyek akan rusak karena tidak dirawat, sementara rehabilitasinya tentu akan menelan biaya yang jauh lebih besar.

*Direktur Eksekutif LANSKAP

Relevansi Pembangunan Pantura Yang Representatif

2008-04-26T04:52:00.000-07:00

Oleh Gatot Yan. S*

Beberapa saat setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah diluncurkan, MarkPlus&Co memulai riset untuk merumuskan dan merancang sebuah model yang dapat digunakan oleh para Bupati dan marketer daerah untuk mengembangkan dan memasarkan daerahnya. Hasil yang ditelurkan dari riset tersebut adalah model “Platform Pemasaran Daerah” dan “Strategic Place Triangle” yang kemudian oleh para Kepala Daerah di beberapa Kabupaten/kota di Indonesia dijadikan sebagai dasar konsep pemasaran daerah dalam menjaring perhatian Investor.

Timbulnya fenomena Otonomi Daerah mungkin tidak terlepas dari perubahan pola ditingkat global-regional, dimana mulai efektifnya pemberlakuan AFTA yang menuntut berbagai negara untuk mulai menggeser orientasi mereka dalam pengelolaan kawasan dari local orientation ke global-cosmopolit orientation. Dengan perkembangan baru ini, berbagai daerah di Indonesia dihadapkan pula pada persaingan global yang tidak bisa ditawar dengan daerah dan kota lain di seluruh dunia. Jogjakarta misalnya, dalam sektor pengembangan Pariwisata kini tidak lagi bersaing dengan Bali, Bandung atau Jakarta, tapi sekaligus juga harus bersaing ketat dengan Kuala Lumpur, Phuket dan Singapura. Hal tersebutlah yang konon membuat Pemda Jogjakarta merasa ketar-ketir dan buru-buru menggandeng MarkPlus&Co untuk merancang pola pemasaran pariwisata yang selanjutnya meluncurkan program kampanye branding “Jogja Never Ending Asia”.

Berbagai perubahan besar tersebut akan memaksa Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia untuk mulai meninjau ulang pendekatan dan cara pandang mereka dalam mengelola daerahnya masing-masing. Perubahan pertama akan memaksa Pemda untuk mentransformasi diri dari bureaucratic-monopolistic government ke system Pemerintahan yang entrepreneurial-competitive government, artinya pemda dituntut untuk jeli dan selalu berfikir keras dalam melihat dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk memakmurkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Disamping itu Pemda juga mesti mendorong adanya kompetisi penyedia layanan publik dalam upaya mereka memberikan excellent-service kepada para konstituennya, apakah itu investor, wisatawan atau masyarakat luas. Perubahan kedua mengharuskan Pemda bermetamorfosis diri dari Pemda yang “cuek-bebek” menjadi Pemda yang berorientasi pelanggan dan bertanggung jawab terhadap seluruh stakeholder nya secara seimbang.

Perubahan ketiga akan mendorong Pemda untuk mulai mengevolusi diri menjadi pemerintahan yang berwawasan global. Mereka membuka diri terhadap masuknya sumber daya global dan berupaya mendapatkannya, tidak perduli dari mana sumber daya tersebut berasal. Mereka membuka diri terhadap investor asing, perusahaan asing, kepemilikan asing, produk asing, teknologi asing, bahkan orang-orang terbaik asing, sejauh itu semua memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jargon “Putra Daerah” dalam pembangunan daerah misalnya, sudah waktunya dikesampingkan. Karena urgensinya disini adalah bagaimana mendapatkan talenta terbaik – terlepas darimana mereka berasal.

