Oleh: Andi
SERANG - Sebanyak 116 ribu orang dengan penyandang masalah sosial hidup terlantar di Banten. Jumlah tersebut terdiri dari 53.000 anak-anak, 45.000 lanjut usia dan 18.000 penyandang cacat. Sedangkan yang ditangani oleh panti asuhan hanya 5.128 orang yang tersebar di 186 panti.
Demikian disampaikan oleh Gubernur Banten, Atut Chosiyah dalam acara Sosialisasi Subsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Provinsi Banten, kemarin di gedung Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI).
Namun kata Atut jumlah pendang maslah sosial di Provinsi Banten, berdasarkan catatand an data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bukan sepenuhnya asli warga Banten, nakan tetapi ada juga warga pendatang seperti Nandroe Aceh Darusalam (NAD,red). “Yang dari daerah lain, banyak juga, dan jumlahnya itu sepertinya kecenderungannya dari tahun ke tahun terus bertambah,” imbuhnya.
Sementara itu masih menurut Atut, bantuan dari pemerintah pusat melalui Departemen Sosial (Depsos) ke Provinsi Banten berupa bantuan subsidi tambahan selama satu tahun untuk biaya makan sebesar Rp 4,68 miliar kepada 5.128 orang yang tinggal di 180 panti asuhan di Banten masih kurang, sebab, anggaran untuk keperluan tersebut sangat besar.
“Bantun yang diberikan tersebut hanya untuk subsidi uang makan dengan rincian Rp 2.500 per orang per hari. Tidak boleh untuk yang lain, seperti membangun infrastruktur panti atau honor, ini kan jelas sangat ini sekali,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos, Max Tuaphatimain mengakui minimnya subsidi yang diberikan kepada Provinsi Banten. “Ini dikarenakan terbatasnya anggaran belanja negara yang dialokasikan. Tapi mudah-mudahan pemerintah daerah bisa membantu juga,” saran Max ketika dimintai tanggapan keluhan dari Gubernur Banten. (nr)
sumber: voice of banten