Upaya lain yang tidak boleh lepas dari perhatian pemda dalam mencapai target proses pembangunan yang sinergi dan berkesinambungan adalah dengan terus menerus memperbaiki liveability, investability dan visitability. Liveability daerah bisa ditingkatkan dengan menjamin kompetitifnya biaya hidup (cost of living), memperbaiki fasilitas umum dan layanan publik, menekan angka kriminalitas disamping tentu menciptakan lingkungan yang nyaman. Investability ditingkatkan dengan menyediakan tenaga kerja terampil yang memadai, terus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas produksi, menjamin tetap menariknya peluang investasi, akses yang mudah ke pusat-pusat bisnis nasional/global serta system birokrasi dan regulasi yang kondusif. Sementara Visitability diperbaiki dengan menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi yang kompetitif, terus meng-upgrade dan merevitalisasi tujuan-tujuan wisata, membangun kemudahan serta menciptakan suasana aman dan nyaman. Disamping itu, global-oriented government juga berupaya keras membangun kemampuan inovasi, kapabilitas operasional dan jaringan berskala global sebagai jembatan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dan mengambil keuntungan maksimal dari terbentuknya ekonomi global.

Jika kita sepakat mengadopsi konsep tersebut atau konsep manapun dalam proses pembangunan pantura yang inti tujuannya lebih diarahkan bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, maka yang pertama harus dipersiapkan adalah bagaimana menjadi tuan rumah yang baik bagi berbagai kalangan yang akan terlibat dalam proses pembangunan tersebut, dan untuk menjadi tuan rumah yang baik tentu harus tercipta kolaborasi kohesif antara masyarakat, kalangan bisnis dan pemerintah. Tiga pelaku utama ini menjadi semacam mata rantai yang tidak terpisahkan dan harus dapat saling mengeduksi agar mereka menjadi knowledgeable dan terus menyamakan persepsi dalam rangka mendongkrak produktivitas daerah yang pada gilirannya juga akan mengangkat standar hidup masyarakat.

Melihat konsep yang nyaris mirip dengan pola simbiosis mutualisme tersebut, maka menjadi hal yang teramat penting untuk selalu menjaga keutuhan dan kesamaan persepsi dari tiga mata rantai yang kesemuanya tentu memiliki kepentingan sesuai dengan kapasitas dan urgensinya masing-masing. Jika kita bicara tentang Pantura, sekilas akan terlintas dibenak kita betapa pantura Tangerang saat ini sudah disesaki oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan masyarakatnya yang majemuk, pluralistis, heterogen dan multi dimensional, artinya disini tentu begitu banyak kepentingan dan aspirasi yang harus diakomodir secara adil, arif dan bijaksana.

Kendati demikian, ada aspek-aspek mendasar yang menjadi target Otonomi Daerah serta beragam retorika yang ada didalamnya yang tidak boleh kita kesampingkan, bahkan harus kita letakkan ditempat yang paling prinsipil. Dibalik semua penerapan konsep dan strategi dalam menyiasati persaingan global dan otonomi daerah, mesti kita pahami pula bahwa semuanya haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat sebagai sebuah tujuan akhir yang paling fundamental dan hakiki.

Bahwa pemberian keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah kira-kira makna dan tujuan yang melandasi Legislatif dan Eksekutif Negeri ini menetaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Dengan mengusung konsep kedaulatan rakyat, percepatan pembangunan pantura selayaknya lebih berorientasi dan mengedepankan kepentingan publik serta bertanggung jawab kepada publik. Bagaimanapun juga, masyarakat adalah kekuatan sejati yang kritis dan responsif yang memiliki kesadaran akan dirinya, Hak-haknya dan Kepentingan-kepentingannya. Mereka memiliki keberanian untuk menegaskan eksistensi diri, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodir melalui cara-cara yang prosedural dan demokratis. Sementara dilain sisi, minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan dampak-dampak pembangunan yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan semakin menguatkan indikasi terjadinya degradasi lingkungan hidup yang semakin tidak terkendali. Selain belum adanya keberpihakan pengambil kebijakan untuk memprioritaskan problem-problem kesejahteraan dan kemiskinan, juga dalam menentukan arah pembangunan yang ada, terkadang tidak dibarengi dengan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh.

Ironisnya, situasi ini menjadikan posisi korban pembangunan yang mayoritas adalah masyarakat marjinal semakin terpuruk bahkan hak-hak dasarnya tidak dipenuhi dan seakan terabaikan. Tingginya angka pengangguran, Rusaknya lingkungan hidup, kebanjiran dibeberapa kantong pemukiman serta proses pembangunan kawasan pantai yang kurang mempertimbangkan kearifan akan keanekaragaman hayati, berupa mangrove dan berbagai ekosistem laut merupakan sebuah fakta bahwa target-target pembangunan ini belum mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat pantura.

Dilandasi oleh beragam kenyataan diatas, kita sepakat jika Pantura yang kita cintai dan kita bangga-banggakan ini harus dirubah oleh tangan-tangan profesional yang benar-benar memiliki kapasitas, Integritas, dan kredibilitas yang memadai agar tercipta keseimbangan antara laju pembangunan dengan peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kita sepakat bahwa Percepatan Pembangunan Pantura adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, akan tetapi tanpa mengesampingkan niat baik pemerintah, seharusnya dipertimbangkan juga upaya untuk tetap menghormati dan mengangkat potensi, budaya dan kearifan lokal sehingga dalam mengambil kebijakan pembangunan kepentingan publik lebih dikedepankan dan tidak lagi sekedar membonceng dibalik kepentingan bisnis semata. Kita akan sangat bangga menjadi Putra Pantura jika rangkaian proses pembangunan dipantura ini mampu membuat semua elemen masyarakat tersenyum lebar termasuk elemen Buruh, Petani, Nelayan, Pedagang Dll. Satu-satunya jawaban yang paling sederhana dan relevan agar kelompok masyarakat marjinal ini ‘tersenyum’ melihat proses pembangunan pantura adalah dengan senantiasa mempertimbangkan, menjaga dan melestarikan sumber-sumber kehidupan mereka.

*Direktur Eksekutif LANSKAP

Reklamasi Dadap

KNPI dan Patronase dalam Degradasi Peran

2008-04-26T04:43:00.000-07:00

Oleh: Alfath Abdul Fatah*

Belajar sejarah kepemudaan tidak cukup dengan menghapalkan cerita tentang Budi Oetomo, dan sumpah pemuda. Juga tak cukup untuk paham sejarah berdirinya KNPI, dan menerimanya wadah tunggal untuk berhimpun pemuda kita. Kita boleh bangga dengan apa yang disumbangkan oleh kaum muda pada masanya masing-masing. Mereka adalah pahlawan dan harus kita akui, karena pemuda yang besar adalah pemuda yang pintar bercermin dari sejarah pendahulunya. Juga kaum muda memiliki karakter yakni sebagai pelapis generasi pewaris dan pelanjut kelangsungan hidup masyarakat.

Ada satu hal yang pasti dalam sejarah gerakan kaum muda di Indonesia, yakni semangat kepeloporan. Semangat ini adalah “Virus Psikologis” sebagai energi dan daya dorong bagi pembaharuan. Virus ini lahir dari kesadaran sosial dan pembaharuan. Dengan semangat kepeloporan , sesuai bangunan psikologis yang kritis, skeptis, kaum muda senantiasa berjalan di garda terdepan untuk mengambil prakarsa perubahan dan pembaharuan menuju kondisi masyarakat yang lebih baik.

ETOS KAUM MUDA

Semangat sejarah kepeloporan kaum muda hakikatnya adalah etik perjuangan untuk menegakan kebenaran dan fitrah manusia. Dan inilah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai kaum muda terutama KNPI sebagai Ormas tempat berhimpunnya kaum pemuda, memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Semenjak kelahirnya, KNPI harus mampu membangun wacana perubahan bagi kaum muda dan menjadikannya sebagai anak masyarakat yang mandiri, visioner dan mampu menjadi subyek sosial. Karena kritik paling keras terhadap KNPI adalah ketidak mandiriannya.

Sebagai sosok organisasi Pemuda, eksistensi KNPI banyak di pertanyakan, perannya makin surut, kiprahnya dinilai tidak bersentuhan dengan dinamika kepemudaan secara kualitatif. sehingga eksistensi KNPI lepas dari rumah sosialnya, juga KNPI hampir kehilangan jati dirinya. Kinerja KNPI sebagai wadah berhimpun visi, orientasi dan misi kaum muda dapat dikatakan tidak mantap, maka KNPI saat ini harus mampu mendongkrak jatidiri dan sosoknya. Orientasinya mampu dirumuskan dalam situasi sosial yang berubah, dan kinerjanya sebagai wadah berhimpun dapat di pertajam dengan kerja-kerja organisasi yang berkualitas.

Degradasi peran KNPI di atas bukan disebabkan oleh dukungan elit politik yang goyah tetapi oleh tuntutan dinamika kepemudaan yang bergeser dan dinamika internalnya. Perhatian pemerintah terhadap KNPI sangatlah besar bila dibandingkan dengan OKP lainnya. Tetapi perhatian ini tidak mampu mendongkrak kinerja KNPI yang sehat dan berkualitas.

PATRONASE

KNPI sebetulnya merupakan cerminan relasi antara negara dan kaum muda, sekaligus sebagai produk dari relasi itu. Membicarakan KNPI dengan mengabaikan variable negara hanya akan menjelaskan tampak luarnya, sementara realitas terdalam tidak dapat dibaca. Tampak luar itu adalah realitas internal KNPI yang seakan tegak sebagai sosok organisasi yang otonom, padahal tidak, karena KNPI lahir dari kebijakan korporatisme yang kemudian segenap kebijakan strategis dari KNPI menjadi harus mendapatkan persetujuan pemerintah (penguasa). Artinya organisasi atau ormas yang menentang terhadap kebijakan pemerintah dapat dibubarkan atau dibekukan.

KNPI yang merupakan produk dari kebijakan korporatisme tentu tidak mudah untuk melepaskan dari logika pembinaan atau pengendalian. Pembinaan inilah yang sangat kondusif bagi berkembangnya budaya restu. Karena tanpa restu dan dukungan dari sang Pembina akan mempunyai makna dan nihil politik. Budaya restu ini mempunyai implikasi yang sangat dominan. Orientasi aktivitas pemuda yang memliki karakter yang kritis akan terkungkung (kooptasi), sehinnga tidak mampu melakukan tekanan (pressure) kepada pemerintah dalam menyalurkan aspirasinya politiknya. Fungsinya hanya sekedar saksi dan legitimasi bagi formalisasi ketukan palu yang sudah diputuskan sebelumnya. Forum pengambil kebijakan kehilangan dinamika, karena lebih banyak dikendalikan oleh remote kekuatan di balik layar. Untuk mendapatkan restu dan memenuhi kepentingan politiknya, bagi aktivitas mutlak dibutuhkan patronase politik. Sang pemimpin ibarat klien politik yang mencari fatronnya yang berfungsi sebagai pelindung, sekaligus kekuatan pendongkrak bagi mobilitas politiknya, Sedangankan sang patron (penguasa) si klien menjadi kepanjangan tangannya, untuk melakukan pembinaan atau pengendalian politik.

Realitas tersebut tidak mudah untuk merubahnya. Kalupun berubah hanya pergeseran personal, baik pada tingkat klien dan patron (penguasa). Klien bisa mencari patron baru bila yang lama sudah tidak berkuasa. Sebaliknya patron juga gampang mencari klien baru, bila yang lama ternyata tidak cakap atau mbalelo.

Hal tersebut telah terjadi di tubuh KNPI Kabupaten Tangerang, Inilah yang menjadi faktor determinan. Soal kualitas, kapabilitas, kapasitas dan integritas pribadi bukanlah sesuatu yang menentukan, meski tetap penting. Dalam kondisi demikian, maka restu politik sang patron termasuk kekuatan finansial menjadi faktor yang paling penting. Sementara forum-forum yang berdimensi intelektual dan kritis dapat dikatakan hilang.

VISI KNPI KE DEPAN

Memperhatikan kondisi tersebut diatas, serta berbagai peluang ke depan, maka terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh para aktivis KNPI kabupaten Tangerang dalam menata organisasinya ke depan.

Pertama, KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda Kabupaten Tangerang, semakin dituntut untuk mengembangkan sikap-sikap kepemudaan yang kritis dan progresif, sekaligus menghindarkan diri dari sikap dan prilaku yang membebek (epigonistik). Prilaku tersebut bukan tidak sejalan dengan dinamika kepemudaan yang kritis dan dinamis, Tetapi akan membuat image bahwa KNPI tidak lebih sebagai kepanjangtanganan pemerintah untuk meredam dinamika kaum muda yang memiliki karakter agent of chengs di Kabupaten Tangerang. Selain itu KNPI dituntut untuk tidak apriori terhadap elemen apapun baik pemerintah maupun berbagai dinamika ragam potensi kepemudaan di antaranya LSM dan OKP lainnya. KNPI juga harus mampu menyikapi secara obyektif berbagai problem sosial yang terjadi dan menyikapinya secara kritis, korektif dan konstruktif.

Kedua, KNPI harus tanggap atas realitas dan dinamika kepemudaan yang mulai jenuh. Karena kejenuhan ini semakin jelas sebagai bentuk protes terhadap berbagai realitas sosial seperti, ketidak adilan, KKN dsb. Problema tersebut mesti diantisipasi dengan berbagai bentuk dan ragam pemikiran, sikap dan aktivitas. Karena hal tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi KNPI secara positif.

Ketiga, KNPI perlu menyeimbangkan proporsi orientasinya baik orientasi politik, ekonomi maupun kulturalnya, Orientasi terhadap politik menjebak KNPI pada kepentingan pragmatis yang sempit dan sesaat. Karena KNPI akan kehilangan sikap kritis dan progresif, serta akan menjadi klien system patronase politik. Padahal politik KNPI adalah politik pemuda yang bernuansa luas dan bervisi kedepan, yakni pengembangan demokrasi dan kemandirian pemuda. Dalam membangun politik KNPI yang demikian maka dialog dengan berbagai elemen harus terus menerus dilakukan sehingga akan melahirkan visi sosial yang tajam dan akan menjadi cerminan masyarakat secara luas.

Keempat, Mari kita kembali ke Khittah KNPI sebagai wadah pemuda harus senantiasa dijaga dan diejawantahkan dalam program organisasi. Sehingga KNPI tidak lagi dimonopoli kalangan tertentu, sementara kualitas perannya semakin hilang. Sebagai wadah Pemuda, KNPI eksistensinya dituntut harus mampu memainkan perannya dalam bersentuhan dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan segenap pemuda Kabupaten Tangerang, khususnya dalam aktualisasi potensi yang dimilikinya.

Kelima, secara internal banyak problem KNPI yang mendesak mesti dibenahi sebagai jawaban logis dari dinamika internal maupun eksternal. Problem-problem inilah yang menjadi sebab mengapa KNPI terasa mengalami degradasi peran, meski metabolisme organisasi masih berjalan normal. Serta memperkukuh nilai-nilai independensi sebagi peran untuk menjaga kredibilitas KNPI. Hal ini patut diperhatikan, demi senantiasa menjaga obyektifitas dan kekritisan kerja-kerja KNPI.

Hal yang tersebut diatas juga mesti dilakukan pada potensi-potensi kaum muda lainnya yang konsern terhadap perkembangan pembangunan di kabupaten Tangerang, Benar bahwa KNPI disiapkan oleh pemerintah sebagai wadah berhimpun para pemuda, tetapi berbagai benturan antara perspektif pemikiran dan kepentingan lebih mengedepan dari pada kerja-kerja kemanusiaan dan kemasyarakatan yang dilakukan. Belum lagi dengan munculnya saling sinis antara komunitas study dan gerakan dengan aktivis LSM, atau kelompok independen lainnya, Sekali lagi konflik tersebut membutuhkan dialog keterbukaan, karena tujuan masing-masing tampaknya tidak berbeda yakni untuk mensubstansikan masa depan kabupaten Tangerang yang sejahtera.

*Divisi Hukum & Advokasi LANSKAP, mantan Pengurus KNPI Kab. Tangerang

Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

2008-04-25T00:01:00.000-07:00

Terjadinya silang pendapat antara beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan pihak konsultan Sucofindo ketika mempresentasikan kerangka acuan rencana kerjasama untuk melakukan serangkaian penilaian kinerja di bidang pelayanan Puskesmas di Kota Tangerang.

Perbedaan pandangan yang membuahkan keraguan akan independensi Sucofindo pada saat melakukan penilaian kinerja Puskesmas itu, apakah dapat dijamin sikap sportivitas/fairnessnya. Namun dimaklumi Konsultan Sucofindo salah satu lembaga swasta yang memiliki kompetensi di bidangnya mau melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kita berkeyakinan tidak demikian halnya.

Sertifikasi ISO-9000 yang dikeluarkan Sucofindo kepada unit Organisasi Pemerintah atau pun organisasi swasta masih sangat layak kredibilitasnya. oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang mempercayakan konsultan Sucofindo untuk melakukan penilaian kinerja pelayanan puskesmas apakah telah memberikan kepuasan masyarakat atau malah sebaliknya.

Kualitas pelayanan publik khususnya bidang pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan kebutuhan layanan yang diberikan sudah sepatunya memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh segenap Aparatur Pemerintahan Kota Tangerang sudah saatnya menjadi memiliki daya saing yang tinggi dalam berbagai aktivitas publik atau menjadi center of excellence, sebagai pusat keunggulan manajemen pemerintahan.

Kepuasan masyarakat terhadap aktivitas layanan yang diberikan itu dari perspektif teoritis agar memuat prinsip-prinsip dasar antara lain, (1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan; (2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) kondisional yaitu aktivitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berorientasi pada aspek efisiensi dan efektivitas; (4) partisipatif adalah segenap aktivitas pelayanan publik agar dapat menstimulasi peran serta seluas-luasnya kepada masyarakat dengan memperhatikan segenap aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; (5) Adanya kesamaan hak, yaitu segenap aktivitas pelayanan hendaknya tidak melakukan perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat; (6) Azas keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu segenap aktivitas pelayanan publik hendaknya mempertimbangkan aktivitas aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan tersebut.

Untuk itulah tentunya kita agar berpikir jernih. Terkait dengan penilaian yang dilakukan dan bahkan hasilnya juga dapat dirasakan diantaranya tahun 2003 konsultan Sucofindo melakukan penilaian aset daerah. Danbahkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), ketika melakukan pemeriksaan Neraca Awal salah satunya menggunakan input data dari Sucofindo.

hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap penyusunan neraca awal itu menunjukkan opini bahwa Pemerintah Kota Tangerang wajar dengan mengecualian artinya tidak terjadi disclaimer. Semoga prestasi yang kita raih ini dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Komitmen kuat Walikota Tangerang bersama jajaran MUSPIDA dan DPRD dalam membangun sebuah Pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) telah digelorakan.

Hal ini sebagai bentuk konkrit dari bagaimana menciptakan Aparatur Pemerintah Kota Tangerang sebagai pengelola utama pelayanan publik hendaknya terus menyempurnakan secara terus menerus terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.

Menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good corporate governance) memerlukan kerja keras dan kerjasama secara sinergi antara seluruh komponen yang ada. Tanpa itu mustahil dapat kita wujudkan. Oleh karena itu semangat kebersamaan dalam berbuat kebaikan merupakan nilai-nilai akhlak yang luhur serta terpuji agar bersemayam di hati masyarakat Kota Tangerang.

Oleh: HM Harry Mulya Zein
Sekda Kota Tangerang
sumber: www.tangerangkota.go.id

Miskin, Tetapi Masih Pertahankan Budaya

2008-04-24T16:40:00.000-07:00

Seperangkat alat gambang kromong dan tehyan tersimpan di rumah Khow Peng Tjuk (64) di Kelurahan Selapangjaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Peng Tjuk dikenal sebagai pemain tehyan. Bersama adiknya, Khow Peng Ok (57), Peng Tjuk sering mendapat pesanan tampil mengiringi pesta perkawinan di kawasan pinggir Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Gambang kromong memang salah satu bukti akulturasi budaya China dan Indonesia.

Peng Tjuk dan Peng Ok adalah dua warga Tangerang yang acap disebut sebagai China Benteng. Kulit mereka gelap, tidak seperti warga Tionghoa lainnya. Empat puluh persen warga Kelurahan Selapajangjaya adalah orang Tionghoa yang sudah hidup turun-temurun di sana. Mereka adalah generasi ketiga. Hingga kini, sebagian dari mereka hidup pas-pasan, bahkan serba kekurangan.

Rumah Peng Ok (57) sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari tripleks dan atapnya atap rumbai. Peng Ok tinggal di sana sejak lahir. Namun, lelaki lulusan sekolah rakyat (SR) atau sekolah dasar itu terjerat kemiskinan struktural karena tak punya keterampilan lain. ”Dulu kakek punya sawah luas, tapi sudah digusur untuk bandara. Bahkan, SR di Kedaung Wetan pun ikut tergusur,” ceritanya kepada Kompas, Selasa (5/2) siang.

Masyarakat China Benteng di Tangerang sejak dulu memang dikenal berkulit gelap dan menghadapi kehidupan yang keras. Sebagian berhasil menjadi pedagang dan pengusaha, namun lebih banyak yang hidup sebagai pedagang kecil bahkan tukang cuci.

Mereka yang tinggal di sekitar bandara umumnya kakek-nenek mereka dulu pernah memiliki sawah di lahan yang sekarang berubah menjadi bandar udara internasional. Tetapi, ganti rugi yang diperoleh pada saat itu tidak dapat mengangkat mereka dari kemiskinan struktural.

Istri Peng Tjuk bekerja sebagai pembuat dan penjual kue. Sang istri, Ny Neni, bersama empat anaknya bekerja keras siang malam agar dapat memperoleh uang dari hasil kue jajanan pasar itu. Namun, Peng Tjuk sendiri mengaku tidak bekerja dan ikut dalam grup kesenian itu. Dia mempraktikkan memainkan alat tehyan dan memainkan lagu Jali-Jali. Setiap kali dapat pesanan tampil di rumah kawin, Peng Tjuk dan Peng Ok bersama grupnya dibayar Rp 100.000 untuk dua malam.

Pemerintah Kota Tangerang sejak tahun 2004 menjadikan gambang kromong dan barongsai sebagai bagian dari promosi pariwisata. ”Grup-grup kesenian Tionghoa ini bahkan sering kami ajak pentas di mana-mana,” kata Kepala Seksi Promosi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Tangerang Yusef Zaenal.

Jeffrey (24), pemuda Tionghoa, misalnya, sudah berulang kali diajak pemkot menggelar pertunjukan liong dan barongsai di berbagai kota di Indonesia. Ketua Umum Perkumpulan Barongsai Kelenteng Boen Tek Bio, Tangerang, ini memiliki 80 anggota. Pada bulan Februari ini, grup ini sembilan kali tampil.

oleh: R. Adhi Kusumaputra